Kepemimpinan
Kelautan Presiden
Oki Lukito ; Ketua
Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan,
Pelaku
Usaha Budi Daya Laut dan Tambak Organik
Sumber : JAWA
POS, 14 Juni 2012
Di
tengah kegairahan negara-negara benua mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber
daya alam di laut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masa depan bangsanya, kita
malah membiarkan laut menjadi ajang jarahan. Dari Laut Arafuru saja, sejak
dekade tahun delapan puluhan hingga sekarang, ratusan ribu ton ikan dijarah
setiap tahun oleh ratusan kapal asing dengan menggunakan jaring terlarang fish
trawl maupun shrimp trawl.
Palka kapal yang mempunyai kapasitas angkut rata-rata 100-500 ton selalu terisi penuh ikan berbagai jenis seperti kerapu dan ikan demersal, udang, cumi-cumi, kakap, gulamah atau kurisi. Semua ukuran ikan terjaring karena kapal dilengkapi alat pemecah karang. Terumbu karang sebagai tempat pemijahan ikan hancur, terutama di lokasi yang kedalamannya 20-30 meter, tempat yang paling nyaman bagi koloni ikan.
Wilayah fishing ground itu selama 24 jam menjadi surga illegal fishing, tidak pernah sepi kapal asing penangkap ikan yang kebanyakan diageni sejumlah yayasan milik institusi pemerintah. Karena itu, mustahil jika kapal patroli tidak menemukan kapal-kapal pecundang di salah satu paru-paru laut dunia tersebut. Sejatinya, kepedulian negara untuk mengawal laut kita sangat minim jika tidak ingin disebut gagal.
Pemerintah tidak pernah peduli isi lautnya dijarah. Pembiaran terhadap sejumlah kejahatan di laut adalah bukti kelalaian mengamankan kekayaan negara. Fakta yang terjadi tidak searus dengan gagasan blue economic atau revolusi biru yang dikibarkan hanya untuk dijadikan kamuflase, menutupi kelemahan dan keterpurukan kita di laut.
Sejumlah tragedi di laut selama ini tidak dijadikan cermin dan motivasi bagaimana menyejahterakan ekonomi bangsa yang sarat utang ini dengan memanfaatkan kekayaan lautnya. Sadar atau tidak, laut diabaikan dan justru memperkaya bangsa lain. Kita tentu masih teringat aksi kenekatan nelayan Tarakan, Kalimantan Timur, dengan berani dan penuh kejengkelan menangkap kapal nelayan Malaysia yang tengah mencuri ikan di depan mata nelayan lokal.
Aksi berani tersebut dipicu kejengkelan terhadap aparat keamanan laut yang apatis. Demikian pula, di manakah negara ketika nelayannya yang sedang menjaring nafkah di ranahnya sendiri ditangkap dan dianiaya petugas patroli keamanan laut negara jiran?
Sementara itu, perlakuan diskriminatif yang menyakitkan masyarakat pesisir kerap terjadi di negeri sendiri. Di Pamekasan, Madura, nelayan asal Desa Branta, misalnya, ditangkapi petugas Polair karena kapalnya tidak dilengkapi dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sulit diurus dan harus diperbarui setiap hari. Nelayan yang sudah kesulitan mencari nafkah di laut juga menghadapi sejumlah teror ekonomi dan peraturan perundangan yang justru memberatkan komunitas marginal itu.
Kapan di Laut Kita Jaya?
Di negara yang tersohor kaya sumber daya laut ini, pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan tidak pernah pula berpikir dan tergerak untuk melahirkan generasi muda bahari, sebagai elemen dasar dan utama membentuk karakter bangsa maritim. Sejak prasekolah, sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, generasi pemimpin di masa depan itu tidak mengenyam pendidikan maritim.
Akibatnya, janganlah heran jika Fakultas Kelautan, Perkapalan, atau Perikanan pada umumnya di semua perguruan tinggi negeri dan swasta bukan menjadi pilihan utama mahasiswanya. Sebagai ilustrasi, Fakultas Kelautan ITS hanya menjadi pilihan keempat, sementara Fakultas Oseanografi Universitas Hang Tuah dilebur dengan Fakultas Perikanan karena tidak memenuhi kuota. Bagaimana generasi muda kita bisa mempunyai wawasan kelautan dan berminat menekuni usaha di sektor berbasis maritim jika di sekolah umum dipopulerkan menggambar keindahan alam di darat saja.
Di sekolah umum, pelajaran berenang seharusnya menjadi olahraga wajib. Dayung, selancar angin, atau menyelam yang kental budaya bahari sebaiknya menjadi agenda kompetisi antarsekolah maupun perguruan tinggi. Jadi, jangan berharap kita jaya di laut tanpa generasi mudanya dibekali pendidikan maritim dan mendapatkan ilmu pengetahuan kekayaan tambang di bawah laut.
Boleh dikata, keterpurukan kita di laut adalah disebabkan tidak terbangunnya kekuatan maritim yang seharusnya menjadi arus utama negara kepulauan. Competitive advantage dalam segi geoekonomis, geopolitis, dan geostrategis yang kita miliki dibanding negara lain pada kenyataannya hanya menjadi wacana. Kapan potensi itu membuat kita jaya di laut?
Sejujurnya, kegagalan tersebut harus diakui lebih disebabkan lemahnya ocean leadership. Kita harus berpikir radikal dan sejatinya bangsa ini tidak lagi membutuhkan presiden yang land base oriented karena terbukti selama ini kebijakan luar negeri dan strategi maritim menjadi cemoohan bangsa lain, terutama negara tetangga terdekat.
Pemimpin yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu menggerakkan kemampuan interaksi politik dengan legislatif untuk menghasilkan produk legislasi dan politik anggaran yang pro kepada kekuatan maritim. Kemampuan membuat terobosan serta mobilisasi sumber daya nasional dalam manajemen pembangunan melalui kelengkapan instrumen fiskal, moneter, keuangan, tata ruang, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung kekuatan maritim mutlak diperlukan.
Gagasan Gus Dur membentuk Departemen Eksplorasi Laut atau program Gerbang Mina Bahari ala Megawati serta Revitalisasi Maritim melalui sektor perikanan ala Susilo Bambang Yudhoyono boleh dikata belum berhasil. Mereka gagal memobilisasi sumber daya nasional kekuatan maritim. Kita memerlukan presiden yang memiliki ocean leadership, tidak cukup hanya mempunyai visi kelautan untuk mendapat dukungan penuh stakeholder guna menyukseskan program tersebut. Negara kepulauan ini memerlukan nakhoda andal dan cerdas untuk mengendalikan instrumen keadilan ekonomi.
Perlu digarisbawahi bahwa komitmen pengarusutamaan maritim bukan hanya milik ranah eksekutif, peran legislatif, dan partai politik yang memiliki kekuatan besar membuat ocean policy. Legislatif memiliki fungsi legislasi dan politik anggaran yang menjadi modal dasar untuk melahirkan political will dan membangun kekuatan maritim. ●
Palka kapal yang mempunyai kapasitas angkut rata-rata 100-500 ton selalu terisi penuh ikan berbagai jenis seperti kerapu dan ikan demersal, udang, cumi-cumi, kakap, gulamah atau kurisi. Semua ukuran ikan terjaring karena kapal dilengkapi alat pemecah karang. Terumbu karang sebagai tempat pemijahan ikan hancur, terutama di lokasi yang kedalamannya 20-30 meter, tempat yang paling nyaman bagi koloni ikan.
Wilayah fishing ground itu selama 24 jam menjadi surga illegal fishing, tidak pernah sepi kapal asing penangkap ikan yang kebanyakan diageni sejumlah yayasan milik institusi pemerintah. Karena itu, mustahil jika kapal patroli tidak menemukan kapal-kapal pecundang di salah satu paru-paru laut dunia tersebut. Sejatinya, kepedulian negara untuk mengawal laut kita sangat minim jika tidak ingin disebut gagal.
Pemerintah tidak pernah peduli isi lautnya dijarah. Pembiaran terhadap sejumlah kejahatan di laut adalah bukti kelalaian mengamankan kekayaan negara. Fakta yang terjadi tidak searus dengan gagasan blue economic atau revolusi biru yang dikibarkan hanya untuk dijadikan kamuflase, menutupi kelemahan dan keterpurukan kita di laut.
Sejumlah tragedi di laut selama ini tidak dijadikan cermin dan motivasi bagaimana menyejahterakan ekonomi bangsa yang sarat utang ini dengan memanfaatkan kekayaan lautnya. Sadar atau tidak, laut diabaikan dan justru memperkaya bangsa lain. Kita tentu masih teringat aksi kenekatan nelayan Tarakan, Kalimantan Timur, dengan berani dan penuh kejengkelan menangkap kapal nelayan Malaysia yang tengah mencuri ikan di depan mata nelayan lokal.
Aksi berani tersebut dipicu kejengkelan terhadap aparat keamanan laut yang apatis. Demikian pula, di manakah negara ketika nelayannya yang sedang menjaring nafkah di ranahnya sendiri ditangkap dan dianiaya petugas patroli keamanan laut negara jiran?
Sementara itu, perlakuan diskriminatif yang menyakitkan masyarakat pesisir kerap terjadi di negeri sendiri. Di Pamekasan, Madura, nelayan asal Desa Branta, misalnya, ditangkapi petugas Polair karena kapalnya tidak dilengkapi dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sulit diurus dan harus diperbarui setiap hari. Nelayan yang sudah kesulitan mencari nafkah di laut juga menghadapi sejumlah teror ekonomi dan peraturan perundangan yang justru memberatkan komunitas marginal itu.
Kapan di Laut Kita Jaya?
Di negara yang tersohor kaya sumber daya laut ini, pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan tidak pernah pula berpikir dan tergerak untuk melahirkan generasi muda bahari, sebagai elemen dasar dan utama membentuk karakter bangsa maritim. Sejak prasekolah, sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, generasi pemimpin di masa depan itu tidak mengenyam pendidikan maritim.
Akibatnya, janganlah heran jika Fakultas Kelautan, Perkapalan, atau Perikanan pada umumnya di semua perguruan tinggi negeri dan swasta bukan menjadi pilihan utama mahasiswanya. Sebagai ilustrasi, Fakultas Kelautan ITS hanya menjadi pilihan keempat, sementara Fakultas Oseanografi Universitas Hang Tuah dilebur dengan Fakultas Perikanan karena tidak memenuhi kuota. Bagaimana generasi muda kita bisa mempunyai wawasan kelautan dan berminat menekuni usaha di sektor berbasis maritim jika di sekolah umum dipopulerkan menggambar keindahan alam di darat saja.
Di sekolah umum, pelajaran berenang seharusnya menjadi olahraga wajib. Dayung, selancar angin, atau menyelam yang kental budaya bahari sebaiknya menjadi agenda kompetisi antarsekolah maupun perguruan tinggi. Jadi, jangan berharap kita jaya di laut tanpa generasi mudanya dibekali pendidikan maritim dan mendapatkan ilmu pengetahuan kekayaan tambang di bawah laut.
Boleh dikata, keterpurukan kita di laut adalah disebabkan tidak terbangunnya kekuatan maritim yang seharusnya menjadi arus utama negara kepulauan. Competitive advantage dalam segi geoekonomis, geopolitis, dan geostrategis yang kita miliki dibanding negara lain pada kenyataannya hanya menjadi wacana. Kapan potensi itu membuat kita jaya di laut?
Sejujurnya, kegagalan tersebut harus diakui lebih disebabkan lemahnya ocean leadership. Kita harus berpikir radikal dan sejatinya bangsa ini tidak lagi membutuhkan presiden yang land base oriented karena terbukti selama ini kebijakan luar negeri dan strategi maritim menjadi cemoohan bangsa lain, terutama negara tetangga terdekat.
Pemimpin yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu menggerakkan kemampuan interaksi politik dengan legislatif untuk menghasilkan produk legislasi dan politik anggaran yang pro kepada kekuatan maritim. Kemampuan membuat terobosan serta mobilisasi sumber daya nasional dalam manajemen pembangunan melalui kelengkapan instrumen fiskal, moneter, keuangan, tata ruang, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung kekuatan maritim mutlak diperlukan.
Gagasan Gus Dur membentuk Departemen Eksplorasi Laut atau program Gerbang Mina Bahari ala Megawati serta Revitalisasi Maritim melalui sektor perikanan ala Susilo Bambang Yudhoyono boleh dikata belum berhasil. Mereka gagal memobilisasi sumber daya nasional kekuatan maritim. Kita memerlukan presiden yang memiliki ocean leadership, tidak cukup hanya mempunyai visi kelautan untuk mendapat dukungan penuh stakeholder guna menyukseskan program tersebut. Negara kepulauan ini memerlukan nakhoda andal dan cerdas untuk mengendalikan instrumen keadilan ekonomi.
Perlu digarisbawahi bahwa komitmen pengarusutamaan maritim bukan hanya milik ranah eksekutif, peran legislatif, dan partai politik yang memiliki kekuatan besar membuat ocean policy. Legislatif memiliki fungsi legislasi dan politik anggaran yang menjadi modal dasar untuk melahirkan political will dan membangun kekuatan maritim. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar