Menggugah Kepedulian Presiden

Menggugah Kepedulian Presiden

Bambang Soesatyo, ANGGOTA KOMISI III DPR FRAKSI PARTAI GOLKAR

Sumber : SUARA MERDEKA, 28 Februari 2012

JAKARTA ’’bising’’ karena keanehan penanganan beberapa kasus korupsi, sementara bentrok antarwarga, sebagaimana juga kekerasan di RSPAD Gatot Soebroto, atau kasus warga versus penegak hukum hampir menjadi peristiwa rutin. Pimpinan nasional harus peduli karena situasi sudah demikian karut-marut. Stabilitas mengalami ujian berat. Di beberapa daerah, aspek keamanan dan ketertiban umum tercabik-cabik karena berbagai alasan. Beberapa waktu lalu,  sejumlah warga Mamasa di Sulawesi Barat bentrok

Semua peristiwa konflik dan bentrok berdarah itu masih diatasi dengan pendekatan hukum dan kasuistis. Walaupun akar masalahnya sudah dipahami, yaitu belum ada upaya sistematis mereduksi persoalan. Baik pemimpin di pusat maupun di daerah lebih disibukkan oleh urusan lain. Misalnya, ketika akhir-akhir ini beberapa daerah dilanda konflik, para elite di Jakarta lebih fokus pada penanganan sejumlah kasus korupsi.

Kelompok elite yang terpojok terus melawan supaya lolos dari jerat hukum, sementara kelompok elite lainnya terus menekan agar lawan politik mereka segera jadi tersangka. Asyik dan sibuk dengan pertarungan di antara mereka sendiri, konflik sosial di daerah tidak mendapatkan perhatian serius. Karena pemimpin di Jakarta sibuk dengan urusannya sendiri, daerah pun harus mengatasi persoalan dengan caranya sendiri, termasuk ketika harus memilih opsi kekerasan atau anarki.

Siapa pun tidak ingin memilih opsi kekerasan untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi ketika komunitas warga merasa bahwa upaya legal sudah menemui jalan buntu, perlawanan terhadap aparat sulit dihindari. Siapa pun dalam komunitas warga menjadi mudah diprovokasi. Mereka yang sebelumnya awam dengan aksi kekerasan bisa menjadi sangat anarkis hanya untuk melampiaskan kekecewaan.

Langkah Pasti

Alasan-alasan seperti itulah memicu konflik horizontal, komunal, ataupun konfllik vertikal di sejumlah daerah. Situasi nasional begitu karut-marut manakala konflik sosial di beberapa daerah itu dipadankan dengan situasi di Jakarta. Beberapa waktu belakangan ini, para elite di Jakarta lebih disibukkan oleh tarik ulur penanganan sejumlah kasus korupsi, terutama kasus yang diduga melibatkan oknum di pusat kekuasaan.

Pemerintahan Presiden SBY-Wapres Boediono hendaknya menyadari  bahwa kegelisahan sosial sedang menyelimuti rakyat. Kegelisahan sosial itu bermuara pada akumulasi persoalan ekonomi, rasa keadilan, dan pertanyaan seputar peran negara dalam melindungi warga negaranya. Kualitas pertumbuhan ekonomi yang buruk, gagal meringankan beban hidup warga kebanyakan. Wacana pemerintah menaikan harga BBM malah menimbulkan persoalan baru.

Banyak kalangan mempertanyakan kepedulian SBY terhadap situasi itu. Idealnya, Presiden  tidak minimalis menyikapi konflik sosial di sejumlah daerah. Apalagi semata-mata karena alasan otonomi daerah. Presiden justru harus proaktif berkomunikasi dengan kepala daerah yang wilayahnya rawan konflik. Harus ada upaya dan inisiatif Presiden untuk meminimalisasi konflik.

Masyarakat mencatat bahwa Presiden sangat responsif menyikapi masalah yang menyelimuti Partai Demokrat (PD). Ada pertemuan membahas ekses kasus suap wisma atlet SEA Games terhadap Demokrat, pernyataan pers dan respons SBY atas rotasi seorang kader partainya yang sedang bermasalah dengan hukum.

Rangkaian peristiwa memunculkan dugaan bahwa konsentrasi SBY lebih terfokus pada persoalan yang mendera partainya ketimbang persoalan rakyat yang mestinya ditangani.

Persoalan penting lain yang harus ditegaskan adalah dampak dari kenaikan harga BBM. Kini kenaikan harga BBM bersubsidi itu yang disebutkan per April 2012 (SM, 25/02/12) memunculkan spekulasi yang membuat resah. Mestinya Presiden harus cepat membuat kepastian atas semua isu dan persoalan itu. ●