Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan

Abraham Fanggidae, PEMBINA UTAMA MADYA, WIDYAISWARA UTAMA
PUSDIKLAT KESEJAHTERAAN SOSIAL, KEMENTERIAN SOSIAL

Sumber : SUARA KARYA, 27 Februari 2012

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan. PKH dikenal di negara lain dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan merupakan kelanjutan bantuan/subsidi langsung tunai (BLT) yang diberikan untuk membantu keluarga-keluarga miskin dalam mempertahankan daya beli mereka saat pe-merintah melakukan penyesuaian harga BBM.

Tujuan umum PKH adalah mengurangi angka dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku keluarga atau rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya percepatan Millenium Development Goals (MDGs).

Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: 1) Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM. 2) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun dari RTSM yang belum masuk sekolah dasar. 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM. Dan, 4) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak.

Karena PKH terkait erat dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, anak sampai dengan pendidikan dasar (setingkat SLTP) maka PKH akan hadir di tengah masyarakat dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas pendidikan (fasdik) dan fasilitas kesehatan (faskes) di suatu wilayah yang bisa mendukung program PKH. PKH juga memperhatikan faktor lainnya seperti tingginya jumlah RTSM di kabupaten/kota, angka kematian ibu, angka kematian balita, angka gizi buruk, angka putus sekolah SD/setara dan SMP/setara.

Banyak orang memberikan komen dari sisi persepsi yang amat keliru. Pengamat atau komentator melihat PKH dengan kacamata politis, meneropong PKH dari dimensi politik praktis. Mereka menilai Kementerian Sosial membagi-bagikan uang kepada rakyat miskin, sebagai 'sogok politik' untuk kepentingan politik partai politik tertentu.

Pemerintah tidak menyogok, tapi menolong rakyat, melindungi rakyat jika rakyat bermasalah. Apalagi, PKH bukan program Kementerian Sosial an sich, tetapi program pemerintah yang melibatkan berbagai instansi. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan PKH diharapkan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapa pun.

PKH memberikan bantuan uang tunai (conditional cash transfer/CCT) bersyarat kepada keluarga sangat miskin (KSM) dengan besar berkisar Rp 600 ribu hingga Rp 2,2 juta dalam satu tahun, dengan tahapan pembayaran setiap triwulan. Jumlah yang diterima fluktuatif tergantung dinamika dalam proses pendidikan dan kesehatan yang dipenuhi RTSM bersangkutan. Jumlah uang yang diterima setiap RTSM tidak sama pada setiap triwulan, tergantung hasil verifikasi dari kepatuhan anak mengikuti pendidikan, serta ibu hamil, ibu nifas, ibu yang melahirkan mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat tempat tinggal mereka.

Bantuan dalam skim PKH mengharuskan RTSM penerima bantuan melakukan dua hal. Pertama, menyekolahkan anak atau anak- anaknya ke SD/Madrasah Ibtidaiyah atau SMP dan memenuhi kehadiran di kelas minimal 85% pada setiap bulan. Kedua, memeriksa kesehatan kandungan ibu hamil, atau anak balita ke Puskesmas/ Pustu/Puskesdes/Posyandu terdekat. Pada kedua butir kewajiban ini memuat unsur disiplin dan perubahan perilaku (changes behaviour) dari peserta PKH, yaitu anak dan ibu rumah tangga.

Sekolah Gratis

Komparasi dengan skala dunia, sampai tahun 2007, sebagai tahun dimulainya PKH di Indonesia, PKH sudah diterapkan pada 28 negara berkembang. Hasil penelitian di negara-negara Amerika Latin (Kolumbia, Nikaragua, Jamaika, Meksico, Brasil, Honduras), juga penelitian di Turki, program seperti PKH ini terbukti bisa meningkatkan jumlah pengeluaran, konsumsi makanan, memperluas keanekaragaman diet dan mampu mengurangi stunting (kekurangan pertumbuhan anak). Program ini juga terbukti mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah (school enrollment rates), dan meningkatkan tingkat kesehatan keluarga sangat miskin.

Hal positif lain yang perlu diketahui, sejak 2007-2011 sasaran PKH hanya kepada RTSM yang mempunyai anak sekolah sampai dengan tingkat SD. Ini berarti, jika anak keluarga miskin tersebut sudah menamatkan SMP/pendidikan setara maka keluarga bersangkutan tidak lagi menerima bantuan pendidikan. Peserta RTSM merasakan hasil PKH, khususnya anak mereka bisa mengikuti pendidikan mulai dari SD hingga tamat SMP. Mereka berterus terang mengatakan tidak mampu menyekolahkan anak ke tingkat SMA/SMK setara karena ketiadaan biaya.

Dengan alasan itu maka mulai tahun 2012, jangkauan bantuan PKH kepada RTSM meningkat dengan membiayai siswa dari RTSM bersangkutan hingga bisa lulus SMA/ SMK/pendidikan setara. Ini berarti PKH memberikan akses seluas mungkin kepada siswa miskin/siswa dari RTSM yang mampu secara akademik untuk melanjutkan pendidikan sekolah lanjutan atas.

Ke depan semoga siswa miskin dari RTSM mampu meraih cita-cita masuk pendidikan tinggi yang menyediakan fasilitas beasiswa bahkan pendidikan gratis sehingga mereka mampu meraih cita-cita menjadi perwira TNI/Polri, bidan, perawat, dokter, guru, serta keahlian lain yang berguna bagi diri mereka dan masyarakat luas. ●