|
JAWA
POS, 17 Juli 2013
MULAI Juli
ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menurunkan tarif kareta api (KA)
komuter trayek Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).
Langkah PT KAI itu cukup fenomenal sekaligus revolusioner. Fenomenal karena
saat ini harga-harga sedang merangkak naik karena kenaikan harga BBM plus bulan
puasa. Secara logika bisnis, semestinya tarif KA juga harus ikut naik dan
bukannya turun seperti sekarang.
Penurunan tarif KA disebut revolusioner karena dua hal. Pertama, PT KAI dengan gagah berani melakukan hijrah dari manajemen ''ticketing gebyah uyah'' menuju era ''ticketing yang berkeadilan''. Sebelumnya, PT KAI menerapkan tarif flat atau tarif rata-rata atawa tarif maksimal. Penumpang yang bepergian untuk jarak pendek harus membeli tiket yang bertarif sama dengan penumpang jarak jauh. Untuk tarif progresif, calon penumpang membayar sesuai dengan jarak yang akan ditempuh. Kini penumpang cukup membayar Rp 2.000 untuk lima stasiun pertama dan Rp 500 untuk setiap tiga stasiun berikutnya.
Sebagaimana diberitakan koran ini Selasa (2/7), dengan pemberlakuan tarif progresif, tiket KA komuter Bogor-Jakarta Kota kini turun dari Rp 9.000 menjadi tinggal Rp 5.000. Tarif komuter Bekasi-Jakarta Kota turun dari Rp 8.500 menjadi Rp 3.500. Saat ini, penumpang KA di Jabodetabek tidak hanya sedang menikmati bulan madu penurunan tarif. Mereka juga sedang memasuki peradaban baru (revolusi yang kedua PT KAI). Apa itu? Menggunakan e-ticket (tiket elektronik). Memang, dibutuhkan adaptasi dari rasa kagok dalam setiap lompatan peradaban. Apalagi, lompatannya sangat revolusioner dari tiket konvensional ke tiket elektronik seperti di negara maju.
Yang pasti, warga Jakarta dan kota-kota di sekitarnya semringah menyambut penurunan tarif KA commuter line Jabodetabek. Sebaliknya, para pencinta dan pengguna moda KA nonkomuter di luar Jabodetabek, termasuk yang tinggal di Jawa Timur bagian timur saat ini, diliputi rasa prihatin. Betapa tidak, sekitar dua bulan lalu, mereka terpukul oleh kenaikan tarif KA yang mencapai lebih dari 200 persen. Tarif KA Tawangalun jurusan Banyuwangi-Malang PP yang dulu hanya Rp 18.000 kini menjadi Rp 50.000. Kenaikan tarif KA Sritanjung jurusan Banyuwangi-Jogjakarta PP lebih gila, dari Rp 38.000 menjadi Rp 90.000.
Dua kereta ekonomi itu selama ini lekat dengan sebutan kereta rakyat. Sebab, yang naik kereta tersebut rata-rata memang kalangan menengah ke bawah. Selebihnya adalah kalangan mahasiswa yang notabene masih belum mandiri. Tapi, dua kereta yang dioperasikan PT KAI Daops IX itu kini telah berubah menjadi kereta mewah karena sudah ber-AC dan bertarif mahal. Karena itu, muncullah seloroh: keretanya sekarang dingin, tapi tarifnya makin panas. Apalagi, tarif kereta bisnis Mutiara Timur jurusan Banyuwangi-Surabaya per 1 Juli lalu juga dinaikkan dari yang semula Rp 50.000 sekarang menjadi Rp 70.000 di luar weekend. Untuk Jumat sampai Senin, tarif bisa Rp 75.000 sampai Rp 80.000
Sebagai pelanggan setia naik KA dua sampai tiga kali Jember-Banyuwangi PP dalam sepekan, saya merasakan betul keluhan para pengguna KA Tawangalun maupun Sritanjung. Dulu sebelum ada kenaikan tarif, mereka mengaku bangga bepergian naik kereta. Tapi, setelah tarif naik lebih dari 200 persen, sebagian mengaku naik kereta api karena terpaksa. Sebagian yang lain, terutama yang bepergian tidak sampai di tujuan akhir, berpindah ke moda transportasi darat lain seperti bus dan travel karena lebih murah.
Yang membuat mereka tidak habis pikir, tarif KA ke Jember yang hanya berjarak sekitar 100 km sama dengan tarif ke tujuan akhir Malang yang berjarak 300-an km (KA Tawangalun), yakni Rp 50.000. Atau, ini lebih berat, penumpang yang hendak pergi ke Jember atau Surabaya dengan KA Sritanjung harus membayar dengan tarif yang sama dengan penumpang yang pergi ke Jogjakarta, yakni Rp 90.000. Aneh bin ajaib, bukan? Tapi, itu adalah fakta. Fakta yang terjadi karena kebijakan PT KAI yang menggunakan tarif flat atau tarif maksimal yang jauh sekali dari semangat berkeadilan.
