Omong
Kosong Penataan Daerah
Moh Ilham Mahmudy ; Peneliti di BPP Kementerian Dalam Negeri
SUMBER : REPUBLIKA,
08 Juni 2012
Sejak
keluar dari rezim Orde Baru yang otoriter dan sen tralistik, negeri ini sudah
menambah 205 daerah otonom baru (DOB) yang ter diri dari tujuh provinsi, 164
kabupaten, dan 34 kota. Namun, evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
terhadap 205 DOB itu menunjukkan fakta yang ironis, hanya segelintir yang
berhasil. Malahan, kata Presiden, 80 persen di antaranya gagal total.
Kinerja
DOB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pelayanan
publik tetap saja payah. Fakta lain dari evaluasi Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal juga menunjukkan ada 34 daerah menjadi miskin setelah
dimekarkan.
Meski
sudah tahu bahwa banyak DOB berkinerja payah, celakanya, tahun ini DPR masih
tetap saja ngotot mengajukan 19 RUU DOB. Proposal tentang belasan embrio
pemerintah daerah ini meliputi pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Kota Raha
di Sulawesi Tenggara, dan 17 kabupaten lainnya yang sebagian besar tersebar di
kawasan Indonesia bagian timur.
Alasan
ironis ditunjukkan oleh salah satu anggota DPR dari partai penguasa.
Politikus itu menyampaikan bahwa DPR sangat mengharapkan 19 RUU DOB ini segera disahkan agar produk legislasi DPR bisa bertambah di tahun ini. Sedapat mungkin mencapai target prolegnas.
Politikus itu menyampaikan bahwa DPR sangat mengharapkan 19 RUU DOB ini segera disahkan agar produk legislasi DPR bisa bertambah di tahun ini. Sedapat mungkin mencapai target prolegnas.
Jadi,
alih-alih DPR memprioritaskan RUU yang berkait dengan hajat hidup bangsa,
justru sekadar mengejar target prolegnas. Sementara, RUU DOB itu jelas hanya
dalih politis parpol tertentu menjelang pemilu 2014 guna memperbanyak kursi
legislatif dan menempatkan orang-orangnya sebagai pejabat dalam struktur
pemerintahan di DOB.
Instrumen Penataan
Pemerintah
pun tidak berdaya membendung derasnya arus politik di DPR yang berupaya
menambah DOB. Moratorium pembentukan DOB yang sudah dikumandangkan dan ancaman
melikuidasi DOB yang dianggap gagal men jadi tidak bermakna lagi. Kalau memang
serius menata DOB, harusnya pemerintah, didukung DPR, menyiapkan secara
komprehensif pelbagai instrumen yang dibutuhkan.
Sejauh
ini, instrumen penataan DOB hanya merujuk pada UU No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 4 ayat 3 yang mengatakan “Pembentukan
daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang
bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.“
Sedangkan, instrumen lainnya terdapat dalam PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Kendati
demikian, kedua instrumen itu hanya menitikberatkan penataan DOB dalam hal
pembentukan daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah tidak dijabarkan secara
detail. Pasal 22 dan 23 PP No 78 Tahun 2007 hanya memuat penjelasan yang
teramat umum. Sangat berbeda dengan Pasal 2 sampai Pasal 21 yang betul-betul
memerinci proses dan tata cara pembentukan daerah.
Desain
Besar Penataan Daerah (Desartada) 2010-2025 yang dibuat pemerintah dan menjadi
kebijakan nasional yang berperan sebagai road
map penataan daerah otonom di Indonesia pun hanya memberikan pijakan yang
lebih komprehensif bagi perumusan prosedur dan tata cara baru pembentukan
daerah otonom. Bukan penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom.
Malahan,
Desartada memberi peluang bagi pertambahan jumlah DOB sampai 2025 nanti
sebanyak 11 DOB provinsi dan 54 DOB kabupaten/kota.
Agaknya, estimasi batasan jumlah DOB inilah yang juga dijadikan dalih oleh DPR untuk mengegolkan 19 RUU DOB yang diajukan DPR tahun ini.
Agaknya, estimasi batasan jumlah DOB inilah yang juga dijadikan dalih oleh DPR untuk mengegolkan 19 RUU DOB yang diajukan DPR tahun ini.
Tidak Berani
Kalau
diibaratkan pengelolaan keluarga, penataan DOB oleh pemerintah sejatinya tidak
adil dan pilih kasih. Sebagai orang tua kandung, pemerintah punya tiga orang
anak kembar, yaitu masing-masing: pembentukan, penghapusan, dan penggabungan
daerah. Tetapi, anak yang diurus cuma pembentukan daerah. Anak yang lain,
penghapusan dan penggabungan daerah tidak diurus, malah ditelantarkan.
Padahal,
dalam UU dan PP, pemerintah sudah berjanji, apabila daerah yang telah dibentuk
tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah maka daerah yang bersangkutan bisa
saja digabung dengan daerah induknya atau dengan daerah tetangganya yang
berdekatan ataupun dihapuskan. Tetapi, hal itu tidak pernah dilakukan sama
sekali!
Pemerintah
hanya mengatakan, terhadap DOB yang kurang berhasil atau gagal akan dilakukan
pembinaan selama satu sampai tiga tahun. Nanti, ketika ternyata kapasitas DOB
tidak berkembang, baru proses penggabungan dilakukan. Pertanyaannya, kalau DOB
itu baru terbentuk di bawah lima tahun, masuk akal untuk dibina. Tetapi,
terhadap DOB gagal yang sudah terbentuk di atas lima ataupun 10 tahun, masihkah
harus dipertahankan?
Sebagai
contoh, Kota Bau Bau di Sulawesi Tenggara yang sudah berdiri sejak Juni 2001,
berdasarkan evaluasi Kemendagri 2011 menggunakan empat indikator penilaian:
kesejahteraan masyarakat, good governance, pelayanan publik, dan daya saing
daerah, hanya mendapatkan skor 24,78 (peringkat 31 dari 34 kota yang dinilai).
Atau, Kabupaten Aceh Jaya, misalnya, sudah terbentuk sejak April 2002, tetapi
cuma meraih skor rendah 28,81 (peringkat 118 dari 164 kabupaten yang dinilai).
Kemendagri,
dibantu para pakar, tentu saja bisa membuat instrumen yang komprehensif
mengenai penataan daerah, khususnya berkaitan dengan penggabungan ataupun
penghapusan daerah. Tetapi, menjadi percuma jika tidak didorong dan dikawal
oleh presiden. Sebab, realitanya, presiden adalah pemegang kendali terhadap
koalisi parpol di DPR. Sudah pasti, resistensi parpol di DPR terhadap wacana
ini akan sangat besar. Banyak kepentingan parpol yang tergerus jika
penggabungan daerah dilakukan. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar