|
SINAR
HARAPAN, 17 Juli 2013
Kembali ke
istilah “paradoks Tocqueville”, keadaan masyarakat pra-peruntuhan Dinasti
Bourbon seperti yang digambarkan penulis itu ada kemiripannya dengan situasi di
China menjelang berakhirnya abad ke-19.
Dinasti
Qing (1844-1611) tetap berdiri tegap walaupun terjadi berbagai pemberontakan
besar. Sebut saja misalnya dua yang paling hebat, Pemberontakan Taiping
(Taiping Tianguo, 1850-1864) atau Pemberontakan Boxer (Yihetuan, 1898-1901).
Ratusan
ribu, bahkan mungkin lebih dari satu juta orang menjadi korban dalam kedua
kerusuhan bersenjata itu. Krisis yang dihadapi pemerintah Qing terjadi antara
lain akibat dari kedua kerusuhan tersebut, dan hanya setelah intervensi tentara
kolonial dikerahkan, kedua gejolak sosial itu dapat ditindas.
Sama
seperti di Prancis, revolusi terjadi ketika penguasa Qing berusaha melakukan
reformasi dengan memberi kebebasan kepada kaum intelektual untuk memikirkan
bagaimana cara keluar dari krisis masional. Dampaknya, sejak 1898 timbullah
berbagai wacana dalam masyarakat, terutama di kalangan kaum terpelajar untuk
mencari “obat” demi menyelamatkan bangsa dan negara.
Ada
golongan yang mengampanyekan “Gerakan untuk belajar dari dari orang asing
(baca: Barat), di bawah slogan Yangwu Yundong. Ada juga kelompok yang
mengumandangkan “Kepribadian China sebagai dasar, teknologi Barat untuk hal-hal
praktis”.
Dua
tokoh intelektual terkenal Kang Youwei dan Liang Qichao malahan lebih progresif
lagi. Mereka memunculkan gagasan untuk tetap mempertahankan pemerintah
Qing dengan mempraktikkan monarki konstitusional, meniru sistem yang
dilakukan di Inggris.
Masa
antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 itulah waktu ketika berbagai
pemikiran beradu argumentasi tentang bagaimana China keluar dari krisis
nasional sebagai akibat dari penjajahan Barat dan Jepang.
Masa
itu juga yang disebut dalam perbendaharaan pepatah Tionghoa disebut sebagai
“berbagai bunga berkembang dan berbagai aliran berlaga” (baihua qifang, baijia
zhengming). Persaingan pemikiran itu tidak hanya lewat perdebatan, tetapi juga
melalui polemik dalam surat kabar dan majalah.
Periode
1898 sampai menjelang dasawarsa pertama abad ke-20 merupakan masa keemasan
penerbitan di China. Pada periode itulah terbit surat kabar dan majalah
seperti Xin Qingnian (Pemuda Baru) yang memuat pemikiran para pemuda, dan
Minbao yang menyuarakan nasionalisme.
Pada
umumnya sebagian besar para pemikir generasi muda waktu itu sampai pada
kesimpulan bahwa, penyebab utama krisis nasional adalah Ajaran Konghucu yang
selama berabad-abad telah mengungkung bangsa China. Pemikiran itulah yang
menjadi penyebab timbulnya Gerakan 4 Mei 1919.
Mirip
Revolusi 1911
Di
tengah perdebatan yang sedang hangat-hangatnya itulah seorang dokter, Sun
Yat-sen (Sun Zhongshan), memunculkan pemikiran tentang kesadaran etno
nasionalis yang mengatakan bahwa, mayoritas bangsa China adalah bangsa Han, dan
bahwa dinasti Qing yang dikuasai orang Manchu, yang berarti non-Han.
Maka,
pemerintahan dinasti Qing adalah penjajahan oleh orang asing dan harus
digulingkan dengan revolusi. Sebagai gantinya harus didirikan republik
demokratis yang didasarkan pada San Min Zhuyi (Nasionalisme, Demokrasi, dan
Keadilan Sosial), harus dibentuk.
Seruan
Sun Yat-sen itulah yang mamatangkan suasana, walaupun dengan proses yang
berliku-liku, membawa China ke Revolusi 1911 atau Xinhai Geming. Kesimpulannya,
revolusi pecah pada saat rezim penguasa berusaha mencari jalan perbaikan demi
keluar dari krisis.
Suasana
China sekarang ada miripnya dengan keadaan menjelang Revolusi 1911, khususnya
keadaan ketika pemerintah sedang melakukan reformasi di tengah hiruk-pikuk
berbagai protes. Suasana antara akhir abad ke-19 hingga menjelang pecahnya
Revolusi Xinhai dapat dikatakan sejalan dengan “paradoks Tocqueville.”
Dalam
suasana seperti sekarang ini, apakah pemerintah China dan dominasi Partai
Komunis China (PKC) terancam? Pertanyaan ini merupakan bahan perdebatan yang
tak akan habis-habisnya. Sudah sejak pertengahan dasawarsa 1980-an muncul
berbagai prediksi bahwa akhir dari pemerintah sudah dekat.
