“Pak Taufik, We Salute You”

“Pak Taufik, We Salute You”

Budiarto Shambazy, WARTAWAN SENIOR KOMPAS

Sumber : KOMPAS, 25 Februari 2012

Tokoh-tokoh nasional berkumpul di Jakarta, Rabu (22/2), dalam peluncuran buku Empat Pilar untuk Satu Indonesia. Buku ini kumpulan tulisan tokoh untuk mengabadikan jasa Ketua MPR Taufiq Kiemas selaku pemrakarsa empat pilar—Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ini bukti empat pilar bukan slogan kosong belaka. Malahan relevansinya makin terasa di tengah karut-marut negeri ini yang berjalan seperti ”pesawat otopilot”.

Akibat korupsi makin merajalela, Pancasila jadi olok-olok lagi. Sila pertama ”Keuangan yang Mahakuasa”, kedua ”Kemanusiaan Tak Adil dan Tak Beradab”, ketiga ”Perpecahan Indonesia”, keempat ”Kerakyatan yang Dipimpin dengan Diam-diam Tanpa Musyawarah”, dan kelima ”Keadilan Sosial bagi Seluruh Keluarga dan Pendukungnya Saja”.

UUD 1945 yang telah empat kali diamandemen nyaris tak membuahkan apa pun bagi kesejahteraan rakyat. Amandemen justru menimbulkan kekisruhan baru konstitusional, misalnya parlemen kita menjadi satu-satunya di dunia yang bersistem ”tiga kamar” karena ada MPR, DPR, dan DPD.

Amandemen demi amandemen cuma menyiratkan sebuah hal: kita doyan menulis dan berdebat tentang hukum. Kertas undang-undang kalau ditumpuk sudah lebih tinggi daripada Monas. Pejabat dan ahli hukum pandai bersilat lidah, jika perlu 24 jam tanpa henti.

Akan tetapi, semua merasa above the law. Mereka yang di pusaran kekuasaan setiap hari melanggar aturan—kalau perlu berbohong. Jangan salahkan jika orang-orang kecil pun ikut-ikut, mulai dari rakyat yang marah membakari rumah dinas bupati sampai buruh yang menutup jalan tol.

Kebinekaan sudah dilecehkan sejak terjadi serbuan terhadap pawai damai 1 Juni 2008 di Monas. Belum lagi serangan terhadap kaum minoritas dan pengabaian hak konstitusional/hukum, seperti yang dialami jemaah GKI Yasmin di Bogor. Dan, anehnya, pemerintah tenang-tenang saja.

Barangkali satu-satunya pilar yang masih utuh adalah NKRI meski sejak reformasi muncul gejala perpecahan akibat otonomi daerah yang melonggarkan kontrol pusat sekaligus melahirkan ”raja-raja kecil” di daerah. Namun, tak mustahil pula kita bisa saja kembali mengulang preseden sejarah Yugoslavia dan Uni Soviet.

Apa yang dilakukan Taufiq dengan menggairahkan kembali empat pilar harus dipandang sebagai prakarsa kenegarawanan ketimbang sekadar manuver politisi. Sama seperti Megawati Soekarnoputri yang berjuang habis-habisan mempertahankan politik berprinsip, Taufiq memilih jalan yang relatif sepi.

Mereka saat ini satu-satunya ”pasutri politik” di republik ini. Dari perspektif ideologis, apa yang dikerjakan mereka amat sinkron sekalipun mesti diakui dalam praktik politik justru kontroversial karena kerap berlawanan.

Tidak heran mereka tetap akan menjadi sorotan sampai tahun pemilu-pilpres. Apalagi, sejumlah jajak pendapat belakangan ini menempatkan Megawati sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi, hal yang kembali menempatkan Taufiq dalam posisi canggung karena mungkin kurang sesuai dengan agenda dia melanjutkan dinasti Soekarno.

Taufiq dan Megawati dua politisi ulung yang memulai karier dari bawah. Malahan mereka memulainya dengan penderitaan: Taufiq dibui Orde Baru dan Megawati dipaksa keluar dari perguruan tinggi karena aktivitas politik mereka di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

Dan, seperti kita tahu, mereka dan PDI-P melawan Orde Baru sampai terjadi peristiwa 27 Juli 1996. Namun, nasib mereka dan PDI-P berubah 180 derajat dari Pemilu-Pilpres 1999 ke 2004.

Jujur saja, masa depan PDI-P termasuk cerah. Selain karena berperan sebagai partai oposisi terbesar yang bersikap relatif konsisten, posisi ”Moncong Putih”—seperti halnya Golkar—relatif stabil berkat kepemimpinan Megawati.

Dengan elektabilitas tertinggi, Megawati minimal dapat berperan sebagai the king maker. Transisi kepemimpinan, apakah melalui cara ”anak biologis” atau ”anak ideologis”, relatif berjalan mulus.

Faktor lain yang menguntungkan PDI-P adalah melorotnya legitimasi Partai Demokrat yang berkuasa akibat merajalelanya pragmatisme (baca: korupsi). Faktor lain adalah ketidakberpihakan sistem ekonomi yang makin menyengsarakan rakyat serta ketidaktegasan kepemimpinan nasional.

Di atas segala-galanya, rakyat pada akhirnya membutuhkan politik yang berprinsip. Politik mesti menjunjung tinggi prinsip yang terkandung dalam ideologi, etika, dan juga praktik.

Dan, politik yang berprinsip mustahil tanpa kehadiran ideologi. Singkat kata, kita semua rindu pada empat pilar yang kokoh yang menjadi landasan kita hidup sebagai bangsa besar.

Itulah yang dilakukan Taufiq, yang menggairahkan lagi empat pilar. Ia mengisi kembali kekosongan kita akan ideologi Pancasila, keteraturan bernegara melalui UUD 1945, kebinekaan kita sebagai bangsa pluralistis, dan NKRI sebagai wilayah yang mewadahi persatuan kita.

Sekali lagi, Taufiq telah—dan tetap akan—memainkan peranan sentral di PDI-P. Ada sebuah cerita menarik ketika saya menikmati makan siang bersama dia beberapa waktu silam.

Ia mengatakan, ”Angka pelat nomor mobil dinas saya ’naik’ terus, dari Republik Indonesia atau RI-1 (dulu B-1) sampai ke RI-5. Saya ikut naik mobil B-1 karena Mbak Mega jadi presiden. Sebagai suami Mbak Mega, saya berhak atas pelat nomor B-2. Pelat nomor B-3 menjadi jatah Mbak Mega saat dia menjadi Wakil Presiden dan B-4 untuk satu-satunya first gentleman (bapak negara/suami presiden) di Indonesia.”

Kini, mobil dinas Taufiq sebagai Ketua MPR berpelat nomor RI-5. Dan, ia tetap kurang nyaman dengan predikat ”RI 1,5” yang pernah menempel erat pada dirinya. ”Pak Taufiq, we salute you!” ●