Tantangan Kemerdekaan Palestina

Tantangan Kemerdekaan Palestina Hasibullah Satrawi ;  Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam, Jakarta

KOMPAS, 04 Desember 2012

Akhirnya Palestina mendapat pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara pengamat non-anggota. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan Majelis Umum PBB, Kamis (29/11), 138 negara mendukung Palestina menjadi negara pengamat non- anggota. Hanya 9 negara yang menolak (termasuk Israel dan Amerika Serikat) dan 49 negara abstain (termasuk Inggris). Inilah ”kemenangan berlipat” Palestina, yang terjadi hanya beberapa hari (21/11) setelah tercapainya gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Beda Perspektif Seperti diketahui, Hamas dan Israel memaknai gencatan senjata dari perspektif yang berbeda. Hamas dan warga Gaza memaknai gencatan senjata sebagai sebuah kemenangan tanpa mempertimbangkan jumlah korban jiwa yang banyak. Hamas merasa menang karena serangan roketnya sempat menjangkau Tel Aviv dan mengguncang ketenangan ibu kota Israel tersebut. Sebaliknya, publik Israel justru memahami gencatan senjata sebagai kekalahan. Tidak semata-mata dilihat dari jumlah korban jiwa yang sangat sedikit dari pihak Israel (3 warga sipil dan 1 militer), melainkan karena salah satu serangan roket Hamas mampu menjangkau jarak yang jauh, seperti Tel Aviv. Bagi publik Israel, ini berarti tidak ada tempat yang aman di Israel. Apalagi Hamas selama ini berada dalam urutan paling terakhir musuh-musuh Israel yang paling ganas, yaitu Iran, Suriah, Hezbollah di Lebanon dan Hamas. Dengan kata lain, bila kekuatan militer dan roket Hamas saat ini mampu menjangkau Tel Aviv, musuh-musuh Israel yang lain sebagaimana di atas hampir dipastikan mempunyai kemampuan yang jauh lebih hebat. Namun, kemenangan berlipat Palestina sebagaimana masih jauh dari cita-cita yang diperjuangkan bangsa Palestina: menjadi bangsa yang merdeka. Ibarat pertandingan sepak bola, kemenangan Palestina di atas hanyalah kemenangan pada babak penyisihan. Masih banyak laga dan tantangan yang harus dihadapi bangsa Palestina untuk keluar sebagai juara, setidaknya ada tiga tantangan utama. Pertama, rekonsiliasi nasional Palestina, khususnya antara faksi-faksi besar, seperti Fatah, Hamas, Jihad Islam, dan lainnya. Harus diakui, perpecahan internal merupakan musuh terberat bagi Palestina setelah Israel. Apalah arti dukungan dari dunia luar (termasuk dari PBB sekarang) bila para elite-nya terbelah? Oleh karena itu, dukungan dari PBB kali ini harus menjadi momentum emas para elite Palestina untuk mewujudkan rekonsiliasi yang selama ini telah diupayakan oleh banyak pihak. Sambutan rakyat di sejumlah kota Palestina terhadap keputusan PBB mutakhir adalah dukungan untuk para elite agar mengesampingkan segala kepentingan lain di luar persatuan dan kemerdekaan Palestina. Pengakuan Kedua, pengakuan dari kedua belah pihak (secara de facto) terhadap eksistensi masing-masing. Inilah salah satu tantangan yang tak kalah berat bagi Palestina, juga Israel. Selama tidak ada rasa saling mengakui, Israel dan Palestina terancam akan selalu terjebak dalam konflik. Inilah yang sudah kerap terjadi selama ini. Pada tahap tertentu, pengakuan terhadap eksistensi masing-masing secara de jure jauh lebih penting dibanding pengakuan secara de facto. Secara de jure, setiap pihak mungkin telah mendapatkan pengakuan terkait dengan eksistensinya sebagai negara. Palestina, misalnya, telah diakui sebagai negara merdeka terutama oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim (termasuk Indonesia). Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab juga mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Hal yang kurang lebih sama juga dialami Israel. Negara ini telah diakui oleh banyak negara, kecuali negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Bedanya, eksistensi Israel sebagai negara merdeka telah diakui oleh PBB. Meskipun demikian, secara de facto, sebagian pihak di Israel dan Palestina acap tidak mengakui eksistensi masing-masing. Hingga mereka kerap terlibat dalam konflik terbuka. Dalam konteks seperti ini, pengakuan PBB terhadap Palestina sebagai negara pengamat non-anggota menjadi kurang signifikan, kecuali dibarengi dengan rekonsiliasi nasional Palestina. Persoalan Israel-Palestina selama ini bukan (hanya) masalah diakui atau tidak oleh pihak luar, melainkan karena kedua belah pihak tidak saling mengakui. Kepentingan Nasional Ketiga, mengedepankan kepentingan nasional Palestina. Konflik Israel-Palestina memang tak lagi hanya menjadi persoalan dua negara tetangga, tetapi telah menjadi masalah regional bahkan global. Tidaklah mengherankan bila selalu ada pihak-pihak yang berkepentingan. Apa yang terjadi dengan gencatan senjata mutakhir antara Israel dan Hamas adalah contoh dari kepentingan luar yang ”menempel” dalam persoalan konflik Israel-Palestina, terutama pihak Mesir dan AS. Dalam kacamata kepentingan AS, gencatan senjata antara Hamas dan Israel bersifat mutlak untuk tidak menambah beban politik luar negeri Gedung Putih, khususnya terkait dengan persoalan Timur Tengah. AS sejauh ini masih mencoba beradaptasi secara politik dengan kekuatan-kekuatan politik baru yang muncul di dunia Arab pascamusim semirevolusi. Inilah kekuatan baru yang lebih menjadi tantangan berat bagi politik luar negeri AS mengingat kekuatan-kekuatan politik baru di dunia Arab pascamusim semirevolusi acap didominasi kelompok-kelompok ekstrem, termasuk yang berhasil membunuh duta besar AS di Libya. Beban politik luar negeri AS menjadi lebih berat bila ditambah krisis politik Suriah yang sampai sekarang belum menemukan jalan keluar. Padahal, krisis di Suriah melibatkan kekuatan-kekuatan sekutu utama AS di Timur Tengah, seperti Turki, Qatar, Arab Saudi, dan lainnya. Dalam kondisi seperti ini, dilihat dari kepentingan politik luar negeri AS, ulah Israel menyerang Hamas sangat tidak strategis karena membuat politik luar negeri AS ”keberatan beban”. Serangan seperti ini terbukti hanya menambah musuh AS. Posisi Mesir Mesir di bawah kepemimpinan Presiden Muhammad Mursi mempunyai kepentingan yang kurang lebih sama terhadap gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Sebagai sempalan (ideologi) dari Ikhwan Muslimin (IM), Mursi yang tak lain adalah tokoh IM mempunyai tanggung jawab moral sangat besar terhadap Hamas. Tak ada pilihan, Mursi harus mendukung Hamas. Dukungan Mursi terhadap Hamas harus lebih terasa dan lebih konkret dibanding dukungan yang sebelumnya diberikan oleh Hosni Mubarak mengingat IM dan Hamas mempunyai kedekatan khusus, setidaknya kedekatan ideologi. Inilah yang kerap terjadi selama ini. Kepentingan politik pihak luar yang lebih besar dan lebih dikedepankan dibanding kepentingan Palestina telah membuat negara ini layu sebelum berkembang. Sangat ironis, karena di saat pihak-pihak luar kerap berbangga dengan apa yang dilakukan, rakyat Palestina justru terus berguguran menjadi korban serangan Israel. Semoga dukungan PBB kali ini bisa menjadi momentum semua pihak untuk memberikan dukungan dan dengan cara yang tepat terhadap kemerdekaan Palestina. ●