Selasa, 26 Juni 2012

Pendekatan Pembangunan Sosial


Pendekatan Pembangunan Sosial
Haryono Suyono ;  Mantan Menko Kesra dan Taskin
Sumber :  SUARA KARYA, 25 Juni 2012



Berbagai krisis yang melanda dunia dewasa ini sebenarnya telah lama diduga. Salah satu sebab yang menonjol adalah adanya pendekatam pembangunan yang kurang tepat dan berdampak pada dukungan pada penanganan masalah kesejahteraan sosial secara keliru. Kekeliruan yang terjadi untuk masa yang lama berakibat pada makin membengkaknya penggunaan anggaran yang tidak produktif. Pembengkakan itu disebabkan oleh dukungan pemerintah pada kaum miskin atau disabilitas tidak diimbangi sumbangan kekuatan pembangunan yang sepadan, lebih-lebih dukungan pemberdayaan kepada para penyandang masalah sosial yang selalu ketinggalan atau secara tidak sengaja tertinggal, atau justru sengaja ditinggalkan dalam upaya pemberdayaan.

Pada masa jayanya, di negara-negara yang menganut pendekatan charity tersebut, terutama pada saat penduduk yang memerlukan dukungan masih terbatas, pengeluaran untuk mendukung penduduk yang mengalami disabilitas, atau cacat, relatif kecil dan bisa diatasi dengan pajak atau pendapatan negara lain dalam jumlah yang memadai. Namun, pada saat kebutuhan penduduk dengan disabilitas jumlahnya makin membengkak dengan tingkat kebutuhan yang makin membesar, otomatis kebutuhan dana untuk itu membengkak dan sukar diatasi dengan pajak atau pendapatan lain yang diperebutkan untuk keperluan pembangunan lainnya. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan selalu lebih rendah dari kebutuhannya.

Beberapa negara berusaha mengubah pendekatan tersebut melalui pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM) dan pilihan yang lebih demokratis di luar jalur charity. Pengenalan pendekatan ini sukar dilakukan karena kebiasaan yang telah berurat-berakar atau memerlukan waktu lama untuk sosialisasi yang memadai. Salah satu masalah adalah bahwa sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang biasa menghasilkan tenaga untuk merumuskan kebijakan sosial serta memberikan pelayanan sosial tidak siap, atau belum biasa memberikan pelayanan melalui model baru tersebut.

Model baru ini mengandalkan pada upaya advokasi secara horizontal dengan menyebarluaskan ajakan bergotong-royong antar-pengambil peran pembangunan. Di samping itu secara ketat mengajak para pengambil kebijakan bisa bergotong-royong secara serentak dan terpadu mengambil sasaran yang sama untuk pemberdayaan. Lebih dari itu, diperlukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi secara gegap gempita serta pelayanan pemberdayaan yang sangat tinggi agar setiap keluarga, utamanya keluarga miskin dan termarginal, tidak merasa ditinggalkan, tetapi justru dijadikan sasaran utama, dan dengan semangat yang tinggi diberikan dukungan untuk mengikuti proses pemberdayaan dengan tekun dan tuntas.

Perubahan paradigma itu akan mulai segera diterapkan di Indonesia dalam program Asuransi Kesehatan dalam kerangka program BPJS yang UU dan peraturannya telah disahkan oleh pemerintah. Pelaksanaan upaya pemeliharaan kesehatan secara nasional rencananya akan dimulai pada tahun 2014 mendatang. Upaya ini bisa dianggap rawan karena pemerintah tampaknya belum satu tekad. Di banyak kesempatan, pemerintah, utamanya para bupati/walikota atau gubernur, dalam kampanyenya selalu menyatakan bahwa kesehatan untuk rakyat akan diberikan secara cuma-cuma. Dalam banyak kesempatan, demi menarik simpati para pemilih kepala daerah, justru dijanjikan promise yang bertentangan dengan kebijakan baru itu. Lebih-lebih UU menyatakan bahwa setiap penduduk diharapkan 'membeli perlindungan' atau 'pelayanan kesehatan' melalui Asuransi Kesehatan yang bagi keluarga miskin bisa dibantu.

Untuk membahas berbagai kebutuhan tenaga dalam suasana banyak negara memerlukan arahan baru tentang kebijakan sosial yang tepat untuk era pembangunan sekarang ini, Senin (25/ 6) pagi, Indonesia menjadi tuan rumah suatu pertemuan internasional yang sangat penting, yang secara lugas akan membicarakan perubahan paradigma pelayanan kesejahteraan sosial itu dari berbagai demensinya.

Pertemuan itu secara luas membicarakan berbagai bentuk kebijakan sosial yang tepat untuk berbagai negara berkembang, pelayanan sosial yang bisa memenuhi kebutuhan rakyat serta peranan pekerja sosial dalam dunia yang makin dewasa, dunia yang struktur penduduknya makin menua, makin urban dan tingkat pendidikannya makin tinggi.

Dunia yang tingkat pertumbuhan ekonominya makin membesar tetapi tingkat kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin membengkak. Dunia yang makin modern tetapi makin mempersulit kehidupan penduduk miskin atau penduduk yang termarginal. Dunia yang memberikan dorongan persaingan antar manusia, laki dan perempuan, tua dan muda, bahkan mendorong persaingan antar sahabat atau dunia yang menghilangkan jiwa gotong-royong dan menggantinya menjadi dunia penuh kedengkian dan saling mematikan.

Salah satu konsep yang akan disajikan adalah pendekatan pembangunan sosial dengan tiga demensi menurut UU Nomor 11 Tahun 2001, yang secara tegas menambahkan penanganan keluarga dan penduduk yang sangat miskin dan termarginal yang sekarang ini sudah dilakukan dengan baik, dengan dukungan pemerintah pada dua demensi baru, yaitu pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Dalam proses pemberdayaan ditawarkan upaya untuk menyegarkan kembali jiwa gotong-royong pada tingkat akar rumput dengan membentuk pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) di setiap desa dan dukuh, di mana keluarga miskin dan kaya diajak menghidupkan kembali semangat gotong-royong dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan membangun kemandirian. Dalam perlindungan sosial dikembangkan upaya gotong-royong untuk memberikan perlindungan kesehatan dan sosial lainnya dengan semangat wirausaha yang sifatnya mandiri sesuai budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila untuk kemajuan bersama. Insya Allah.