Jawa “Stroke” dan Proyek Abadi

Jawa “Stroke” dan Proyek Abadi Saratri Wilonoyudho ;  Dosen Unnes, Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Jateng

SUARA MERDEKA, 17 Juli 2013

“Pertanyaannya, kenapa jalanan di negeri ini mudah rusak? Terlebih jalur sestrategis pantura Jawa?”

TIAP kali Lebaran hampir tiba, masyarakat di Pulau Jawa selalu disuguhi pemandangan perbaikan jalan, terutama di jalur pantai utara, dari Jakarta hingga Surabaya. Tiap tahun pe­merintah juga selalu berjanji, H-10 jalur pantura siap dilewati pemudik. Perta-nyaannya, kenapa jalanan di negeri ini mudah rusak? Terlebih jalur sestrategis pantura Jawa?

Jawabnya barangkali ada dua. Pertama; jalan itu sengaja dibuat  tidak awet supaya ada anggaran abadi untuk proyek itu. Siapa pun sepakat bahwa sumber korupsi berada di wilayah proyek besar seperti itu. Kedua; karena ketidaktegasan pemerintah menerapkan kebijakan kelaikan kendaraan yang melewati jalanan.

Lihat saja, jembatan timbang kini jadi sumber ‘’proyek’’ dana abadi karena hanya menarik retribusi dan denda, dan tidak berfungsi mencegah kendaraan yang lewat melebihi batasan tonase, yang berisiko merusak jalan. Lihatlah, ratusan truk tronton berbaris kayak siput dengan berat muatan di atas 30 ton tiap hari melintasi jalur pantura dan jalur strategis lain.

Akibatnya jalan cepat rusak, dan kemacetan memanjang tiap hari. Yang untung oknum pejabat yang memberi izin dan pengusaha yang membawa barang dagangan. Yang rugi masyarakat pengguna jalan lain yang harus antre di belakang tronton yang berjalan seperti siput.

Jalur jalan pantura sepanjang sekitar 1.300 kilometer lebih dari Anyer Banten hingga Banyuwangi Jatim itu menjadi jalur moda transportasi darat terpenting di Indonesia, khususnya di Jawa. Data yang ada yang menyebutkan, tiap hari tak kurang 40 ribu unit kendaraan, skala kendaraan berat dan ringan, melintas di jalan yang menyusuri garis pantai di Jawa tersebut. Kuantitas kendaraan itu tak sebanding dengan desain kapasitas badan jalan yang maksimal bisa dilintasi sekitar 25 ribu unit kendaraan tiap hari.

Karenanya, saya berharap gubernur dan bupati di Jawa, syukur mengajak Menteri PU, untuk jalan-jalan menyusuri jalanan (utama) di Jawa. Tujuannya agar mengalami sendiri betapa susahnya rakyat mencari nafkah kalau harus melewati jalan raya.

Mohon dinikmati betapa padat arus lalu lintas dan buruk mutu jalan. Lihat saja, jalanan menjadi rebutan proyek sehingga tidak pernah selesai. Akibatnya lalu lintas nyaris lumpuh karena jarak normal yang mestinya ditempuh 2 jam, bisa 4 jam atau lebih. Kenapa jalan tidak dapat dibuat bermutu dan tahan lama? Adakah kesengajaan hingga menjadi objek proyek belaka? Mengapa jalan tol lebih tahan lama dan bagus?

Belum lagi kalau kita lewat jalan antarkecamatan atau antardesa maka kita akan menyaksikan betapa sengsara bepergian di wilayah Indonesia ini. Jalan bukan lagi berlubang melainkan bagai kubangan kerbau yang membahayakan pengendara serta mengganggu kenyamanan dan keselamatan.

Nyaman Aman

Kalau kita lihat, jalanan saat ini bagaikan hutan rimba liar, Truk tronton puluhan ton melenggang, bahkan sampai di jalan kecamatan. Tampak bahwa aturan main tidak ditegakkan, di sisi lain tidak ada perencanaan dan koordinasi. Mestinya jalan dibuat awet, kalau pun diperbaiki harus ada koordinasi, semisal ada jalur alternatif yang nyaman dan aman sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Jalan ibarat urat nadi aliran darah. Jika aliran darah tidak lancar maka tubuh akan terkena sumbatan dan mengakibatkan stroke. Karena stroke itu penyakit mematikan maka jalanan di negeri ini yang jelek dan berlubang di jalan utama, juga mampu membunuh ratusan jiwa. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Naufal Yahya menyebutkan selama 2011 jumlah angka kecelakaan lalu-lintas di Jawa Tengah cukup tinggi, yakni 19.380 kasus, telah menyebabkan 4.660 orang meninggal dunia.

Kendati rakyat tidak pernah telat bayar pajak, pelayanan sosial tidak pernah beres. Terdapat minimal 10 karakteristik jalan yang demokratis, democratic street yang dikonsepsikan Francis, yakni accessibility: jalan untuk diakses siapa pun; equity: pemanfaatannya didistribusikan merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat; livable: memiliki iklim mikro yang menyamankan; publicness: membuka seluas-luasnya untuk berkembangnya budaya publik; dan vitality: memberikan tantangan untuk bereksplorasi, mengembangkan diri, dan meningkatkan kompetensi.

Kemudian identity: memberikan peluang tampilnya karakter khas; safety and child use: menjamin keselamatan dan keamanan bagi anak-anak; diversity: terbuka bagi keberadaan pemakai dari berbagai latar belakang tanpa ada dominasi kelompok tertentu atas yang lain; participation and modification: membuka kebebasan publik untuk menggunakan, mengubah, dan memberikan partisipasi; dan sense of control: menumbuhkan rasa adanya kontrol dan rasa ikut memiliki.

Sudahkah kesepuluh aspek itu muncul pada jalanan di Jawa? Silakan para pejabat jalan-jalan dulu keliling 

Jawa, dan jangan pakai pengawalan. Syukur kalau mau naik angkutan umum supaya dapat merasakan ‘’amanat penderitaan rakyat’’. ●