Keberlanjutan Krisis di Thailand Chusnan Maghribi  ;    Alumnus Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

SUARA MERDEKA,  15 Januari 2014

                                                                                                                        

KRISIS politik Thailand tampaknya masih belum akan berakhir meski pemerintahan caretaker di bawah Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dini pada 2 Februari 2014. Pemajuan pemilu (seharusnya 2015) ditetapkan setelah Yingluck, adik bungsu PM terguling Thaksin Shinawatra, membubarkan parlemen awal Desember 2013. Tindakan itu menyusul pengunduran diri seluruh anggota parlemen dari partai oposisi utama (Demokrat) sebagai reaksi atas kengototan Yingluck untuk tidak mengundurkan diri. Menurut konstitusi, pemilu harus diselenggarakan tak lebih dari 60 hari setelah pembubaran parlemen. Pesimisme pemilu dini tak akan mengakhiri konflik terindikasi lewat sikap apriori kalangan elite dan pendukung Demokrat atas penyelenggaraan pesta demokrasi dini itu. Suthep Thaugsuban, elite Demokrat sekaligus penggerak aksi demo besar belakangan ini,  menolak pemilu dini prakarsa pemerintahan Yingluck. Pasalnya, menurut Suthep, pemilu tak akan jujur dan adil: pembelian suara oleh para calon legislatif (caleg) dari Partai Puea Thai (untuk Thailand) masih akan berlangsung seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Suthep ingin pemilu dini diprakarsai oleh sebuah dewan rakyat yang  digagas oposisi dan bertugas mereformasi sejumlah aturan, termasuk regulasi pemilu. Suthep bahkan tak hanya menolak pemilu dini, tapi juga berupaya menggagalkannya dengan mengerahkan pendukungnya turun ke jalan di Bangkok untuk mengganggu proses pemilu. Seperti pada 26 Desember lalu, sekelompok pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam stadion, tempat pendaftaran para caleg. Kalah Aksi itu menimbulkan bentrok berdarah, menewaskan seorang demonstran dan seorang polisi serta melukai 25 polisi lain, 10 di antaranya kritis (SM, 28/12/13). Persoalannya tentu,  mengapa Suthep menolak dan berupaya keras menggagalkan pemilu pada 2 Februari 2014? Kekhawatiran akan kekalahan Partai Demokrat jika dia dan Demokrat turut ambil bagian dalam pesta demokrasi pada 2 Februari mendatang tampak menjadi alasan tersendiri mengapa dia menolak pemilu tersebut. Dalam dua pemilu setelah kudeta tanggal 19 September 2006 yang mengakhiri kekuasaan populis PM Thaksin, Demokrat selalu bertekuk-lutut di hadapan partai-partai pendukung Thaksin. Pada pemilu Desember 2007 Demokrat kalah dari People Power Party (PPP), pengganti atau penerus Partai Thai Rak Thai pimpinan Thaksin yang didiskualifikasi setelah kudeta militer. Kemenangan PPP mengantarkan Samak Sundaravej, sekutu Thaksin, menduduki kursi PM.  Belum genap setahun menjabat PM, Samak dipaksa lengser oleh pendukung oposisi melalui rangkaian demonstrasi besar di Bangkok. Jabatannya kemudian diserahkan kepada Somchai Wongsawat, adik ipar Thaksin. Baru seumur jagung menjabat, Somchai pun dipaksa mundur dari kursi, juga melalui aksi demonstrasi jalanan pendukung oposisi yang diujungtombaki Demokrat. Setelah itu, dengan restu Raja Bhumibol Adulyadej, jalannya roda pemerintahan Thailand dikendalikan oleh caretaker di bawah PM Abhisit Vejjajiva dari Demokrat dan Suthep Thaugsuban didaulat sebagai wakil PM. Pemerintahan caretaker berlangsung sampai digelar pemilu 3 Juli 2011 yang dimenangi cukup telak oleh Partai Puea Thai pimpinan Yingluck Shinawatra. Inilah kekalahan kedua Demokrat dari partai-partai pro-Thaksin. Mengambil Hati Kalangan analis umumnya berpendapat, partai-partai pro-Thaksin selalu sukses mengungguli Demokrat lantaran Thaksin selama 8 tahun (1998-2006) memerintah berhasil mengambil hati rakyat kecil yang berbasis di pedesaan melalui program populis, semisal skema pinjaman individual cepat cair dengan bunga sangat rendah. Masyarakat kelas bawah agaknya sangat berkesan dengan kebijakan populis Thaksin. Dampaknya, meski sudah 7 tahun Thaksin disingkirkan dan tinggal di Dubai, rakyat kecil itu tetap bersimpati. Mereka merefleksikan dengan mendukung partai-partai pro-Thaksin sampai sekarang. Apabila Suthep beserta Demokrat menerima sekaligus berpartisipasi dalam pemilu 2 Februari nanti, hampir dipastikan Demokrat kembali kalah. Lantas, bagaimana krisis politik Thailand harus diselesaikan? Apakah dengan membentuk dewan rakyat yang bertugas menyelenggarakan pemilu sebagaimana dimaui oposisi akan sanggup menyelesaikan krisis? Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga pemilu apa pun (termasuk dewan rakyat) jika ditolak oleh salah satu pihak (dari dua pihak berseberangan) pastilah tak akan sanggup menyelesaikan krisis. Krisis politik di Negeri Gajah Putih bisa diselesaikan andai dua kubu berseberangan yang sama-sama mengatasnamakan demokrasi itu mau tulus berekonsiliasi. Tanpa ketulusan berekonsiliasi, mustahil krisis teratasi: masyarakat Thailand akan tetap terbelah antara kelas bawah loyalis Thaksin dan kelas menengah-atas perkotaan penentang Thaksin. Mereka akan tetap berseteru dan krisis terus berkepanjangan hingga dikhawatirkan bisa mengundang militer kembali melancarkan kudeta dengan dalih menstabilkan keadaan. ●