Selasa, 02 Mei 2017

Kekalahan Ahok, Islam Politik, dan Narasi Demokrasi di Indonesia

Kekalahan Ahok, Islam Politik,
dan Narasi Demokrasi di Indonesia
Imam Subkhan ;  Mahasiswa doktoral University of Washington, Amerika Serikat bidang Antropologi Politik;  Penerima Beasiswa Presiden Republik Indonesia LPDP
                                                     DETIKNEWS, 27 April 2017



                                                           
Seperti sebuah paduan suara, semua pemberitaan media Barat khususnya di Amerika Serikat tentang kekalahan Ahok dalam Pilkada Jakarta 2017 di-frame dalam sebuah alunan nada yang sama. Bunyi redaksinya bisa dikemas berbeda-beda, namun narasinya tunggal. Sebagai contoh, The Wall Street Journal (19/4) mengangkat judul: Islamist-Backed Candidate Ousts Jakarta's Christian Governor (Kandidat yang didukung kelompok Islamis menjungkalkan Gubernur Kristen Jakarta).

The New York Times (19/4): Jakarta Governor Concedes Defeat in Religiously Tinged Election (Gubernur Jakarta mengakui kekalahan dalam Pemilu yang diwarnai isu agama) , sementara USA Today (19/4): Muslim voters oust Jakarta's Christian governor (Pemilih Muslim menjungkalkan Gubernur Kristen Jakarta).

Setidaknya ada tiga narasi yang dikembangkan terkait dengan kekalahan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta. Pertama, kemenangan Anies-Sandi dianggap merepresentasikan kemenangan Islam politik dalam panggung politik Indonesia. Islam politik yang dimaksud di sini adalah praktik politik praktis dengan menggunakan sentimen, ideologi dan identitas Islam sebagai instrumen untuk meraih kemenangan.

Sentimen ini semakin kokoh dan mendapatkan legitimasi moral karena Ahok beragama Kristen yang minoritas dan tengah diadili karena kasus tuduhan penistaan agama.

Kedua, implikasi dari menguatnya wajah Islam politik di Jakarta adalah memberikan angin segar bagi kelompok Islamis untuk mengartikulasikan ideologi mereka di ruang publik. Kelompok Islamis yang selama ini bergerak di wilayah pinggiran negara beringsut masuk dalam struktur negara, bahkan bisa menjadikan negara sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita mereka.

Ketiga, hal yang kemudian banyak dikhawatirkan oleh para pengamat Indonesia akibat dominasi kaum Islamis dalam ruang publik adalah meningkatnya kecenderungan intoleransi dalam kehidupan berbangsa. Dan, indikasi itu dianggap sudah nampak dan dipraktikan sepanjang musim kampanye Pilkada Jakarta lalu.

Kekhawatiran dan representasi media Barat soal masa depan demokrasi Indonesia tentu saja tidak dapat dilepaskan dari konteks global, terutama bangkitnya politik konservatisme di Amerika dan Eropa. Strategi yang dikembangkan oleh lawan Ahok-Djarot dipandang menduplikasi apa yang dilakukan oleh Trump di Amerika dengan membangkitkan sentimen dan politik identitas terutama ras dan agama untuk meraih kemenangan yang terbukti efektif.

Dalam pandangan mereka, bangkitnya politik identitas di negara mayoritas muslim seperti di Indonesia bisa mengancam demokrasi. Demokrasi semestinya lebih bertumpu pada kebebasan dan kemerdekaan menjatuhkan pilihan secara rasional dalam memilih pemimpin politik yang akan mengelola urusan publik.

Penghargaan dan hukuman terhadap pejabat publik yang diwujudkan dalam keterpilihan atau ketidakterpilihan elektoral semestinya didasarkan pada kinerja, bukan pada identitas agama. Dengan cara ini maka demokrasi akan menghasilkan kebermanfaatan maksimum bagi kepentingan publik.

Indonesia selama ini sering dipromosikan dan diusung sebagai bukti dan contoh par excellence bahwa Islam dan demokrasi bisa bertemu dan tidak saling bertentangan sebagaimana dikhawatirkan sebagian orang di Barat. Praktik demokrasi di Indonesia yang bisa sejalan dengan Islam menurut Hefner (2000) dapat terjadi karena ditopang oleh adanya kekuatan civil Islam.

Kekuatan civil Islam inilah yang menghalau mitologi negara Islam dengan terus mempromosikan toleransi, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu kebangkitan Islam politik yang didukung kelompok Islamis bukan saja berpotensi mengancam Islam toleran di Indonesia, namun juga pada gilirannya mengancam demokrasi Indonesia.

Demokrasi Indonesia sebagaimana diindikasikan oleh Bubandt (2014) memang selalu mengandung kontradiksi yang dibalut berbagai ironi dan paradoks. Demokrasi Indonesia menurutnya justru dicapai melalui praktik-praktik non-demokratis yang keduanya saling mereproduksi. Selama musim kampanye kita menyaksikan berbagai cara tidak demokratis ditampilkan oleh kedua kubu dalam bentuk politik uang, intimidasi dan politik identitas.

Tapi, sebagaimana disampaikan Giora Eliraz, Indonesianis dari The Hebrew University of Jerusalem dalam diskusi soal kasus Ahok dua minggu lalu di University of Washington, penglihatan politik Indonesia dari dekat dan sesaat seolah-olah akan menampilkan gambaran demokrasi yang bergerak mundur. Namun, jika mencandranya dari atas dan dari horison sejarah yang lebih luas maka justru menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia terus bergerak maju dan mantap.

Di sinilah kemudian kekhawatiran, representasi dan narasi yang disuguhkan media Barat soal masa depan demokrasi Indonesia kurang mendapatkan relevansinya. Memang benar bahwa kecenderungan sikap intoleransi menguat belakangan, namun itu lebih merupakan reaksi sesaat dalam dinamika politik Pilkada Jakarta.

Warga Jakarta dan Indonesia sudah ratusan tahun memiliki modal dan kelenturan sosial hidup damai dalam keragaman yang perlu terus dirawat. Dan, ini akan semakin mendapatkan pengokohan jika Anies-Sandi bergerak atas nama konstitusi, bukan representasi kelompok tertentu dalam kebijakan pemerintahannya nanti.

Sikap optimisme inilah yang harus terus disuarakan untuk memastikan civil Islam dan kerja peradaban tidak tenggelam oleh dinamika politik yang dangkal.