Kompensasi Kenaikan BBM

Kompensasi Kenaikan BBM

Razali Ritonga, DIREKTUR STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN BPS RI

Sumber : REPUBLIKA, 28 Februari 2012

Pemerintah tampaknya segera menaikkan harga BBM untuk mengurangi tekanan terhadap APBN. Diketahui, dengan meningkatnya harga minyak di pasaran global, subsidi BBM juga akan meningkat. Meski demikian, Presiden SBY berjanji akan memberi bantuan langsung sementara kepada masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM, terutama masyarakat miskin. Kebijakan ini merupakan perulangan dari kebijakan yang pernah dilakukan pada 2005 dan 2008.

Namun, kenaikan harga BBM pada 2005 ternyata meningkatkan angka kemiskinan dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen (BPS, 2007). Sebaliknya, angka kemiskinan justru menurun dari 15,42 persen pada 2008 menjadi 14,15 persen pada 2009 (BPS, 2009) pascakenaikan harga BBM pada 2008.

SLT versus BLT

Pemberian kompensasi atas kenaikan harga BBM memang perlu diberikan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat miskin. Sebab, kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan penduduk miskin, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi keparahan kemiskinan.

Kenaikan angka kemiskinan pada 2005, antara lain, disebabkan dua hal.
Pertama, pemerintah hanya memberikan kompensasi cukup singkat, yakni selama tiga bulan berupa santunan langsung tunai (SLT) yang besarnya per bulan sebanyak Rp 100 ribu. Padahal, kenaikan harga BBM terjadi dua kali, yaitu 1 Maret 2005 dan 1 Oktober 2005. Kedua, pendistribusian SLT dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran karena tidak seluruhnya bantuan diterima penduduk miskin yang membutuhkan.

Sedangkan, kompensasi kenaikan harga BBM pada 2008 dinilai lebih baik dibandingkan kompensasi kenaikan harga BBM pada 2005. Pertama, pemerintah memberikan bantuan yang sama besarnya Rp 100 ribu berupa bantuan langsung tunai (BLT), tapi dilakukan selama setahun. Bahkan, pemerintah sempat menurunkan harga BBM dari Rp 6.000 menjadi Rp 4.500 pada 2009. Kedua, sistem pendistribusi dilakukan dengan lebih baik, yakni dengan menerbitkan kartu BLT melalui Departemen Keuangan.

Pemerataan Pendapatan

Pengalihan subsidi BBM menjadi bantuan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin diharapkan dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan. Secara faktual, angka rasio gini sebagai salah satu ukuran kesenjangan pendapatan menunjukkan keadaan yang belum membaik meski angkanya cenderung menurun. Pada 2005, angka rasio gini tercatat sebesar 0,34, kemudian meningkat menjadi sebesar 0,38 pada 2008. Setelah itu, angkanya menurun menjadi 0,33 pada 2010 (BPS, 2011). Ini berarti kesenjangan pendapatan pada 2010 sama dengan pada 2005.

Meningkatnya harga BBM akan menyebabkan dampak yang berbeda antarkelompok masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan kesenjangan pendapatan. Pada kelompok penduduk hampir miskin (near poor), kenaikan harga BBM akan berpotensi menggiring mereka ke jurang kemiskinan. Penduduk hampir miskin umumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan sehingga dengan penurunan daya beli akan memindahkan mereka ke bawah garis kemiskinan.

Penurunan daya beli dapat terjadi, baik langsung maupun tak langsung. Secara langsung berkaitan dengan penduduk yang menggunakan BBM untuk melakukan aktivitasnya, seperti nelayan, petani, dan transportasi umum yang menggunakan mesin. Sementara, secara tak langsung, kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.

Dari dua fenomena itu, penduduk yang terkena dampak langsung akan merasakan akibat yang lebih parah dari pada penduduk terkena dampak tak langsung. Sebab, penduduk terkena dampak langsung selain pendapatannya menjadi lebih kecil, pengeluarannya akan semakin membesar untuk mengonsumsi barang yang sama.

Sementara itu, untuk kelompok miskin dan miskin kronis, dampak kenaikan harga BBM akan semakin memperparah kemiskinan. Keterlambatan dalam pemulihan akibat dampak itu akan menggiring mereka dalam kemiskinan kronis yang permanen dan kian sulit dientaskan. Maka, untuk memperkecil risiko peningkatan kemiskinan, pemerintah perlu mempelajari secara saksama dampak kenaikan harga BBM terhadap masing-masing kelompok masyarakat.

Kelompok miskin dan miskin kronis umumnya bisa diturunkan melalui pemberian bantuan. Sebab, kecil kemungkinannya untuk diberdayakan khususnya penduduk miskin kronis. Semakin besar bantuan yang diberikan, semakin besar kemungkinannya untuk keluar dari kemiskinan.

Untuk mengatasi penduduk hampir miskin menjadi jatuh miskin, pemerintah perlu mempertahankan aktivitas mereka agar tetap berjalan normal. Di sejumlah negara, subsidi tetap diberikan kepada mereka yang menjalankan usaha yang menggunakan BBM. Di Malaysia, misalnya, subsidi BBM diberikan kepada nelayan dan transportasi umum. Sementara, di Bangladesh dan Kazhakstan, subsidi BBM diberikan kepada petani (World Bank, 2009). ●