Sentuhan Baru dari Figur Milenial
Oleh : Ajib Hamdani*
LANGKAH untuk memberikan porsi kursi menteri kepada generasi muda patut diapresiasi dan didukung. Sisi positifnya, kita bisa mengharapkan terobosan-terobosan dari yang muda. Figur muda tak menjual masa lalu. Mereka bisa menjual masa depan.
Bisa kita lihat, sudah banyak contoh generasi muda yang memimpin unicorn.
Mereka punya terobosan di sektor masing-masing. Itu menjadi masa depan bagi perekonomian Indonesia.
Ke depan, Presiden Jokowi pasti mengandalkan lebih banyak terobosan baru. Sudah tak ada beban politik untuk 2024. Pada periode kedua kepemimpinannya, beliau bisa mengakselerasi program-program penuh inovasi. Jika demikian orientasinya, memercayakan kepada generasi muda adalah pilihan yang sangat tepat.
Banyak sektor ekonomi yang patut mendapat sentuhan baru. Mungkin bukan pos seperti Kementerian Keuangan. Posisi menteri keuangan mungkin harus dari sosok senior yang profesional. Tetapi, jika bicara di pos Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, atau lembaga pemerintahan lain setara menteri seperti Bekraf dan BKPM, kita bisa berharap dari yang muda.
Mengapa bidang industri kreatif dan investasi menjadi pos yang potensial? Kita tahu bahwa sektor yang saat ini tumbuh pesat adalah digital, yang sangat dikuasai generasi milenial. Bahkan, untuk arah pengembangan industri 4.0 pun, backbone-nya digital. Jika kapabilitas generasi muda tentang sektor digital itu bisa dikonversikan pada kebijakan dan road map perekonomian, akan sangat positif sekali.
Dalam upaya menarik investasi ke dalam negeri, peran digitalisasi juga akan ampuh sebagai tulang punggung deregulasi. Sektor ekonomi kreatif juga tak terlepas dari pentingnya pengembangan yang didorong bidang digital. Intinya, nanti stabilitas ekonomi terbangun dengan diiringi lompatan inovasi dan deregulasi.
Memang patut ada kekhawatiran tentang generasi muda yang duduk di kursi strategis. Khususnya mereka yang datang sebagai praktisi atau profesional nonpartai. Tidak tertutup kemungkinan benturan isu politik dan sebagainya. Namun, hal tersebut tentu dapat diminimalkan oleh Presiden Jokowi untuk menyeimbangkan kursi antara politisi dan kalangan profesional, antara birokrat dan teknokrat.
*) Ketua Hipmi Tax Center dan Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi
**) Disarikan dari wawancara Agfi Sagittian
Tidak ada komentar:
Posting Komentar