|
AWAL Agustus ini,
kita disuguhi kabar suram. Inflasi Juli (bulanan) melesat 3,29 persen yang
membuat secara tahunan sudah bertengger di posisi 8,61 persen. Hingga akhir
tahun, hampir mustahil inflasi berada di level kurang dari 8 persen. Padahal,
proyeksi pemerintah hanya 7,2 persen.
Inflasi tinggi itu mengerikan. Ia seperti lintah. Mengisap daya beli. Pelan. Tak terasa. Di saat bangun tidur, nilai aset kita langsung berkurang sebesar inflasi yang terjadi.
Terlebih, bila dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Data BPS pada Jumat (2/8) mengonfirmasi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang hanya 5,81 persen (yoy) atau 5,92 persen sepanjang paro pertama 2013. Bakal sulit menggayuh target pemerintah di level 6,3 persen tahun ini.
Situasi itu membuat negara kita seperti suami yang gajinya hanya naik seupil, namun istrinya ribut minta tambahan uang belanja. Sudah ekonominya melambat, diterpa inflasi tinggi pula. Ekonom biasa menyebut itu sebagai (ancaman) stagflasi. Kondisi stagflasi bakal kian nyata apabila ada penambahan angka pengangguran pada data terbaru nanti.
Stagflasi terakhir yang merundung adalah ketika terjadi krisis mini 2005 karena lonjakan harga minyak dunia. Waktu itu inflasi menembus 17,11 persen di pengujung tahun, sedangkan ekonomi kita hanya tumbuh 5,69 persen. Pada 2006, inflasi tahunan lebih terjaga menjadi 6,60 persen. Namun, itu lebih disebabkan basis indeks harga yang sudah kelewat tinggi di tahun 2005. Pertumbuhan ekonomi pada 2006 melambat ke 5,5 persen.
Ancaman stagflasi itu berhasil kita lewati dengan pertumbuhan fantastis pada 2007. Ekonomi kita mampu berakselerasi 6,35 persen. Jika tidak dihantam badai krisis keuangan dunia 2008, bukan tidak mungkin mimpi pemerintah untuk kembali mencetak pertumbuhan di atas 7 persen bakal tercapai.
Terlepas dari keberuntungan berupa berkah lonjakan harga komoditas yang melambungkan nilai ekspor kita, kala itu tentu tetap ada peran pemerintah yang membuat kita bisa lepas dari bayangan stagflasi. Pertanyaannya, apakah pemerintah kembali sukses melakukan hal yang sama?
Mari kita bandingkan langkah pemerintah di masa itu dengan situasi terkini. Pada 2005 hingga 2007, pemerintah cukup lumayan memiliki terobosan kebijakan. Setelah sangat tega menaikkan harga BBM (rata-rata hingga 200 persen), pemerintah mengonversi kebutuhan minyak tanah ke elpiji tabung 3 kilogram. Itu adalah terobosan luar biasa yang mampu menghemat subsidi BBM hingga Rp 50 triliun tiap tahun. Pengadaan elpiji tabung melon itu bukan hanya kebijakan yang berujung pada fiskal yang lebih sehat, namun juga menjadi keputusan yang faedahnya bisa dicecap hingga dapur warganya.
Pada masa itu, pemerintah juga sedang giat-giatnya melaksanakan reformasi perpajakan. Meskipun ujungnya kita tahu masih ada mafia pajak, tetap saja penerimaan pajak di periode itu jauh melebihi pertumbuhan normal jika dibandingkan dengan tren di tahun-tahun sebelum reformasi pajak.
Benang merahnya adalah, untuk keluar dari ancaman stagflasi, pemerintah membutuhkan terobosan kebijakan dan, harus diakui, keberuntungan. Namun, berharap keberuntungan seperti naiknya harga-harga komoditas ekspor sepertinya bakal sulit diwujudkan. Sebab, pertumbuhan ekonomi dunia masih loyo.
Hukum ekonomi paling sederhana mengatakan bahwa jika pembeli dan kemampuan membeli berkurang, jangan berharap harga akan meningkat.
Tinggal sekarang berharap pada terobosan pemerintah. Nah, ini yang sulit. Memutuskan untuk menaikkan harga BBM saja, pemerintah maju mundur selama lebih dari dua tahun. Padahal, jika presiden berani menaikkan harga BBM pada 2011, kita bakal terbebas dari ancaman inflasi tinggi. Tahun itu harga kebutuhan pokok sangat terkendali sehingga inflasi di akhir tahun hanya menyentuh level 3,79 persen.
Adakah terobosan baru yang luar biasa seperti elpiji tabung melon? Sayang, kita belum menemukan yang sepadan dengan itu. Yang lebih diributkan proyek mercusuar, seperti pembangunan Jembatan Selat Sunda. Insentif tax holiday atau penghapusan sementara pembayaran pajak untuk investasi besar dan istimewa juga tidak banyak diminati pemodal. Belum lagi masalah tidak kunjung kompaknya tim ekonomi pemerintah.
Terobosan pemerintah menjadi lebih sulit diharapkan terutama karena sudah menghadapi tahun pemilu. Pada 2005, pemerintah memiliki cukup waktu untuk pemulihan. Sekarang pemilu 2014 pasti akan memecah konsentrasi pemerintah dan parlemen.
Jika pada April 2014 mendatang partai yang berkuasa kalah, pemerintahan kita akan menjadi lame duck alias bebek lumpuh selama enam bulan, yakni mulai April hingga Oktober 2014. Jika itu yang terjadi, memang sulit berharap peran yang cukup besar dari pemerintah untuk mengeluarkan kita dari ancaman stagflasi. ●
Inflasi tinggi itu mengerikan. Ia seperti lintah. Mengisap daya beli. Pelan. Tak terasa. Di saat bangun tidur, nilai aset kita langsung berkurang sebesar inflasi yang terjadi.
Terlebih, bila dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Data BPS pada Jumat (2/8) mengonfirmasi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang hanya 5,81 persen (yoy) atau 5,92 persen sepanjang paro pertama 2013. Bakal sulit menggayuh target pemerintah di level 6,3 persen tahun ini.
Situasi itu membuat negara kita seperti suami yang gajinya hanya naik seupil, namun istrinya ribut minta tambahan uang belanja. Sudah ekonominya melambat, diterpa inflasi tinggi pula. Ekonom biasa menyebut itu sebagai (ancaman) stagflasi. Kondisi stagflasi bakal kian nyata apabila ada penambahan angka pengangguran pada data terbaru nanti.
Stagflasi terakhir yang merundung adalah ketika terjadi krisis mini 2005 karena lonjakan harga minyak dunia. Waktu itu inflasi menembus 17,11 persen di pengujung tahun, sedangkan ekonomi kita hanya tumbuh 5,69 persen. Pada 2006, inflasi tahunan lebih terjaga menjadi 6,60 persen. Namun, itu lebih disebabkan basis indeks harga yang sudah kelewat tinggi di tahun 2005. Pertumbuhan ekonomi pada 2006 melambat ke 5,5 persen.
Ancaman stagflasi itu berhasil kita lewati dengan pertumbuhan fantastis pada 2007. Ekonomi kita mampu berakselerasi 6,35 persen. Jika tidak dihantam badai krisis keuangan dunia 2008, bukan tidak mungkin mimpi pemerintah untuk kembali mencetak pertumbuhan di atas 7 persen bakal tercapai.
Terlepas dari keberuntungan berupa berkah lonjakan harga komoditas yang melambungkan nilai ekspor kita, kala itu tentu tetap ada peran pemerintah yang membuat kita bisa lepas dari bayangan stagflasi. Pertanyaannya, apakah pemerintah kembali sukses melakukan hal yang sama?
Mari kita bandingkan langkah pemerintah di masa itu dengan situasi terkini. Pada 2005 hingga 2007, pemerintah cukup lumayan memiliki terobosan kebijakan. Setelah sangat tega menaikkan harga BBM (rata-rata hingga 200 persen), pemerintah mengonversi kebutuhan minyak tanah ke elpiji tabung 3 kilogram. Itu adalah terobosan luar biasa yang mampu menghemat subsidi BBM hingga Rp 50 triliun tiap tahun. Pengadaan elpiji tabung melon itu bukan hanya kebijakan yang berujung pada fiskal yang lebih sehat, namun juga menjadi keputusan yang faedahnya bisa dicecap hingga dapur warganya.
Pada masa itu, pemerintah juga sedang giat-giatnya melaksanakan reformasi perpajakan. Meskipun ujungnya kita tahu masih ada mafia pajak, tetap saja penerimaan pajak di periode itu jauh melebihi pertumbuhan normal jika dibandingkan dengan tren di tahun-tahun sebelum reformasi pajak.
Benang merahnya adalah, untuk keluar dari ancaman stagflasi, pemerintah membutuhkan terobosan kebijakan dan, harus diakui, keberuntungan. Namun, berharap keberuntungan seperti naiknya harga-harga komoditas ekspor sepertinya bakal sulit diwujudkan. Sebab, pertumbuhan ekonomi dunia masih loyo.
Hukum ekonomi paling sederhana mengatakan bahwa jika pembeli dan kemampuan membeli berkurang, jangan berharap harga akan meningkat.
Tinggal sekarang berharap pada terobosan pemerintah. Nah, ini yang sulit. Memutuskan untuk menaikkan harga BBM saja, pemerintah maju mundur selama lebih dari dua tahun. Padahal, jika presiden berani menaikkan harga BBM pada 2011, kita bakal terbebas dari ancaman inflasi tinggi. Tahun itu harga kebutuhan pokok sangat terkendali sehingga inflasi di akhir tahun hanya menyentuh level 3,79 persen.
Adakah terobosan baru yang luar biasa seperti elpiji tabung melon? Sayang, kita belum menemukan yang sepadan dengan itu. Yang lebih diributkan proyek mercusuar, seperti pembangunan Jembatan Selat Sunda. Insentif tax holiday atau penghapusan sementara pembayaran pajak untuk investasi besar dan istimewa juga tidak banyak diminati pemodal. Belum lagi masalah tidak kunjung kompaknya tim ekonomi pemerintah.
Terobosan pemerintah menjadi lebih sulit diharapkan terutama karena sudah menghadapi tahun pemilu. Pada 2005, pemerintah memiliki cukup waktu untuk pemulihan. Sekarang pemilu 2014 pasti akan memecah konsentrasi pemerintah dan parlemen.
Jika pada April 2014 mendatang partai yang berkuasa kalah, pemerintahan kita akan menjadi lame duck alias bebek lumpuh selama enam bulan, yakni mulai April hingga Oktober 2014. Jika itu yang terjadi, memang sulit berharap peran yang cukup besar dari pemerintah untuk mengeluarkan kita dari ancaman stagflasi. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar