|
SUARA
KARYA, 17 Juli 2013
"Dewasa ini sinetron tidak lagi diperankan oleh artis,
melainkan politisi. Layaknya para artis sinetron, para politisi lihai memainkan
peran yang sekiranya bisa membius penonton. Berlaku korup tetapi mengaku bersih
adalah benar karena ini tuntutan peran."
Dunia sudah tidak menampilkan
dirinya yang sesungguhnya. Ia lihai menyembunyikan dirinya secara utuh,
sehingga apa yang ditampilkan ke luar dirinya (khalayak) seolah-olah itulah
jati dirinya. Namun, kondisi ini setidaknya hanya ada dalam dunia panggung semisal
sinetron.
Sinetron hanya gugusan cerita yang
didasarkan pada cerita imajinatif belaka kendati berpijak pada realitas
empiris. Adegan dramatik, heroik, sedih, menangis dalam sinetron yang
kadangkala bisa 'menguras' emosi penonton hanya bisa diperankan oleh artis.
Namun, sekarang tampaknya adegan
(acting) demikian tidak sekadar bisa dilakukan oleh artis. Politisi pun turut
bersetia meniru artis. Kadang, bisa melampaui apa yang ditampilkan artis
sendiri. Hanya saja perbedaan keduanya terletak pada standar moral. Artis
sebagai pekerja dunia hiburan dituntut agar bisa memerankan karakter apapun.
Ini adalah risiko yang harus dijalani. Jika ia tak bisa memenuhi apa yang
diminta sutradara, maka akan memengaruhi moral si artis. Bisa saja prestise dan
karirnya akan tersendat.
Berbeda dengan artis, politisi
bekerja untuk kepentingan rakyat. Dalam menjalankan amanat rakyat, ia dituntut
untuk mengerahkan kemampuan dalam dirinya. Kejujuran, kesungguhan, dan tanggung
jawab disamping kerja keras dan cerdas adalah sejumlah faktor yang harus
dimiliki politisi. Terlebih, yang paling utama adalah kepekaan dalam memahami
apa yang dikehendaki oleh rakyat.
Menjadi 'menarik' manakala
politisi meniru artis sinetron. Sedikitnya ada dua hal yang membuatnya menjadi
menarik. Pertama, adalah soal 'peresapan' kualitas acting artis ke dalam diri
politisi. Jika dalam bekerja politisi menemukan kesulitan atau
hambatan-hambatan, hal itu tidak menjadi masalah karena ia telah berhasil
menanamkan peran artis dalam dirinya. Karena kondisi diri artis sebenarnya
mungkin saja berbeda manakala sedang atau sebelum berakting. Misalnya, ia harus
memerankan adegan senyum tanda bahagia sementara hatinya sedang dilanda
kesedihan. Tetapi, ia tetap menunjukan kemampuannya sesuai tuntutan peran.
Kemampuan artis dalam mengatur dan mengolah emosi ini, menjadi nilai positif
manakala berbagai kendala menghambat kinerja politisi.
Sementara yang kedua adalah
peniruan (imitation) kemampuan
berakting artis oleh politisi yang tak perlu karena menipu publik belaka. Artis
harus memerankan berbagai karakter itu, adalah biasa meskipun - meminjam
pendekatan Jean Baudrillard - terkadang dan bahkan peran-peran yang ditampilkan
acapkali dianggap sebagai realitas nyata. Sehingga, kita sulit membedakan mana
yang asli dan tiruan. Tetapi, ini 'haram' bagi politisi. Kepada publik, entah
lewat media atau pun forum, ia dengan santai mengklaim telah bekerja untuk
rakyat, sedangkan kenyataannya tidak demikian misalnya.
Peniruan
Namun kenyataannya, model peniruan
ini yang sering dijadikan sebagai senjata penipuan politisi untuk menggaet
simpati publik. Masih segar diingatan kita bagaimana dalam kampanye pemilu 2009
sebuah partai politik dengan tegas mengusung isu penolakan terhadap korupsi,
sementara baru-baru ini terbukti bahwa beberapa kader partai politik tersebut
terjerat kasus korupsi. Anehnya, salah satu dari kader politik ini 'rajin'
menampik tuduhan tersebut. Jean Baudrillard, pemikir sosial post-modern,
mengatakan bahwa dewasa ini dunia ditandai simulasi. Proses simulasi ini dihasilkan
dari model penciptaan reproduksi dan peristiwa.
Dengan rekaan kedua model ini,
kita sulit mengenali barang yang asli dan tiruan karena mengaburnya distingsi
tanda dan realitas. Misalnya, seorang artis yang berpura-pura memainkan
karakter jahat dalam adegan sinetron, yang seolah nyata. Sebaliknya, adegan
yang ditampilkan tersebut seringkali ditiru oleh penonton dalam kehiduan nyata.
Melarutnya kehidupan televisi (TV) ke dalam kehidupan nyata dan melarutnya
kehidupan nyata ke dalam kehidupan TV, kata Baudrillard. Parahnya, apa yang
ditampilkan TV (baca, adegan artis) tidak hanya sekadar menjadi cerminan
realitas, melainkan realitas itu sendiri.
Jika dikaitkan analisa Baudrillard
dengan dagelan-dagelan para politisi, terasa tepat sekali. Para politisi barangkali
sudah menganggap dunia ini adalah sinetron. Pemeran utama meliputi sutradaranya
adalah mereka sendiri. Mereka mengklaim setiap laku yang ditampilkan adalah
absah sesuai kehendak. Bertindak korup tapi mengaku bersih adalah benar karena
ini adalah tuntutan peran. Moral yang dianut adalah sakarep dewek (sekehendak hati)
Implikasi dari moral demikian
setidaknya mengakibatkan dua hal. Pertama, kesewenang-wenangan yang akhirnya
akan mengabaikan harapan rakyat. Kedua, membentuk karakter negatif bagi politisi
muda, yang kemudian diklaim benar dan dijadikan pembenaran moral dalam setiap
tindakan mereka.
Dengan demikian, diperlukan
kesadaran dalam arti, bahwa rakyat harus senantiasa menyadari diri sebagai
produser pemilik (stakeholder) rumah
produksi, yakni Indonesia. Rakyat jangan takut untuk 'memecat' para politisi
sinetron jika mereka tak bisa memerankan perannya dengan baik. Karena Indonesia
adalah 'rumah' realitas milik rakyat bukan sinetron para politisi. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar