Petani dan Politik Pangan

Petani dan Politik Pangan Riyono ;  Sekjen DPP Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia

REPUBLIKA, 17 Juli 2013

SBY marah karena harga pangan naik menjelang Ramadhan dan Lebaran tahun ini. Kemarahan SBY dipicu karena lambannya para Menteri merespons instruksi untuk pengendalian kenaikan harga pangan pascakenaikan BBM. Menurut penulis, kemarahan SBY tidak tepat. Masyarakat sudah tahu bahwa pasti ada kenaikan harga pangan menjelang Lebaran, apalagi SBY menaikkan harga BBM. Harusnya SBY jujur dan minta maaf kepada rakyat karena tidak mampu menjaga harga pangan. 

Sejarah membuktikan bahwa pangan menjadi alat politik. Praktik seperti ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Kekalahan pasukan Sultan Agung Mataram dalam melawan VOC diakibatkan oleh gudang/lumbung pangan prajurit Mataram dibumihanguskan oleh VOC. Kisah Nabi Muhammad yang diboikot oleh suku Qurais dan diasingkan di sebuah lembah dan dilarang melakukan transaksi jual beli bahan pangan mengakibatkan `penderitaan' pengikut Islam waktu itu terasa berat.

Saat ini hampir 1 miliar penduduk dunia mengalami kelaparan akibat adanya krisis pangan. Petani dan peternak saat ini merasakan kondisi pangan yang naik sedikit lega karena adanya kenaikan harga rata-rata lima sampai sepuluh persen dari harga normal. Keributan soal mahalnya harga daging dan cabai rawit yang dirisaukan oleh SBY sebenarnya tidak beralasan sehingga harus melakukan impor. 

Sebenarnya, yang butuh daging dalam jumlah banyak siapa? Pengusaha atau rakyat? Jangan-jangan impor ini juga karena desakan importir yang tidak mau berbagi keuntungan dengan peternak dan petani. Ya, selama puluhan tahun importir sudah merasakan keuntungan berlipat-lipat dari impor daging dan sapi yang mengakibatkan peternak sengsara. 

Kondisi gejolak pangan di atas disebabkan oleh politik. Politik sebagai alat melahirkan kebijakan dan pengaruh yang kuat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Indonesia yang 80 persen penduduknya tinggal di wilayah pedesaan dan pesisir membutuhkan politik pangan yang jelas dari SBY dan wakil rakyat. 

Politik pangan menempatkan urusan pangan sebagai urusan pokok rakyat harus diprioritaskan. Bukan seperti saat ini di mana urusan pertanian yang menangani masalah produksi pangan hanya menjadi "lipstik" dengan istilah urusan pilihan, bukan urusan wajib, yang artinya kalau dipilih ya akan diberikan dukungan anggaran, namun jika tidak dipilih cukup ada saja dan tidak bisa memberikan kontribusi bagi pemenuhan pangan masyarakat. 

Politik pangan harus didukung langsung oleh SBY dan para wakil rakyat di DPR. Karena, pangan menjadi salah satu pilar ketahanan nasional di samping energi, keamanan, dan moral. Politik pangan telah menjadikan negara-negara besar seperti Amerika, Cina, menguasai hampir 60 persen produk pangan dunia.
Mereka leluasa menjajah negara di kawasan Asia dan dunia umumnya karena kebijakan politik pangan mereka jelas.

Politik pangan yang diterapkan adalah berorientasi kepada proses mengangkat harkat dan kesejahteraan petani dan peternak. Jadilah petani dan usaha pertanian di negara-negara tersebut anak emas yang mendapatkan perhatian besar dalam sisi kebijakan politik, anggaran, dan perlindungan dari berbagai gangguan. 

Kebijakan politik pangan

Petani sebagai objek akan politik pangan harus ditempatkan sebagai `mitra'
dalam penentuan kebijakan pangan. Selama ini petani hanya menerima kebijakan tanpa adanya keterlibatan dalam menentukan arah kebijakan pangan nasional. Adanya Bulog, Kementan, Kementerian Perdagangan sering membuat arus kebijakan tidak sinkron, kadang malah berbenturan satu dengan yang lain.

Sebagai contoh, kebijakan penanganan kenaikan harga daging sapi yang telah ditetapkan bahwa 2014 akan swasembada daging, walaupun data BPS 2012 menyatakan bahwa jumlah sapi cukup untuk kebutuhan dalam negeri, tidak digubris dan bahkan SBY melalui Bulog mengimpor daging sapi 3.000 ton bulan Juli ini. 

Ini memang ironisnya koordinasi dan konsistensi birokrasi negeri ini. 

Operasi pasar sebagai obat penenang menjadi senjata utama untuk intervensi harga di pasar, jelas bahwa operasi pasar sangat tidak efektif dalam upaya membangun perekonomian ke depan. Melihat kondisi masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antardepartemen, munculnya ego sektoral serta rendahnya implementasi kebijakan politik pangan nasional rasanya sulit bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan secara nasional. 

Melihat masalah di atas, pemerintah harus kembali kepada kebijakan politik pangan yang berorientasi kepada kesejahteraan petani dan kemandirian pangan nasional. Untuk mencapai itu, politik pangan dikembalikan sebagai soko guru politik nasional melalui pendekatan dalam berbagai perspektif yang utuh. 

Pertama, politik pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional. Artinya, bahwa politik harus mengembalikan urusan pangan sebagai masalah pokok yang harus segera diselesaikan. Urusan pangan yang meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti beras, jagung, lauk pauk harus mendapatkan dukungan yang penuh. Sebagai contoh lahirnya UU Perlindungan Petani untuk melindungi petani dan usaha pertanian agar tidak hancur oleh kebijakan luar. 

Perspektif politik pangan sebagai penyelamatan dan optimalisasi potensi pertanian. Potensi pertanian Indonesia ibarat laut yang tidak pernah habis airnya, artinya bahwa kekayaan alam pertanian Indonesia selalu mampu memberikan pangan kepada rakyat selama potensi ini dipelihara secara berkelanjutan.
Kalau politik pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional menghadirkan regulasi yang berpihak kepada petani, maka perspektif penyelamatan dan optimalisasi adalah upaya memanfaatkan kekayaan alam pertanian untuk petani. Hasilnya bukan hanya dinikmati oleh kaum pemodal.

Keberadaan dunia pertanian nasional merupakan aset anak negeri yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang. Pertanyaannya adalah, apakah dunia pertanian 100 tahun ke depan akan bisa menjawab tantangan kebutuhan pangan dunia? Tergantung saat ini apa yang kita lakukan.

Jika kita menghancurkan pertanian sendiri, maka generasi ke depan akan selalu mengingat bahwa penyebab kelaparan dan kemiskinan adalah kita saat ini yang mengeksploitasi pertanian secara tersistem dan terencana. Terutama oleh pemilik modal yang selalu haus dengan keuntungan tanpa melihat petani dan peternak lokal yang telah susah payah membangun negeri ini dari desa.

SBY tidak perlu marah soal kenaikan harga, biarkan petani dan peternak ikut menikmati jerih payah mereka. ●