Isu Pendidikan untuk Pilkada 2018

Isu Pendidikan untuk Pilkada 2018 Mohammad Adib  ;  Dosen FISIP; Kepala Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan Unair

                                                        JAWA POS, 03 Mei 2017

                                                           

PENDIDIKAN, meskipun bukan segalanya, nyaris segalanya. Dengan pendidikan, segalanya nyaris dapat dioptimalkan untuk memantapkan derajat kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemuliaan penduduk dunia yang kini berjumlah sekitar 7,7 miliar untuk lebih bermartabat di masa sekarang dan yang akan datang. UNDP (2010) menetapkan, hitungan IPM (indeks pembangunan manusia) dengan dua poin. Yang pertama adalah indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Di dalam pendidikan, terdapat unsur harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Lalu, yang kedua adalah agregasi indeks. Melalui indikator tersebut di tingkat dunia (2013), negara Indonesia menempati peringkat ke-108 dari 187 negara. Sedangkan di tingkat ASEAN, IPM Indonesia menduduki peringkat ke-5 (68,4) dari 10 negara dengan angka tertinggi Singapura (90,1) dan terendah Myanmar (52,4). Peringkat Ke-15 IPM Jawa Timur (Jatim) menduduki peringkat ke-15 dari 34 provinsi dengan angka 69,74 (2016). Angka itu meningkat 0,79 poin bila dibandingkan dengan IPM 2015 yang sebesar 68,95. Perinciannya; angka harapan hidup (AHH) saat lahir 70,74 tahun; harapan lama sekolah (HLS) usia 25 tahun ke atas 12,98 tahun; rata-rata lama sekolah (RLS) 7,23 tahun; dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan Rp 10,71 juta. Dalam lima tahun terakhir, peringkat Jatim naik dari ke-19 pada 2011 menjadi ke-18 pada 2012 dan 2013, lalu ke-17 pada 2014. Kemudian melompat dua tingkat ke-15 pada 2015 dengan indeks 68,95 –yang tumbuh tercepat di Jawa (Statistik Daerah Provinsi Jatim, 2016: 43). Di antara 34 provinsi di Indonesia, provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (79,60) dan DIJ (78,38). Dengan demikian, status IPM Jatim ”sedang” dengan nilai 60–70. Di antara 38 kota/kabupaten di Jatim (2016); yang tercatat memiliki IPM dengan kategori ”sangat tinggi” adalah Kota Malang (80,46); Kota Surabaya (80,38), dan Kota Madiun (80,01). IPM tiga kota itu melebihi IPM DKI Jakarta dan DIJ. IPM 14 kabupaten/kota di Jawa Timur sudah berkategori ”tinggi”. Namun, disparitas yang jauh merosot dari 20 kabupaten/kota berkategori ”sedang” dan satu yang berkategori rendah, yaitu Sampang (59,09), menyebabkan Jatim tidak mudah untuk mendongkrak angka IPM-nya di tingkat nasional. AHH terbaik dimiliki Kota Surabaya (73,87 tahun) dengan didukung sarana, prasarana, dan perlengkapan kesehatan yang memadai untuk diakses masyarakat. Kesadaran warganya untuk berpola hidup sehat semakin tinggi sehingga mendukung peningkatan AHH. Sedangkan AHH terendah dijumpai di Situbondo (65,89). Indikator HLS tertinggi dimiliki Kota Malang (15,38 tahun), sedangkan yang terendah Sampang (11,37 tahun). Adapun indikator RLS tertinggi terdapat di Kota Madiun (11,09 tahun), sementara yang terendah di Sampang (3,79 tahun). Untuk indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (2016); yang tertinggi adalah Kota Surabaya (Rp 16,3 juta); diikuti Kota Malang (Rp 15,73 juta) dan Kota Madiun (Rp 15,3 juta). Sedangkan yang terendah adalah Sumenep (Rp 7,85 juta). Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk Jawa Timur yang berjumlah 38.48 juta (2015) pada usia 7–12 tahun mencapai 98,28 persen (2011); 98,66 persen (2012); 99,06 persen (2013); 99,38 persen (2014); dan 99,45 persen (2015). Tersisa 0,06 persen sampai 0,55 persen yang tidak bersekolah pada usia SD. Untuk usia SMP (13–15 tahun); APS 90,04 persen pada 2011; 91,71 persen pada 2012; 92,87 persen pada 2013; 96,36 persen pada 2014; lalu 96,53 persen pada 2015. Pada usia SMP ada sisa 3,47–9,06 persen yang drop out. Untuk usia 16–18 tahun; APS 58,79 persen pada 2011; 61,68 persen pada 2012; 62,11 persen pada 2013; 70,25 persen pada 2014; lalu 70,70 persen pada 2015. Artinya, angka dropout atau yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA pada usia remaja (16–18 tahun) 26,99 persen sampai 31,21 persen. Artinya, di Jatim terdapat 3–8 persen penduduk usia SD yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Sedangkan penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMA pada usia 16–18 tahun 26–31 persen, meskipun terdapat peningkatan hampir 4 persen selama lima tahun hingga 2015. Rata-rata lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas di Jatim 7,71 tahun. Artinya, penduduk Jatim pada usia tersebut yang tinggal di kabupaten/kota setara dengan tingkat SD. Kabupaten dengan RLS di bawah 7,71 tahun pada usia tersebut adalah Bondowoso, Sumenep, Bangkalan, dan Sampang. Pilkada 2018 Pilkada Jatim 2018 berlangsung di provinsi dan 18 kabupaten/kota. RLS penduduk usia 15 tahun di wilayah pilkada tersebut pada wilayah perkotaan 10,25 di Kota Kediri; 10,55 di Malang; 8,80 di Probolinggo; 10,10 di Mojokerto; 11,22 di Madiun; dan 8,94 di Batu. RLS penduduk Jatim di wilayah perkotaan penyelengara pilkada 2018 telah berada di atas RLS Jatim 7,71 dengan posisi tertinggi dimiliki Kota Madiun (11,22). RLS pada 13 wilayah kabupaten penyelenggara pilkada 2018 adalah 8,16 di Tulungagung; 6,26 di Lumajang; 5,85 di Bondowoso; 6,09 di Probolinggo; 7,10 di Pasuruan; 7,34 di Jombang; 7,80 di Nganjuk; 7,54 di Madiun; 8,15 di Magetan; 7,28 di Bojonegoro; 5,79 di Bangkalan; 4,84 di Sampang; dan 6,54 di Pamekasan. Di antara kabupaten penyelenggara pilkada 2018, kecuali Tulungagung, Magetan, dan Nganjuk, sepuluh kabupaten memiliki RLS di bawah RLS perkotaan dan Jatim. Wilayah tapal kuda (Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, dan Pasuruan) serta Madura (Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan) berkarakteristik sosial budaya yang hampir sama. Pendidikan yang belum menjadi prioritas utama tepatlah menjadi perhatian yang lebih ditekankan. Sejumlah kendala yang sering klise dan klasik hendaknya segera dibongkar. Argumen yang harus didekonstruksi, misalnya, kondisi ekonomi yang minim mengakibatkan sebagian besar penduduk di wilayah ini tidak menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka lebih berharap anak-anaknya dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pasangan cawali, cabup, dan cagub pada pilkada 2018, baik yang independen maupun berpartai, hendaknya lebih berani dalam mengeksplisitkan kehendaknya saat berkampanye untuk meningkatkan IPM di Jatim. Warga selayaknya juga lebih kritis dengan pertanyaan yang lebih detail tentang strategi dan teknik meningkatkan IPM di wilayahnya, memantapkan martabat penduduk yang lebih cerdas dan bermoral mulia.  ●