Sebagai pelanggan yang selama ini menikmati ketidakadilan tarif KA, saya sangat merindukan penerapan tarif progresif. Kalau di Jabodetabek sudah, kenapa di daerah operasi (daops) PT KAI yang lain tidak kunjung dilaksanakan? Padahal, di daerah, peredaran uang dan ekonominya tidak setinggi Jabodetabek. Yang pasti, kalau tarif progresif diberlakukan untuk semua jenis kereta yang beroperasi di seluruh daops, pencinta dan pelanggan setia KA yang telanjur beralih ke moda lain maupun warga umum akan berbondong-bondong melompat ke KA. ●
Penurunan tarif KA disebut revolusioner karena dua hal. Pertama, PT KAI dengan gagah berani melakukan hijrah dari manajemen ''ticketing gebyah uyah'' menuju era ''ticketing yang berkeadilan''. Sebelumnya, PT KAI menerapkan tarif flat atau tarif rata-rata atawa tarif maksimal. Penumpang yang bepergian untuk jarak pendek harus membeli tiket yang bertarif sama dengan penumpang jarak jauh. Untuk tarif progresif, calon penumpang membayar sesuai dengan jarak yang akan ditempuh. Kini penumpang cukup membayar Rp 2.000 untuk lima stasiun pertama dan Rp 500 untuk setiap tiga stasiun berikutnya.
Sebagaimana diberitakan koran ini Selasa (2/7), dengan pemberlakuan tarif progresif, tiket KA komuter Bogor-Jakarta Kota kini turun dari Rp 9.000 menjadi tinggal Rp 5.000. Tarif komuter Bekasi-Jakarta Kota turun dari Rp 8.500 menjadi Rp 3.500. Saat ini, penumpang KA di Jabodetabek tidak hanya sedang menikmati bulan madu penurunan tarif. Mereka juga sedang memasuki peradaban baru (revolusi yang kedua PT KAI). Apa itu? Menggunakan e-ticket (tiket elektronik). Memang, dibutuhkan adaptasi dari rasa kagok dalam setiap lompatan peradaban. Apalagi, lompatannya sangat revolusioner dari tiket konvensional ke tiket elektronik seperti di negara maju.
Yang pasti, warga Jakarta dan kota-kota di sekitarnya semringah menyambut penurunan tarif KA commuter line Jabodetabek. Sebaliknya, para pencinta dan pengguna moda KA nonkomuter di luar Jabodetabek, termasuk yang tinggal di Jawa Timur bagian timur saat ini, diliputi rasa prihatin. Betapa tidak, sekitar dua bulan lalu, mereka terpukul oleh kenaikan tarif KA yang mencapai lebih dari 200 persen. Tarif KA Tawangalun jurusan Banyuwangi-Malang PP yang dulu hanya Rp 18.000 kini menjadi Rp 50.000. Kenaikan tarif KA Sritanjung jurusan Banyuwangi-Jogjakarta PP lebih gila, dari Rp 38.000 menjadi Rp 90.000.
Dua kereta ekonomi itu selama ini lekat dengan sebutan kereta rakyat. Sebab, yang naik kereta tersebut rata-rata memang kalangan menengah ke bawah. Selebihnya adalah kalangan mahasiswa yang notabene masih belum mandiri. Tapi, dua kereta yang dioperasikan PT KAI Daops IX itu kini telah berubah menjadi kereta mewah karena sudah ber-AC dan bertarif mahal. Karena itu, muncullah seloroh: keretanya sekarang dingin, tapi tarifnya makin panas. Apalagi, tarif kereta bisnis Mutiara Timur jurusan Banyuwangi-Surabaya per 1 Juli lalu juga dinaikkan dari yang semula Rp 50.000 sekarang menjadi Rp 70.000 di luar weekend. Untuk Jumat sampai Senin, tarif bisa Rp 75.000 sampai Rp 80.000
Sebagai pelanggan setia naik KA dua sampai tiga kali Jember-Banyuwangi PP dalam sepekan, saya merasakan betul keluhan para pengguna KA Tawangalun maupun Sritanjung. Dulu sebelum ada kenaikan tarif, mereka mengaku bangga bepergian naik kereta. Tapi, setelah tarif naik lebih dari 200 persen, sebagian mengaku naik kereta api karena terpaksa. Sebagian yang lain, terutama yang bepergian tidak sampai di tujuan akhir, berpindah ke moda transportasi darat lain seperti bus dan travel karena lebih murah.
Yang membuat mereka tidak habis pikir, tarif KA ke Jember yang hanya berjarak sekitar 100 km sama dengan tarif ke tujuan akhir Malang yang berjarak 300-an km (KA Tawangalun), yakni Rp 50.000. Atau, ini lebih berat, penumpang yang hendak pergi ke Jember atau Surabaya dengan KA Sritanjung harus membayar dengan tarif yang sama dengan penumpang yang pergi ke Jogjakarta, yakni Rp 90.000. Aneh bin ajaib, bukan? Tapi, itu adalah fakta. Fakta yang terjadi karena kebijakan PT KAI yang menggunakan tarif flat atau tarif maksimal yang jauh sekali dari semangat berkeadilan.
Sebagai pelanggan yang selama ini menikmati ketidakadilan tarif KA, saya sangat merindukan penerapan tarif progresif. Kalau di Jabodetabek sudah, kenapa di daerah operasi (daops) PT KAI yang lain tidak kunjung dilaksanakan? Padahal, di daerah, peredaran uang dan ekonominya tidak setinggi Jabodetabek. Yang pasti, kalau tarif progresif diberlakukan untuk semua jenis kereta yang beroperasi di seluruh daops, pencinta dan pelanggan setia KA yang telanjur beralih ke moda lain maupun warga umum akan berbondong-bondong melompat ke KA. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar