BBM, BLSM, dan Pemilu

BBM, BLSM, dan Pemilu Jahen F Rezki ;  Mahasiswa Master bidang Ekonomi di The University of York, Inggris; Penerima Beasiswa Unggulan DIKTI 2012

SINAR HARAPAN, 01 Juli 2013

Rapat paripurna DPR hari senin (17/6) menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan RAPBN-P tahun 2013 ini bermakna sangat penting bagi kestabilan fiskal negara.

Subsidi BBM tahun 2012 mencapai Rp 211,9 triliun atau 61,17 dari anggaran subsidi pemerintah. Subsidi ini sebagian besar dinikmati oleh para pengendara motor yang pada dasarnya bisa dikelompokkan ke dalam kelompok mampu. Pemerintah diperkirakan menaikkan harga premium dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.5000 per liter dan solar dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 per liter.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan diikuti dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai. Program yang bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dialokasikan untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan total biaya sebesar Rp 9,3 triliun.

Program lain yang menjadi cakupan program pada RAPBN 2013 adalah Pembangunan Infrastruktur Dasar, Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Siswa Miskin dan Program Beras untuk Rakyat Miskin.

Isu BBM dan program kompensasi belakangan ini telah masuk ke dalam ranah politik, apalagi menjelang pemilu 2014. Tidak hanya menolak kebijakan menaikkan harga BBM, partai oposisi dan beberapa partai koalisi ikut menolak pemberian bantuan langsung karena dianggap sebagai alat pemerintah untuk mendongkrak suara mereka di pemilu 2014 nanti. Tetapi benarkah BLSM meningkatkan probabilitas incumbent untuk terpilih kembali pada pemilu selanjutnya?

Kisah Sukses CCT

Program bantuan langsung menjadi kebijakan yang sangat populer dalam 15 tahun terakhir, khususnya di banyak negara berkembang. Kebijakan dalam bentuk bantuan bersyarat (Conditional Cash Transfers/CCT) dan tanpa syarat (Unconditional Cash Transfers) merupakan sebuah inisiasi dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.

Program-program seperti Bolsa Familia di Brasil, Oportunidades di Meksiko, Familias en Accion di Kolombia, Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia dan beberapa program bantuan langsung lainnya terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan serta memperbaiki standar hidup masyarakat yang menerimanya.

Litschig dan Morrison (2013) menunjukkan bahwa program CCT yang dilakukan di Brasil mampu meningkatkan angka baca tulis sebesar 4% dan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar4%. Soares et al (2007) juga meneliti dampak kebijakan CCT di tiga negara, Brasil, Meksiko dan Cile. Hasilnya adalah CCT mampu mengurangi kesenjangan yang terjadi pada ketiga negara tersebut. Angka Gini Index diketiga negara tersebut terus mengalami penurunan semanjak program kompensasi ini dijalankan oleh pemerintah.

Dari beberapa kajian juga bisa ditarik kesimpulan bahwa program kompensasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tergolong berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat miskin. Di Zambia dan Namibia, cash transfer mampu meningkatakan permintaan dan membangun pengembangan pasar lokal.

Bagaimana dengan Indonesia? Kajian yang dilakukan oleh Rosfadhila et al (2013) terkait program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh pemerintah tahun 2008 dan 2005 menunjukkan bahwa BLT merupakan kebijakan yang sangat relevan dalam mengurangi dampak langsung yang dialami oleh masyarakat miskin ketika harga BBM dinaikkan.

Meskipun terdapat banyak kekurangan, khususnya terkait penyaluran, akan tetapi BLT ternyata tidak terbukti membuat masyarakat miskin menjadi malas dan hanya berpangku tangan terhadap kebijakan pemerintah.

CCT dan Pemilu

Lalu apakah benar kebijakan bantuan langsung, baik CCT maupun UCT meningkatkan suara incumbent pada pemilu selanjutnya? Akhir-akhir ini banyak kajian yang mencoba melihat kaitan antara hubungan CCT dengan pemilu. Studi Baez et al (2012) menunjukkan, ada kecenderungan peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu setelah dilakukannya kebijakan CCT.

Dampaknya terhadap peningkatan perolehan suara bagi incumbent adalah sebesar 2% dibandingkan pemilu sebelumnya. Namun kesimpulan yang mereka berikan adalah peningkatan tersebut hanya terjadi pada daerah yang memiliki keterkaitan ideologi.

Berdasarkan hitungan yang penulis lakukan, dari 28 negara yang mengimplementasikan kebijakan CCT, tidak terlihat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan kebijakan bantuan langsung dengan meningkatnya probabilita terpilihnya incumbent.

Hubungan antara bantuang langsung dengan terpilihnya kembali partai penguasa atau incumbent terjadi pada negara yang memiliki tingkat demokrasi dan korupsi yang sangat buruk, khususnya di negara-negara seperti Yaman, Nigeria, Kenya dan Burkina Faso.

Untuk level Indonesia sendiri, dampak dari pemberian BLT dengan peningkatan suara legislatif DPR RI tidak signifikan. Sehingga kecemasan masyarakat banyak, khususnya parta politik terhadap kemungkinan digunakannya BLSM sebagai alat pemerintah untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu mendatang bisa disangsikan terlebih dahulu.

Apa yang Harus Dilakukan?

Mengingat pemerintah kenaikan harga BBM serta memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin, maka ada baiknya masyarkat melakukan beberapa hal. Pertama, semua elemen masyarakat punya kewajiban untuk mengawasi penggunaan anggaran negara. Pengurangan subsidi BBM yang direncanakan untuk meningkatkan belanja infrastruktur harus terus diawasi dan memastikan pemerintah benar-benar melaksanakannya dengan baik.

Kedua, pemerintah sejatinya memulai untuk mengembangkan energi alternatif. Mengingat dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan menghadapi kesulitan khususnya terkait ketahanan energi. Ketiga, memastikan penyaluran bantuan langsung benar-benar tepat sasaran dan memberikan edukasi kepada masyarkat untuk menggunakan bantuan tersebut secara baik.

Ketakutan parpol dan mahasiswa terhadap penyelewengan dana kompensasi dan kaitannya terhadap pemilu harus dikesampingkan. Sekarang yang harus dilakukan adalah awasi kebijakan anggaran pemerintah dan pastikan masyarakat miskin memperoleh kompensasi, seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. ●