Selasa, 02 Mei 2017

Jangan Campurkan Agama dan Politik

Jangan Campurkan Agama dan Politik
Hasanudin Abdurakhman  ;  Cendekiawan, Penulis;
Kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia
                                                     DETIKNEWS, 25 April 2017



                                                           
Ini adalah pesan Presiden Joko Widodo di tengah hiruk pikuk pemilihan Gubernur DKI tempo hari. Keriuhan politik begitu nyata dalam pilkada itu, sehingga Presiden sampai menganggap perlu buka suara. Sayangnya, banyak yang tak paham pesan yang disampaikan itu.

Memisahkan agama dan politik adalah wacana yang terdengar tak nyaman bagi sekelompok orang. Bagi mereka, agama identik dengan moralitas. Maka memisahkan agama dan politik mereka anggap identik dengan politik tanpa moral. Atau dengan kata lain, menjauhkan politik dari nilai-nilai agama.

Padahal keinginannya bukan begitu. Agama punya beberapa sisi, yaitu nilai moral, perangkat aturan, serta semangat emosional. Nilai moral universal tentu sangat diharapkan kehadirannya dalam politik. Politik tanpa moral, sungguh berbahaya.

Persoalannya, yang memicu hiruk pikuk bukanlah soal moral, tapi lebih cenderung soal semangat emosionalnya. Orang-orang dikelompokkan dalam sekat-sekat agama dalam berpolitik, dan memandang kelompok politik lain sebagai kelompok lawan terhadap agama yang mereka anut.

Tidak hanya itu. Lawan dalam hal ini bukan sekadar saingan untuk memenangkan suatu posisi politik. Lawan juga digambarkan sebagai musuh yang hendak menguasai, menjajah, menyingkirkan, bahkan menghancurkan kelompok kita. Ini pandangan yang sangat berbahaya. Dengan semangat ini, orang tak segan melakukan apapun untuk mengalahkan lawan, termasuk melakukan hal-hal yang melawan hukum. Kalau sudah begitu, alih-alih menjadi sandaran moral, agama justru mendorong orang untuk mengabaikan moral dalam berpolitik.

Suasana itu sangat terasa dalam pilkada ini. Ahok sering digambarkan sebagai musuh Islam. Ia mewakili kekuatan yang hendak meminggirkan umat Islam, bahkan menghancurkannya. Atau, setidaknya ia dianggap menghalangi terlaksananya berbagai kebutuhan umat Islam. Padahal tidak demikian.

Sebaliknya, politikus yang didukung umat Islam diharapkan akan menjaga kepentingan umat Islam kalau ia memenangkan jabatan. Lho, apa salahnya? Salah. Seorang gubernur atau pejabat negara manapun, melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat banyak, tidak untuk kelompok-kelompok tertentu, tak peduli bahwa kelompok itu mayoritas.

Apakah situasi politik ini menjadi khas karena Ahok adalah seorang non muslim? Tidak. Yang dicitrakan oleh sekelompok orang sebagai anti Islam bukan hanya Ahok. Presiden Joko Widodo sendiri sering dicitrakan seperti itu. Ia dianggap sebagai orang yang tidak pro Islam, bahkan difitnah dengan berbagai label. Itu sudah terjadi sejak pemilihan presiden tahun 2014, dan masih berlanjut hingga sekarang.

Mengapa itu terjadi? Ini adalah strategi branding yang dimainkan kelompok tertentu. Presiden Joko Widodo, meski seorang muslim yang taat dan dekat dengan berbagai ormas Islam, tidak secara verbal membawa jargon-jargon Islam dalam berpolitik. Ia mengambil posisi nasionalis, menempatkan kepentingan semua golongan untuk dia layani secara adil. Bagi sekelompok orang di tubuh umat Islam, itu tidak cukup. Yang tidak melakukan politik sesuai kehendak mereka, dicitrakan sebagai musuh Islam.

Citra itulah yang dilekatkan oleh lawan-lawan politik Joko Widodo terhadap dirinya. Intinya, mereka mempermainkan emosi umat, untuk memenangkan pertarungan. Jangan campurkan agama dengan politik, maknanya adalah kembalikan politik kepada makna dasarnya, yaitu ikhtiar warga negara untuk mengarahkan vektor politik sesuai preferensi mereka. Punya preferensi itu boleh. Syaratnya, preferensi itu harus dalam koridor konstitusi.

Politik kita bukanlah pertarungan antar umat beragama. Ini hanyalah persaingan orang-orang dengan berbagai preferensi politik belaka. Tujuannya pun bukan untuk saling mendominasi, melainkan untuk bersinergi. Bila satu kelompok menang, mereka harus menjalankan politik untuk kepentingan bersama, bukan sekedar untuk golongan mereka saja. Lebih penting lagi, politik mereka tidak untuk merugikan atau menghancurkan kelompok lain.

Politik itu untuk membangun negara, menjadikannya lebih baik. Semua pihak harus menikmati hasilnya. Itulah yang dipesankan oleh Presiden.