|
Jokowi, yang lekat dengan ikon manajemen blusukan-nya,
telah menginspirasi banyak elite politik ataupun para (calon) pemimpin di
negeri ini. Gaya Jokowi tak ubahnya seperti "reinkarnasi" dari
genealogi kepemimpinan di masa awal berdirinya republik ini. Era ketika the founding fathers and mothers
mengajarkan spiritualitas kepemimpinan yang "bersatu jiwa" dengan
rakyatnya dalam sebuah "republik desa" atau laku bertapa dengan
berjalan kaki di malam hari sambil menyembunyikan identitas jabatan
raja/pemimpin agar dapat berdialog bebas dengan sungguh memahami aspirasi wong
cilik/kawula yang dipraktekkan oleh Sultan HB IX di Yogyakarta.
Terdapat sebuah peribahasa dalam bahasa Jawa yang
menyatakan "curiga manjing warangka,
warangka manjing curiga". Peribahasa tersebut merupakan sebuah
gambaran dari sikap ideal hubungan pemimpin dengan bawahan. Sikap ideal
tersebut ditandai dengan kondisi di mana seorang pemimpin memahami aspirasi
bawahan, mengenal dengan baik kondisi bawahan, serta mau menyantuni mereka
dengan baik dan selayaknya. Sikap pemimpin seperti itu dapat membuat bawahan
bersedia berbakti dengan ikhlas kepada sang pemimpin. Sikap menyantuni rakyat
seperti itu akhir-akhir ini kian jarang ditunjukkan oleh para elite politik
ataupun para pemimpin di negeri ini. Kebanyakan sikap yang ditunjukkan adalah
menyantuni parpol untuk kepentingan diri sendiri maupun keluarga serta
kroninya. Hal inilah yang di kemudian hari menyebabkan banyak elite politik dan
pemimpin tersandung berbagai masalah hukum.
Manajemen kepemimpinan publik bergaya blusukan ala Jokowi
kini mulai diimitasi, direplikasi, serta diduplikasi oleh banyak (calon)
pemimpin dan elite politik. Pesona dan citra yang dipoles dengan manajemen
virtual telah dimaklumi publik adalah penipuan atas realitas dan sebuah tanda
dusta (false sign) yang menopengi
bopengnya realitas. Pemimpin yang ingin diakui rakyatnya haruslah pemimpin yang
berasal dari bawah, selalu melihat ke bawah, dan setiap saat mau turun ke
bawah. Meskipun sebagian ahli manajemen birokrasi klasik akan menghujat gaya
kepemimpinan seperti itu sebagai tidak prosedural, memotong hierarki
pemerintahan dan dianggap cenderung tidak mempercayai bawahan, transformasi
radikal gaya kepemimpinan publik semacam itu sangat diperlukan.
Sistem hierarki dalam birokrasi publik di masa lalu oleh
banyak pihak sekurang-kurangnya oleh Max Weber diyakini mampu menjaga sistem
pengawasan dalam manajemen pemerintahan melalui rentang kendali organisasi (span of control) yang ketat dan rigid.
Namun realitasnya, yang berkembang sebagai dampak negatifnya justru paradoks
dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketertiban (legal order) yang ditegakkan oleh birokrasi yang efisien dan
berwibawa dengan dukungan instrument-instrumen pemaksa kepatuhan rakyat berupa
paksaan pemerintahan (bestuursdwang),
pencabutan/anulasi izin, denda, dan uang paksa (dwangsom) kini dinilai tak lebih efektif jika dibandingkan dengan
persuasi, penyerapan aspirasi, negosiasi dalam perspektif demokrasi deliberatif
dan legitimasi dalam gaya kepemimpinan Jokowi.
Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyah
menyebutkan, salah satu syarat bagi seorang pemimpin adalah memiliki kecerdasan
sampai pada tingkat sanggup memimpin rakyat dan mengurus kesejahteraan
rakyatnya. Tentulah, logos kepemimpinan blusukan adalah rasionalitas untuk
menjadikan rakyat "bersatu hati" dengan pemimpinnya. Tak semua
masalah mampu diselesaikan oleh sang pemimpin, karena pemimpin juga makhluk
terbatas yang mendapat mandat kuasa untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya.
Namun yang diperlukan oleh rakyatnya adalah empati, karena sang pemimpin turut
merasakan apa yang diderita rakyatnya. Dia hadir di saat rakyat membutuhkan
kehadiran konkret pemimpinnya, bukan hanya sekadar dengan bahasa instruksi,
regulasi, surat edaran, dan sejenisnya.
Menjelang hajatan politik pemilu legislatif dan pemilihan
presiden 2014, rakyat sebenarnya sudah punya preferensi bahkan dengan
kewaskitaan jauh melampaui lembaga-lembaga survei. Rakyat telah cukup banyak
belajar bahwa yang dibutuhkan dari seorang pemimpin bukanlah banyaknya janji,
melainkan sikap hati dan empati dari kepemimpinan yang peduli. Semoga gaya
manajemen blusukan yang kini dikloning, tak sekadar jenis tebar pesona baru,
tapi juga sungguh merupakan wujud kesantunan dan sikap empati dari para (calon)
pemimpin yang mau melayani dan "bersatu jiwa" dengan rakyatnya. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar