Selasa, 19 Juni 2012

Ideologi dan Harga Diri Korut


Ideologi dan Harga Diri Korut
Pramudito ; Mantan Diplomat, Pemerhati Masalah Internasional
Sumber :  SUARA KARYA, 19 Juni 2012


Ketika Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara (Korut), Kim Yong Nam melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, medio Mei lalu, ada dua hal yang perlu dicermati. Yakni, situasi internal Korut dan program senjata nuklir negara itu yang hingga kini masih banyak mengundang kontroversi. Dengan lebih memahami kedua hal tersebut, setidaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan sejauh mana ASEAN, khususnya Indonesia dapat memainkan peranan untuk ambil bagian dalam upaya menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea.

Korut memang tetap menamakan dirinya negara sosialis dengan memegang teguh paham ideologi Marxisme-Leninisme-Kim Il Sungisme. Namun, dalam perkembangan kemudian ajaran Kim Il Sung yang disebut Juche lebih dominan. Juiche secara umum dapat diartikan sebagai 'kemandirian'. Dengan Juche, Kim Il Sung mengarahkan Korut menjadi negara yang mandiri dalam berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan.

Faktor lain adalah disiplin dan kepatuhan rakyat Korut terhadap pemimpinnya. Kim Il Sung yang menjadi pemimpin utama Korut hingga meninggalnya tahun 1994 dipuja-puja rakyat Korut bagaikan dewa. Tidak ada sepatah kata pun dari ucapan atau tindakan Kim Il Sung yang tidak didukung rakyatnya. Bahkan setelah meninggal pun, rakyat Korut tetap menganggap Kim Il Sung masih hidup.

Untuk menjaga dukungan kuat rakyatnya, pemimpin-pemimpin Korut selalu menggelorakan semangat rakyatnya dan karena itu harus selalu diciptakan musuh-musuh. Bagi bangsa Korut, musuh bangsa Korea adalah Jepang karena pernah menjajah Korea selama 35 tahun (1910-1945). Musuh berikutnya adalah AS yang dituduh melakukan agresi membantu Korsel ke Korut dalam perang Korea tahun 1950-1953. Korsel sendiri hingga kini juga merupakan musuh Korut yang dianggap sebagai boneka Amerika dan imperialis Barat.

Saya pernah bertugas di Korut sebagai pejabat diplomatik dan mengetahui dengan mata kepala sendiri bagaimana penguasa Korut memobilisasi rakyatnya. Apabila diperlukan, dalam waktu kurang dari 1X12 jam, penguasa Korut dapat mengumpulkan satu juta rakyat untuk berkumpul di Lapangan Kim Il Sung di tengah-tengah kota Pyongyang guna mendengarkan pidato para pemimpinnya.

Dengan demikian sebenarnya ideologi semakin surut peranannya di Korut, diganti dengan kepatuhan luar biasa pada para pemimpin dan lebih jauh lagi: harga diri. Rakyat Korut memiliki harga diri yang tinggi. Sedalam apa pun penderitaan yang mereka alami, mereka pantang meminta-minta bantuan dari pihak asing. Harga diri menjadi kian penting bagi bangsa Korut sebagai salah satu benteng utama mental mereka agar tidak kalah menghadapi kaum 'imperialis' asing.

Logikanya, apabila pecah perang, mungkin Korut akan unggul dalam tahap pertama. Namun, Korsel dan sekutu utamanya yakni AS dan Jepang lambat atau cepat akan dapat mengalahkannya. Inilah rupa-rupanya yang secara diam-diam menjadi perhitungan Korut. Namun yang ditakutkan Korsel dan sekutu-sekutunya adalah meskipun Korut akhirnya akan kalah perang, tapi diperkirakan jutaan rakyat Korsel dan juga Jepang terlebih dahulu akan manjadi korban keganasan balatentara dan persenjataan (nuklir) Korut.

Perlu diingat militansi tentara Korut adalah luar biasa. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Korsel dan sekutunya, mengapa mereka terus menghindari perang terbuka dengan Korut. Harga diri yang demikian tinggi ikut mendorong Korut tetap mengembangkan persenjataan nuklirnya, namun hanya sebagai alat penggertak dan bargaining position menghadapi musuh-musuhnya.

Indonesia selama ini melakukan hubungan berimbang (even-handed policy) baik terhadap Korut maupun Korsel. Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara itu dan selama ini berlangsung stabil. Posisi Indonesia tersebut diterima baik oleh Korut dan Korsel. Namun, karena kondisi kedua Korea yang berbeda, pada kenyataannya tidak mudah bagi Indonesia untuk melakukan hubungan berimbang sepenuhnya.

Hubungan dengan Korsel lebih erat, lebih-lebih dalam bidang ekonomi, perdagangan dan lain-lain. Sedangkan hubungan dengan Korut meskipun jauh tertinggal dibandingkan dengan Korsel tetap stabil dan antara Indonesia dan Korut belum pernah ada gangguan yang berarti. Korut bahkan banyak mendukung pencalonan Indonesia dalam berbagai badan internasional di bawah PBB, dibandingkan dengan Korsel.

Indonesia sendiri tetap menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua Korea tersebut. Presiden SBY pun diundang pemimpin tertinggi Kim Jong Un untuk berkunjung ke Korut. Di mata Korut, Indonesia tetap merupakan negara sahabat, apalagi mengingat pada masa lalu, ketika masa Presiden Soekarno, hubungan kedua negara akrab sekali.

Presiden SBY akan menjadi kepala negara Asia Tenggara pertama yang dapat bertemu pemimpin tertinggi Kim Jong Un. Lewat kunjungan itu, Indonesia diharapkan dapat menyelami langsung apa yang menjadi keinginan para pemimpin Korut sekarang ini. Dahulu almarhum Kim Il Sung pernah mengajukan usul solusi perdamaian di Semenanjung Korea melalui pembentukan satu negara Korea dengan dua pemerintahan yang berlainan sistem (One Country, Two Systems). Korut tetap sosialis, sedang Korsel menjadi negara liberal-kapitalis. Namun, apakah pemikian Kim Il Sung itu masih dianut oleh kalangan pemimpin Korut yang sekarang?

Tampaknya belum saatnya yang tepat bagi ASEAN dan juga Indonesia untuk terlibat langsung dalam Six Party Talks, kecuali sebagai observer. Indonesia sejauh ini dapat lebih berperan untuk meningkatkan dialog bilateralnya dengan Korut sambil membawa pesan-pesan perdamaian, ke arah perdamaian yang menyeluruh untuk Semenanjung Korea yang dapat diterima baik oleh Korut maupun Korsel. Nuklir Korut hanyalah salah satu aspek belaka dari kompleksitas masalah yang masih menyelimuti Semenanjung Korea!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar