Demokrasi Gerutu Rene L Pattiradjawane  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS,  15 Januari 2014

                                                                                                                        

MENDIANG PM Inggris Margareth Thatcher mungkin benar ketika mengatakan, ”In politics, if you want anything said, ask a man. If you want it done, ask a woman.” Dan ini dibuktikan Thatcher, PM Golda Meir dari Israel, Kanselir Angela Merkel dari Jerman, Eva Perón dari Argentina, atau mendiang Indira Gandhi dari India. Di Asia Tenggara fenomena ini hampir benar, ketika para wanita dipercaya memimpin negara seperti Megawati Soekarnoputri, Gloria Macapagal dari Filipina, Presiden Korsel Park Geun-hye, atau PM Thailand Yingluck Shinawatra. Di Thailand mungkin menjadi berbeda ketika kelompok oposisi menjadi keras kepala menolak semua tawaran politik yang diajukan pemerintah berkuasa. Berbagai tuduhan saling dilempar oleh Partai Demokrat yang menguasai jalan-jalan di Bangkok, dan Thailand mengalami fase ketidakpuasan demokrasi dan mulai kehilangan kepercayaan atas demokrasi yang membentuk berbagai pemerintahan berkuasa. Yang menarik, kericuhan politik Thailand yang sudah dimulai sejak tahun 2008 mencerminkan pertikaian serius dalam lingkup lebih luas bukan hanya antara PM Yingluck dari Partai Pheu Thai berhadapan dengan Sekjen Partai Demokratik Suthep Thaugsuban yang menjadi pemimpin para pengunjuk rasa melumpuhkan kota Bangkok, tetapi menjadi persoalan kericuhan politik kelas menengah kaum urban berhadapan dengan kelas bawah di pedesaan. Dalam pengamatan secara prima facie, apa yang diucapkan Margareth Thatcher ternyata tidak sepenuhnya benar dan sepertinya berlaku bagi sistem politik yang sudah matang. Buat Thailand, persoalannya PM Yingluck yang menjadi wanita pertama di pucuk pemerintahan bukan karena kewanitaannya, melainkan kekhawatiran lawan politik dari Partai Demokratik yang tidak pernah mampu memenangkan pemilu sebelumnya. Ada kekhawatiran tersembunyi para demonstran yang menuntut membatalkan pemilu bulan depan dan menunjuk anggota parlemen tanpa proses demokrasi. Demokrasi di Thailand ”menggerutu” karena tidak mampu berhadapan dengan PM Yingluck didukung kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra. Ada beberapa faktor dalam politik Thailand berdampak luas, pertama, terkait politik uang yang memang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam politik Asia Tenggara. Kalau saja PM Yingluck bukan adik kandung Thaksin dan bukan berasal dari keluarga kaya yang sangat populis di pedesaan, mungkin politik Thailand tidak serumit ini. Tujuan oposisi adalah menyingkirkan Yingluck tanpa pemilu. Kedua, pertikaian politik Thailand tidak memiliki jalan tengah, Yingluck harus mencari alternatif menggunakan perilaku populisnya di kalangan rakyat melalui pilihan menguasai pemerintahan daerah atau minta restu Raja Bhumibol Adulyadej menyelenggarakan pemilu. Atau biarkan militer Thailand kudeta yang sudah dilakukan sebanyak 18 kali sejak 1932 pada saat berdirinya monarki absolut, dan membiarkan tekanan internasional untuk segera mengadakan pemilu. Persoalan akan menjadi semakin rumit bagi Thailand pasca-Raja Bhumibol Adulyadej yang sangat dihormati berbagai pihak. Bagi Yingluck, ternyata menjadi wanita pertama di Thailand adalah pekerjaan tidak mudah di tengah demokrasi yang menggerutu terus-menerus. ●