Ekonomi 2013

Ekonomi 2013 Firmanzah ;  Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

REPUBLIKA INDONESIA, 13 Desember 2012

Senin, 10 Desember 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013. Disebutkan bahwa volume belanja negara 2013 sebesar Rp 1.683 triliun dan meningkat 8,7 persen dari APBNP 2012. Jumlah belanja negara tahun depan meningkat signifikan dibandingkan delapan tahun sebelumnya. Pada 2005, APBN kita masih pada kisaran Rp 500 triliun dan pada 2009 meningkat di atas Rp 1.000 triliun. Tren ini memberikan optimisme bahwa pada awal 2015, APBN kita bisa melampui Rp 2.100 triliun. Hal ini menunjukkan prestasi dan lompatan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang luar biasa setelah ekonomi Indonesia jatuh akibat krisis ekonomi 1998. Motor pertumbuhan (engine of growth) dan penggerak pemerataan (engine of equity) terjadi ketika salah satu pilar, selain konsumsi rumah tangga dan investasi swasta, yaitu belanja negara terus meningkat. Semakin membesarnya ruang fiskal merupakan hasil sekaligus pendorong perekonomian nasional. Ekonomi APBN menggerakkan ekonomi PDB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung terjadi ketika belanja APBN meningkatkan daya beli masyarakat, menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan usaha baru, serta membangun sarana dan infrastruktur publik. Dampak tidak langsung terjadi ketika belanja APBN memberikan stimulus munculnya usaha dan lapangan kerja baru di sekitar pembangunan proyek infrastruktur, optimalisasi potensi daerah setelah infrastruktur terbangun, serta peningkatan produktivitas akibat program pendidikan dan kesehatan yang disediakan negara. Selain itu, bergeraknya roda perekonomian juga berdampak positif terhadap kapasitas belanja negara. Tumbuhnya perekonomian membuat penerimaan negara dari sektor pajak dan nonpajak meningkat pula. APBN Indonesia menunjukkan hubungan positif antara kedua pola hubungan ini. Selain itu, realisasi defisit anggaran terhadap PDB dari tahun 2005 terus dijaga di bawah 3 persen.  Pendapatan negara 2013, baik dari penerimaan sektor perpajakan, bukan pajak, maupun hibah sebesar Rp 1.529,7 triliun. Jumlah ini meningkat 12,6 persen dari APBNP 2012. Meningkatnya pen dapatan negara, terutama dari sektor perpajakan, merupakan cerminan meng ge liatnya aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia.  Fiskal sebagai pendorong perekonomian terjadi ketika belanja negara, baik di pusat maupun daerah, memberikan stimulus bagi ekonomi nasional. Pada 2013, dana transfer ke daerah mencapai Rp 528, 6 triliun. Bandingkan dengan 2005 di mana dana transfer ke daerah hanya sebesar Rp 150,5 triliun. Dalam kurun waktu delapan tahun, telah terjadi peningkatan dana transfer ke daerah sebesar 250 persen.  Salah satu prioritas nasional saat ini adalah percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur nasional. Kita bersyukur, anggaran infrastruktur dalam APBN terus meningkat. Dalam APBN 2013, alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp 213 triliun, termasuk alokasi pengalihan subsidi listrik sebesar Rp 11,8 triliun. Apabila ditambahkan dengan alokasi belanja infrastruktur dari dana transfer daerah sebesar Rp 96 triliun, total belanja infrastruktur akan mencapai Rp 309 triliun. Jumlah ini meningkat dari jumlah belanja infrastruktur yang ditetapkan dalam APBNP 2012 sebesar Rp 174,9 triliun.  Meskipun jumlah Rp 309 triliun secara relatif masih di bawah rule of thumb ideal belanja infrastruktur terhadap total PDB, kemampuan fiskal Indonesia yang meningkat lebih dari 140 persen hanya dalam dua tahun perlu kita apresiasi bersama. Terlebih, kalau kita melihat konteks di mana pertumbuhan belanja infrastruktur terjadi ketika dunia sedang menghadapi krisis ekonomi.  Tentunya, sumber pembiayaan infrastruktur tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah terus meningkatkan peran serta, baik BUMN maupun pi hak swasta, dalam pembangunan in fras truktur. Dalam arahan Presiden SBY ketika bertemu dengan jajaran Kementerian BUMN dan Pemimpin BUMN, diinstruksikan untuk terus meningkatkan belanja modal (capital expenditure) BUMN. Diharapkan kontribusi BUMN akan mencapai lebih dari Rp 77 triliun. Selain itu juga, mekanisme public private partnership (PPP) didorong untuk lebih mengajak partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Efek pengungkit (multiplier effect) dari alokasi dana infrastruktur APBN 2013 menjadi driving force tidak hanya pembangunan infrastruktur itu sendiri, tetapi juga akan menarik partisipasi lebih besar lagi dari BUMN dan swasta.  Ekonomi APBN merupakan bagian penting dalam menstimulasi ekonomi PDB. Meningkatnya alokasi belanja ne gara dalam APBN akan menggerakkan fungsi-fungsi produksi (production functions) nasional. Ketika program dan rencana kerja, baik di pusat maupun daerah, secara efektif dan efisien kita lakukan, akan semakin meningkatkan total output nasional. Selain ekonomi produktif, semakin besarnya ruang fiskal, kita juga memiliki  kemampuan lebih besar dalam menjalankan program-program sosial dan peningkatan kesejahteraan. Program prorakyat empat kluster merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan sustainable growth with equity. Keberlangsungan program-program prorakyat pada 2013 akan terus ditingkatkan implementasinya kepada mereka yang tidak mampu bersaing dalam mekanisme pasar. Program prorakyat dijalankan melalui sejumlah program, seperti rumah sangat murah dan murah melalui PNPM, dana BOS, subsidi, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Raskin. Untuk lebih mengoptimalkan lagi dampak positif ABPN terhadap PDB, Presiden SBY telah memberikan instruksi untuk terus meningkatkan dan memperbaiki serapan anggaran pada 2013. Selain itu, sistem penganggaran juga sudah berorientasi hasil (output oriented) sehingga lebih mudah melakukan evaluasi kinerja tiap-tiap unit.  Selain itu juga, peningkatan koordinasi akan terus dilakukan untuk menghindari penumpukan realisasi program pada akhir tahun. Lewat dukungan semua pihak, kita optimistis dengan dukungan ruang fiskal yang lebih besar pada 2013, ekonomi akan mampu tumbuh 6,8 persen dan pemerataan pembangunan juga semakin meningkat. ●