|
Kemenangan umat
Islam mengendalikan diri selama bulan Ramadhan telah membakar habis segala
godaan nafsu dan hasrat yang didorong oleh kenikmatan daging. Getaran dan aura
kesucian bulan Ramadhan tidak hanya dirasakan saudara-saudara umat Islam,
tetapi juga memancar dan beresonansi yang daya getarnya menyusup ke relung hati
masyarakat Indonesia pada umumnya. Praktik memuliakan nilai-nilai luhur semakin
membuktikan dan menguatkan nilai-nilai islami
adalah rahmatan-lil-alamin (berkah bagi semua manusia) serta
merangsang dan memacu warga berlomba-lomba berbuat kebaikan (fastabiqul khairat).
Manifestasi itu
dengan mudah, antara lain, disaksikan dalam peristiwa mudik. Fenomena pulang
kampung bukan hanya sekadar nostalgia, melainkan juga mengungkapkan besarnya
modal sosial yang dimiliki bangsa Indonesia. Sikap berkelimpahan masyarakat
ditunjukkan dalam wujud saling tolong-menolong, saling pengertian dan toleran
sepanjang perjalanan yang secara fisik kadang kala sangat melelahkan.
Beberapa
pemilik modal juga memfasilitasi publik dengan menyediakan transportasi gratis.
Demikian pula pemegang otoritas politik tahun ini, meskipun masih sangat
terbatas, menunjukkan kesungguhan dalam menyempurnakan penyediaan fasilitas dan
pelayanan publik.
Penziarahan
spiritual yang membuahkan kemenangan diharapkan menjadi modal dasar mengatasi
masalah bangsa yang kusut karena pertarungan kepentingan kekuasaan. Embun fitri
yang menetes membasahi nurani publik dewasa ini semoga juga berimbas kepada
para elite politik yang dalam ungkapan-ungkapannya sebulan terakhir ini secara
verbal-harfiah menunjukkan sikap mulia. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya
kemenangan yang disertai dengan pertobatan harus dirayakan sembari tetap
merawat spirit kesucian.
Merayakan
kemenangan dengan semangat pertobatan akan lebih bermakna bagi nasib bangsa dan
negara bilamana pemilik otoritas politik melaksanakan peran, tugas, serta
tanggung jawab sebagaimana konstitusi memerintahkannya. Mereka dituntut lebih
tafakur melakukan mudzakarah (kontemplasi) dan muhasabah
(introspeksi) karena merekalah yang mendapatkan mandat dan otoritas politik
dari rakyat, dan oleh sebab itu menentukan nasib sekitar 240 juta orang.
Urgensi memenuhi harapan masyarakat semakin mendesak karena kemenangan
spiritual di bulan Ramadhan jatuh pada bulan Agustus, bersamaan dengan
peringatan kemenangan bangsa Indonesia melawan nafsu keangkaramurkaan penjajah.
Banyak agenda
politik ke depan dapat dilakukan untuk memperbaiki tatanan politik agar lebih
amanah. Salah satunya, memenuhi kerinduan publik munculnya presiden dalam
Pilpres 2014 yang mempunyai kompetensi moral, integritas, dan kapabilitas
mengelola kekuasaan pemerintahan. Maka, ruang untuk memberikan kesempatan
munculnya tokoh-tokoh untuk menjadi pemimpin bangsa harus diperluas. Kandidat
presiden tidak harus dari ketua umum partai politik. Parpol harus memberikan
peluang bagi putra-putri bangsa terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa.
Terobosan
politik untuk mendapatkan kandidat presiden pernah dilakukan Partai Golkar
melalui konvensi. Namun sayangnya, peraturan internal dianggap terlalu sarat
dengan kepentingan subyektif elite partai yang bersangkutan. Upaya yang sama
juga akan dilakukan Partai Demokrat yang dalam beberapa tahun terakhir
elektabilatasnya cenderung merosot.
Namun
sayangnya, niat tersebut masih belum mendapatkan respons publik sebagaimana
yang diharapkan. Penyebabnya, pertama, masyarakat ragu konvensi hanya sebagai
instrumen mengorbitkan kerabat dekat tokoh sentral Partai Demokrat atau sekadar
jalan pintas mengembalikan citra partai yang memburuk.
Kedua,
persiapan yang tidak menentu dan peraturan konvensi yang dianggap berubah-ubah.
Ketiga, keruwetan internal yang menebarkan rumor mundurnya dua tokoh Partai
Demokrat, Handojo Selamet Mulyadi (Bendahara Umum) dan Toto Riyanto (Direktur
Eksekutif Partai Demokrat). Alasannya, mereka khawatir dan tidak ingin
berurusan dengan KPK terkait dengan penjaringan dana konvensi.
Kebimbangan
publik terhadap kredibilitas konvensi harus dijawab dengan sikap dan langkah
yang tepat, jelas, dan tegas. Pertama, kalau Partai Demokrat berani
menyelenggarakan konvensi sekadar alat politik kepentingan subyektif,
pertaruhannya amat mahal. Partai Demokrat akan melikuidasi dirinya sendiri.
Kedua, anggota Komite Konvensi harus terdiri dari tokoh-tokoh publik yang
mempunyai integritas dan keterampilan melakukan seleksi sehingga dapat
menggaransi konvensi bukan memenuhi agenda kepentingan Partai Demokrat semata.
Ketiga, kalau
survei dilakukan sebagai langkah awal penjaringan, publik harus mendapatkan
akses mengaudit data mentah dari survei tersebut. Kelima, aturan konvensi harus
benar-benar berprinsip demokratis dan meritokratik.
Dengan memenuhi
beberapa persyaratan di atas, Partai Demokrat merayakan pertobatan politik
dengan memberikan manfaat sangat besar bagi masyarakat. Konvensi juga
diharapkan menjadi terobosan politik yang dapat mencairkan kebekuan perekrutan
politik dewasa ini karena sarat dengan kolusi dan nepotisme. Ini terutama
mempersembahkan putra-putri terbaik berkesempatan menjadi pemimpin bangsa dan
negara.
Kredibilitas
penyelenggaraan konvensi diharapkan dapat memunculkan tokoh-tokoh yang selama
ini masih ”bersembunyi”, seperti Anies Baswedan, Sri Mulyani, Dino Patti
Djalal, dan tokoh-tokoh sekelas lainnya. Dengan demikian Pilpes 2014, Joko
Widodo, (Jokowi) yang sementara ini elektabilitasnya sebagai kandidat presiden tidak
terbendung, akan mendapatkan lawan tanding yang integritas, kapabilitas, dan
elektabilitasnya teruji. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar