Senin, 01 Mei 2017

Indonesia dan ASEAN

Indonesia dan ASEAN
I Gede Wahyu Wicaksana  ;  Dosen Hubungan Internasional FISIP
Univesitas Airlangga Surabaya
                                              MEDIA INDONESIA, 29 April 2017



                                                           
MEMBUAT ASEAN menjadi organisasi antarbangsa dan antarmasyarakat Asia Tenggara yang kuat, modern, dan terintegrasi demi perdamaian dan kesejahteraan bersama ialah agenda utama KTT ASEAN ke-30 yang dilaksanakan pada 26-29 April 2017 di Manila Filipina.

Para pemimpin 10 negara anggota ASEAN optimis akan mampu menciptakan perubahan positif di Asia Tenggara dan kawasan sekitar, bahkan di dunia yang sedang dilanda ketidakpastian ekonomi dan politik.

Berkaca dari keberhasilan membangun stabilitas dan keamanan setelah 50 tahun didirikan, ASEAN yakin dapat terus eksis dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Sebagai pendiri ASEAN, peran dan kontribusi Indonesia luar biasa.

Keberhasilan yang dicapai ASEAN tidak bisa dilepaskan dari konsistensi serta pengorbanan Indonesia untuk mengimplementasikan setiap kebijakan yang disepakati ASEAN.

ASEAN tanpa Indonesia tidak akan berfungsi seperti sekarang ini.

Dalam konteks diplomasi, apa yang disebut dengan The ASEAN Way, yakni prinsip-prinsip interaksi sesama negara anggota yang meliputi noninterfearence atau tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota ASEAN, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan penyelesaian konflik dengan cara damai merupakan kultur kepolitikan Indonesia yang terefleksi dalam arena multilateral ASEAN.

Berkat The ASEAN Way pula kawasan ASEAN tetap bisa stabil dan maju meskipun di berbagai belahan dunia lain berkecamuk perang dan pertikaian antarbangsa.

Indonesia juga sudah berhasil mendorong pengembangan mekanisme kelembagaan regionalisme ASEAN hingga mencakup aktor politik dan ekonomi penting di Asia Pasifik dan Uni Eropa.

Oleh sebab itulah, ASEAN bukan saja tampil sebagai model perhimpunan internasional yang mapan, tetapi menginspirasi pembentukan lembaga kerja sama antarbangsa di berbagai kawasan lain.

Posisi Indonesia makin tergerus

Atas dasar inilah, sebetulnya Indonesia berhak mengklaim posisi sentral dalam organisasi ASEAN.

Bukan karena ukuran kuantitatif seperti luas wilayah dan jumlah penduduk sebagai modalitas nasional, melainkan kiprah Indonesia untuk menyatukan dan meningkatkan kekuatan ASEAN.

Namun, perkembangan setidaknya selama dua dekade terakhir mengindikasikan posisi strategis Indonesia semakin tergerus beberapa faktor.

Pertama, krisis multidimensional di dalam negeri yang menyebabkan negara-negara tetangga dan masyarakat internasional pada umumnya mempersepsi Indonesia sebagai negara lemah.

Karena itu, kepemimpinan Indonesia pun kerap dipertanyakan dan yang paling serius ialah ada anggapan ASEAN membutuhkan kepemimpinan politik baru pascaIndonesia.

Kedua, berkaitan dengan faktor pertama, kehadiran faktor eksternal seperti Tiongkok yang kian intensif masuk ke ASEAN melalui jalur perdagangan dan investasi ternyata merongrong integrasi politik dan sentralitas ASEAN.

Memang banyak kalangan diplomat yang menolak argumen ini terutama demi menjaga kekompakan ASEAN.

Fakta menunjukkan dalam kasus yang melibatkan hubungan ASEAN Tiongkok, misalkan sengketa di Laut China Selatan (LCS), perang dagang dan monopoli, hingga gesekan sosial budaya, sikap ASEAN tidak pernah padu.

Beberapa negara anggota enggan menanggapi karena takut kehilangan dukungan ekonomi dan politik Tiongkok.

Tuan rumah KTT Filipina dengan tegas meminta ASEAN untuk tidak memaksa Tiongkok patuh pada norma dan prinsip ASEAN khususnya dalam sengketa LCS.

Hal ini tentu bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam bidang ekonomi inisiatif konektivitas maritim Tiongkok yang dirancang melalui skema One Belt One Road atau jalur sutra dari Tiongkok melintasi Asia Tenggara hingga ke Mediterania kelihatan lebih maju dan berkembang jika dibandingkan dengan proyek konektivitas ASEAN.

Beberapa negara anggota justru lebih antusias membangun kemitraan perhubungan maritim bersama Tiongkok daripada sesama anggota ASEAN. Barangkali kucuran modal besar-besaran dari perbankan Tiongkok untuk membiayai aneka ragam pembangunan infrastruktur maritim di lingkungan ASEAN sangat berpengaruh secara politis terhadap pelemahan solidaritas ASEAN.

Akhirnya, rasionalitas juga yang menentukan pilihan saat berhadapan dengan Tiongkok. Belum lagi soal rivalitas klasik aktor-aktor eksternal lain seperti Amerika Serikat, India, Jepang, dan Rusia yang semuanya mengincar ASEAN sebagai pasar dan sekutu potensial. Setiap negara anggota ASEAN punya fokus kebijakan luar negeri berbeda terhadap mereka. Akibatnya, produk diplomasi ASEAN melalui media institusi KTT Asia Timur, ASEAN Regional Forum dan Indo-Pacific Parternership sering kali gagal di lapangan.

Ketiga, muara dari dinamika yang tengah berlangsung adalah masa depan ASEAN cenderung dipengaruhi aktivitas 'pemain asing' daripada kehendak internal.

Tidak bisa dipungkiri panggung geopolitik Asia Pasifik yang semakin terhubung karena kekuasaan kapital merupakan tantangan paling besar bagi sentralitas ASEAN. Gejala ini bisa diamati dengan jelas pada berbagai kasus saat negara anggota ASEAN lebih mendahulukan kepentingan bersama negara non-ASEAN daripada sesama anggota ASEAN.

Jadi apa yang disebut Indonesia sebagai ekosistem perdamaian dan kesejahteraan ASEAN sebenarnya baru terwujud dalam tataran normatif, belum terealisasi ke dalam kerangka kolaborasi yang sepenuhnya efektif.
Dan sekaligus tantangan ke depan buat Indonesia untuk merevitalisasi kepemimpinan di ASEAN.