Jumat, 26 Juni 2015

Kenapa Perundingan Damai Yaman Gagal

Kenapa Perundingan Damai Yaman Gagal

  Muhammad Ja'far,  ;   Pengamat Politik Timur Tengah
KORAN TEMPO, 25 Juni 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sebenarnya, perundingan damai Yaman yang berlangsung di Jenewa baru-baru ini tidak gagal. Perundingan itu diikuti lengkap oleh lima faksi politik: delegasi pemerintahan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi, Al-Houthi, Partai Kongres Rakyat Umum pimpinan mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, Partai Sosialis Yaman, serta kelompok Yaman Selatan.

Hadi merepresentasikan kepentingan politik Arab Saudi, pihak yang melakukan invasi ke Yaman. Invasi tersebut telah menyebabkan 2.500 orang tewas, serta ratusan ribu orang luka-luka dan mengungsi. Rakyat sipil selalu menjadi korban serangan membabi-buta pesawat tempur Arab Saudi.

Awalnya, invasi Arab Saudi ini ditargetkan selesai dalam skala cepat (sprint), namun kenyataannya memakan waktu lebih panjang. Sudah lebih dari tiga bulan, target penjatuhan kekuatan politik dan militer Al-Houthi meleset. Pemerintah Saudi cenderung meremehkan basis politis dan militer Al-Houthi.

Al-Houthi bukan hanya memiliki akar politik-sosial yang kuat, tapi juga napas militer yang panjang. Kelompok ini memiliki loyalitas politik yang tinggi. Soliditas militernya sangat kukuh, meski tak ditunjang oleh perlengkapan modern. Kelompok ini merepresentasikan autentisitas wajah politik dan militer Yaman.

Kenapa perundingan damai Jenewa gagal mencapai kata sepakat? Pertama, paradigma politik Hadi dan Arab Saudi selalu menempatkan Al-Houthi sebagai faksi politik ilegal di Yaman, alias pemberontak. Ini tampak pada awal penawaran draf perundingan, yang disematkan kalimat berikut: "perundingan antara pemerintah yang sah dan pemberontak". Secara semiotika politik, kalimat ini memposisikan Al-Houthi sebagai kelompok yang tidak sah (pemberontak) dan membangkang dari formalisme politik Yaman. Paradigma politik ini mengindikasikan iktikad diplomasi yang negatif dan tidak konstruktif dari Hadi.

Menegasikan eksistensi politik Al-Houthi adalah irasionalitas politik. Al-Houthi adalah faksi politik sah di Yaman. Eksistensi politik mereka kuat dalam sejarah politik Yaman dan telah terbangun sejak berpuluh tahun yang lalu. Sebaliknya, bagi Al-Houthi, Arab Saudilah yang tidak memiliki eksistensi politik di Yaman, melakukan intervensi, dan berposisi sebagai agresor. Posisi Hadi yang melarikan diri ke Arab Saudi juga mengesankan dependensi dan subordinasi politiknya di bawah Arab Saudi. Maka, di perundingan Jenewa yang lalu, kalimat tersebut pun direvisi menjadi "di antara faksi-faksi politik di Yaman".

Kedua, secara militer, tuntutan Hadi agar Al-Houthi menyerahkan senjata sangat tidak realistis, karena Arab Saudi justru gencar menggempur Yaman. Meletakkan senjata akan membuat Al-Houthi menjadi sasaran empuk invasi.

Ketiga, tuntutan politik Arab Saudi dan Hadi agar Al-Houthi secara geopolitik mundur ke garis seperti sebelum terjadinya invasi, merupakan tuntutan sepihak yang tidak berimbang. Al-Houthi tidak mematok teritori yang irasional sebagai prasyarat jalan damai. Kelompok ini masih cukup realistis melihat prospek ini. Sebenarnya, yang amat ditentang Al-Houthi lebih kepada hegemoni dan dominasi politik Arab Saudi dan patronnya di Yaman. Ini spirit utama perjuangan kelompok ini.

Invasi Arab Saudi telah terlalu jauh melewati batas teritori legalisme politik internasional. Ini bentuk intervensi politik dan militer yang sangat ekstrem. Dan sejarah politik Timur Tengah membuktikan bahwa invasi tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru menciptakan lingkaran invasi. Politik di kawasan itu dipenuhi dengan fenomena "dialektika" invasi. Sekadar contoh, Saddam Husein (Irak) menginvasi Kuwait pada 1990, tapi gagal. Delapan tahun sebelumnya, Saddam menginvasi Iran, gagal juga. Tahun 2003, invasi Amerika Serikat ke Irak (Saddam Husein) hanya sukses di atas kertas, tapi penuh dengan problematika, dampak serius di seluruh aspek, dan membuat Amerika Serikat sendiri amat "kelelahan" secara politik-militer.

Kini, Yaman diinvasi Arab Saudi. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks dan tumpang-tindih. Melesetnya target penumbangan Al-Houthi merupakan indikasi kuat bakal "lelahnya" Arab Saudi menjalani misi ini dan mulai dibayang-bayangi kegagalan.

Melihat daya tahan Al-Houthi sejauh ini, peluang Arab Saudi untuk berhasil menuntaskan misi politiknya di Yaman semakin berat. Arab Saudi akan terseret model perang yang bertempo lama, sedangkan masih banyak persoalan di bidang dan teritori lain yang dihadapi pemerintah Arab Saudi. Belum lagi problem di dalam negerinya. Secara simultan, semua persoalan akan melemahkan daya tahan politik dan ekonomi Saudi. Keputusan invasi ini adalah blunder politik Arab Saudi.

Perundingan damai akan berhasil, dengan satu syarat: penghentian secara total invasi Arab Saudi. Yaman memiliki sejarah konflik yang panjang, tapi negeri ini juga sudah sangat matang merumuskan jalan damai. Penyatuan Yaman Utara dan Selatan, contohnya. Yaman memiliki modal kebudayaan politik yang otentik untuk mengatasi friksi antarfaksi. Bahkan yang berbasis kabilah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar