Langkah Nyata ke Kemandirian Bangsa

Langkah Nyata ke Kemandirian Bangsa Markus Wauran ; Anggota DPR/MPR 1987-1999

JAWA POS, 03 Desember 2012

SOAL kemandirian bangsa kali pertama dicanangkan oleh Bung Karno pada HUT Proklamasi 17 Agustus 1964. Dalam pidato yang berjudul Vivere Pericoloso (Menyerempet Bahaya), Bung Karno mengemukakan kemandirian bangsa dalam konsep trisakti, yaitu berdaulat dalam politik; berdikari dalam ekonomi; dan berkepribadian dalam kebudayaan. Namun, sebelum ajaran Bung Karno ini ditindaklanjuti dalam aksi nyata, Bung Karno jatuh.  Kini kita melihat berbagai terobosan Dahlan Iskan (DI). Karir DI sangat unik melalui tahapan lompatan dan agak istimewa. Dari seorang wartawan jalanan, kemudian menjadi wartawan senior, yang berlanjut memiliki dan mengolah bisnis di bidang profesinya, lalu berkembang di bidang-bidang lain. Tiba-tiba dia direkrut Presiden SBY menjadi Dirut PLN kemudian menjadi menteri BUMN.  Bung Karno dan Habibie populer dengan pemikiran-pemikiran genius untuk membangun kemandirian bangsanya. Sebaliknya, DI mendemonstrasikan dengan aksi nyata untuk membangun dan memperkuat kemandirian bangsa. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas kemajuan BUMN, DI memulainya dengan langkah efisiensi. DI memulai gerakan efisiensi dari dirinya sendiri. Penampilan bersahaja, tidak glamor seperti kebanyakan Dirut BUMN, menerima tamu tidak selalu di kantor, di mana saja oke, mengurangi rapat, dan memanfaatkan sarana elektronik.  Di lapangan DI melakukan gebrakan dengan langkah-langkah kecil, tapi berdampak besar. Mulai mengoreksi penjaga tol yang telat datang hingga membersihkan toilet bandara. Semuanya untuk memberikan pesan kepada anak buahnya, bahkan bagi bangsa ini, untuk bekerja keras, efisien, penuh disiplin, dan mencintai setiap pekerjaan.  Langkah cerdas, berani, dan penuh risiko ditempuh untuk pemberdayaan dan sinergitas BUMN. Langkah besarnya itu sudah dikisahkan dalam serial Manufacturing Hope setiap Senin di koran ini.  DI juga mencegah korupsi dengan menginstruksi seluruh direksi BUMN untuk tidak lagi memberikan upeti kepada para anggota DPR (politisi Senayan). Sudah menjadi rahasia umum bahwa segelintir politisi Senayan gemar dan ahli dalam meminta upeti dan memeras BUMN dan non-BUMN. Dipo Alam, sesama rekan DI dalam kabinet, menegaskan bahwa langkah DI merupakan penjabaran dari Surat Edaran Sekkab No 542 tanggal 28 September 2012 yang berisi arahan Presiden SBY agar tidak ada lagi praktik kongkalingkong terkait dengan APBN. Kita sudah tahu bagaimana reaksi marah para legislator.  Sikap Ruhut Sitompul dan politisi Senayan yang kritis kepada sejawatnya patut diteladani. Apalagi memang ada politikus yang divonis hukuman penjara karena korupsi atau kongkalingkong, ada yang tersangka kasus korupsi. Sesungguhnya itu semua memperkuat apa yang diungkapkan DI. Bahkan, Sekkab Dipo Alam melaporkan langsung ke KPK tentang adanya politisi Senayan dan staf menteri yang melakukan praktik kongkalingkong.  Saya yakin mayoritas politisi Senayan masih bersih, bahkan antikorupsi. Mereka inilah yang saat ini diharapkan rakyat untuk berani menggalang kekuatan dari dalam untuk membersihkan lembaganya dari citra negatif akibat ulah segelintir legislator.  Di sisi lain, saya salut namun prihatin, karena dari anggota kabinet, baru Dahlan Iskan dan Dipo Alam yang berani dan tegas bersuara melaksanakan instruksi presiden untuk tidak ada kongkalingkong antara legislatif dan eksekutif dalam pelaksanaan APBN. Mana suara para anggota kabinet lain? Mengapa mereka bungkam?  Yang sangat menyakiti hati rakyat adalah ada upaya dari sementara pihak untuk mendiskreditkan dan mengkriminalisasi DI dengan berbagai tuduhan yang sangat kental nuansa politiknya. Budaya politik seperti ini yang merendahkan nilai moral Pancasila. Tidak fair merusak dan mengecilkan prestasi seseorang.  Menyadari tantangan serta peluang bangsa saat ini dan ke depan, bangsa ini memang perlu gerakan efisiensi melalui perbaikan sistem dan prosedur kerja, sinergitas, pemberdayaan SDM dalam negeri,punishment dan reward, pemanfaatan dan mencintai produk dalam negeri. Selain itu, perlu menutup rapat lubang kebocoran yang disebabkan kongkalingkong serta sikap konsisten dan konsekuen. Jajaran kementerian wajib melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan Presiden SBY (tidak berpancamuka). Sikap ini perlu juga dikembangkan tak hanya oleh eksekutif, tapi juga legislatif, yudikatif, TNI dan kepolisian, serta lembaga-lembaga negara lain. Apabila keteladanan gerakan efisiensi berkembang menjadi gerakan nasional yang diimplementasikan secara nyata dan konkret, keberhasilan di berbagai bidang pasti terlihat jelas di depan mata kita dengan jarak yang sangat dekat. Apabila gerakan efisiensi dan pemberantasan korupsi terlaksana dengan baik dan cepat, kemajuan bangsa ini akan mengalami lompatan besar ke depan.  Itu berarti kemandirian bangsa yang dicita-citakan Bung Karno dan pendiri bangsa mampu kita wujudkan. ●