Perkiraan
yang paling terkenal adalah terbitnya buku Gordon Chang, di bawah
judul The Coming Collapse of China. Karya Chang ini antara lain
mengatakan, China akan kolaps sebagai akibat dari berbagai krisis seperti
defisit anggaran belanja.
Justru
keanggotannya dalam WTO, dan keengganan sebagian dari aparat pemerintahnya yang
sebenarnya tak menginginkan reformasi. Chang juga mengatakan, PKC sudah
kehilangan kekuatan untuk tetap berkuasa sebagai akibat dari reformasi itu
sendiri, karena identitasnya sebagai partai yang menjunjung
sosialisme/komunisme.
Disebutkan
juga tentang berbagai perlawanan yang dilakukan Falungong, kaum minoritas, dan
rakyat Taiwan. Masa kolaps nyang diprediksi Chang adalah tahun 2006. Seterusnya
dalam edisi baru dari buku tersebut ia mengeluarkan perkiraan baru, yakni 2011.
Krisis yang menghinggapi China seperti yang disebutkan Chang memang fakta yang
tak dapat dibantah. Namun, sampai sekarang RRC dan PKC masih berdiri tegak.
Topik
baru yang diperkirakan akan membuat China kolaps adalah pertumbuhan ekonomi
yang akan turun sampai angka 7 persen, korupsi di kalangan elite, produksi yang
tetap tinggi, namun permintaan merosot, dan apa yang yang disebut sebagai
housing bubble.
Dikatakan
dalam ancaman yang disebut terakhir itu, para pengembang sibuk membangun
perumahan dan apartemen, namun ketakmampuan konsumen untuk membeli tempat untuk
berteduh telah menyebabkan bangunan yang dibuat itu tak berpenghuni. Masih
harus ditunggu apakah housing bubble dan faktor ekonomi dan non-ekonomi lainnya
akan membuat ekonomi China kolaps.
Akan
tetapi, yang menarik untuk diamati adalah bagaimana para pemimpin China
sekarang bereaksi atas teori Tocqueville dan ancaman kemungkinan meletusnya
revolusi atau kerusuhan besar itu. Mungkin yang patut patut juga menjadi
perhatian popularitas buku Jiu Zidu Yu Da Geming itu tidak datang dari bawah,
tapi justru dimulai dari kalangan para pemimpin. Kalau saja buku itu muncul
pada masa Mao Zedong, pasti peredarannya akan dilarang dan penerbitnya akan
dimasukkan ke dalam kamp kerja paksa.
Yang
dilakukan para pemimpin justru sebaliknya. Wang Qishan, seperti yang disebutkan
di atas menganjurkan, lewat Hua Sheng, yang seorang sejarawan, agar publik
membaca buku tersebut. Popularitas buku itu menanjak bukan karena peredarannya
dilakukan dengan diam-diam. Ini merupakan suatu kemajuan besar
bila mengingat pemerintah China masa lalu selalu sangat terobsesi dengan
“rahasia negara”.
Mengundang
Publik
Yang
juga menarik untuk dicermati adalah langkah-langkah pemerintah China untuk
mengantisipasi ancaman itu. Xi Jinping dan Wang Qishan menganjurkan buku
itu dibaca khalayak. Rekomendasi Xi dan Wang itu juga dimuat media resmi, yang
tentu saja menambah popularitas Jiu Zhidu Yu Da Geming itu.
Pemikir
politik China mengatakan, rekomendasi kedua pemimpin itu mencerminkan hadirnya
apa yang disebut sense of crisis di kalangan para pemimpin China.
Buku
itu tidak memberikan solusi untuk keluar dari situasi yang mengandung ancaman.
Bahkan, itu mungkin semacam undangan kepada publik—terutama kaum intelektual
untuk memberikan saran kepada pemerintah, berpartisipasi dalam mencari jalan
keluar dari krisis.
Langkah-langkah
yang rencananya akan diambil pemerintah China juga mengacu pada kehadiran
paradoks Tocqueville. Pemerintah tampaknya akan serius menangani korupsi,
ancaman yang paling menonjol sekarang ini.
Perdana
Menteri Li Keqiang misalnya mengumandangkan tentang bagaimana mengatasi angka
urbanisasi yang terlalu tinggi, karena faktor itulah yang menimbulkan adanya
jurang kemiskinan dan kekayaan di wilayah kota.
Xi
banyak sekali berbicara tentang bahayanya korupsi yang mengancam segala sendi
kehidupan. Perdana Menteri Li juga menyarakan kemungkinan pengurangan campur
tangan pemerintah dalam aktifitas ekonomi, lantaran itulah yang menyebabkan
adanya persekutuan hitam antara birokrasi dengan kalangan bisnis.
Bagaimana
dengan di Indonesia? Berbagai persoalan yang dihadapi para pengelola negara di
negeri ini, sepertinya tak terlalu jauh berbeda dengan ancaman krisis yang
dihadapi para penguasa di China. Artinya, paradoks Tocqueville juga mungkin
juga sedang melanda Indonesia.
Sayangnya,
berita tentang popularitas buku Tocqueville di China sama sekali tak bergema di
sini. Bahkan mungkin, tak banyak yang tahu atau kalaupun tahu tak peduli dengan
perkembangan di sana selama beberapa bulan terakhir ini. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar