Wirausaha Ekonomi Rakyat

Wirausaha Ekonomi Rakyat Rhenald Kasali  ;  Ketua Program MM UI

KORAN SINDO, 28 Maret 2013

Saya baru saja kembali dari pesisir Timur Aceh, menelusuri jalan darat dari Lhokseumawe, melewati Bireun, Desa Matang yang terkenal dengan satai lembunya, terus ke atas hingga dataran tinggi di Takengon dan kembali lagi ke Bireun, dan menembus Sigli dan masuk ke Banda Aceh.  Berbeda dengan kondisi jauh sebelum tsunami yang jalannya buruk, kini Aceh telah menjelma menjadi provinsi dengan jaringan infrastruktur terbaik Indonesia. Kondisi jalan berkualitas tinggi yang dibangun dengan dana bantuan internasional, lapangan terbang, pelabuhan, rumah sakit bantuan asing, perumahan rakyat yang dibangun dengan perencanaan matang, yang dipimpin putra terbaik Indonesia, Prof Kuntoro Mangkusubroto.  Kawasan pelabuhan bebas Sabang juga mulai bergeliat, setelah proses rekrutmennya berhasil mengedepankan merit system. Ir Fauzi Husin, mantan presiden PT Arun, sudah aktif bekerja dan beberapa rombongan kapal pesiar sudah singgah di sana. Ternyata benar nikmat menjadi Jokowi. Nikmatnya blusukan benar-benar saya rasakan. Bahkan mungkin lebih nikmat daripada menjadi gubernur karena saya bisa melakukan apa saja tanpa pengawasan kamera televisi atau kawalan birokrat yang mengatur perjalanan. Blusukan versi saya ini murah meriah.  Tetapi, sampai di dataran tinggi Gayo, saya harus kecewa: tak ada kedai kopi yang besar, seharum nama kopinya yang terkenal seantero jagat raya ini. Hanya ada kedai nasi biasa yang menjual kopi seperti di pasar tradisional lainnya dan hanya ada kebun-kebun kopi yang bijinya dijemur di jalan-jalan raya.  Mana Wirausahanya?  Semua pejabat tinggi Indonesia berbicara tentang kewirausahaan dan semuanya berbicara tentang pentingnya infrastruktur. Tetapi, dua-duanya jalan sendiri-sendiri. Yang satu bicara infrastruktur terus, yang satunya kewirausahaan terus. Yang mengorkestrasi keduanya praktis tidak ada. Contoh kasusnya bisa dilihat di Aceh: infrastrukturnya bukan saja baik, melainkan yang terbaik, tetapi ekonominya masih mengandalkan sektor-sektor tradisional. Industri besar belum masuk.  Sebagian besar perekonomiannya masih sangat mengandalkan perdagangan dari Kota Medan. Kalau di era BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) banyak serpihan usaha kontraktor yang bisa diambil, kini sudah tidak ada lagi. Perdagangannya masih sama, dijalankan orang-orang asli Sigli yang sejak dulu dikenal ulet dan rajin merantau. Kedai kopi yang dulu jumlahnya terbatas, kini tambah banyak, tetapi di pusatnya di Gayo malah tak terlihat. Sedangkan bisnis rempah-rempah masih berjalan seperti dulu.  Belum tampak industri baru yang dulu benar-benar diniatkan pemerintah pusat seperti yang dilakukan di era Soeharto. Harap maklum, kewirausahaan ekonomi rakyat belum banyak bergerak. Kewirausahaan baru menjadi “mainan” indah anak-anak muda di Pulau Jawa dan kota-kota besar tertentu yang kampusnya dipimpin rektor-rektor yang terpanggil. Sebut saja UGM, ITS, ITB, dan IPB. Maka tak heran kalau konsentrasi wirausaha muda Indonesia masih terkonsentrasi di Bandung, Yogya, Malang, Surabaya, Makassar, dan Denpasar.  Kemudian perlahan-lahan mulai menggema di Medan, Palembang, dan Pontianak. Selebihnya ia masih menjadi wacana yang indah ketimbang sebuah gerakan yang benar-benar terstruktur. Kembali ke Aceh, harap maklum, pada 2014 gas yang disedot dari ladang kaya di Lhokseumawe akan habis dan PT Arun akan berhenti beroperasi, kecuali pemerintah serius menyelamatkannya.  Kalau gasnya habis, Pupuk Iskandar Muda akan ikut berhenti beroperasi, mengikuti saudaranya: ASEAN Aceh Fertilizer yang sudah lebih dulu dibiarkan menjadi besi tua. Kita akan bahas khusus turnover PT Arun pekan depan. Tetapi tanpa keseriusan membangun wirausaha ekonomi kerakyatan, saya kira sulit bagi Indonesia menurunkan tingkat ketimpangan sosialnya.  Rakyatnya hanya akan bertarung memperebutkan pekerjaan dan koneksi melalui pilkada, dan beramai-ramai melakukan intervensi politik terhadap unit-unit ekonomi milik pemerintah daerah maupun pusat. Sedangkan kekayaan yang sebenarnya tak ada yang menyentuhnya. Tak ada kedai kopi yang memadai di Takengon atau kedaikedai kopi yang dibangun orang Takengon di kota-kota lain di Provinsi Aceh merupakan salah satu indikasinya. Bank-bank pembangunan daerah belum cukup terpanggil untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan yang naik kelas dan dikelola secara profesional.  Mereka masih menutup mata menyaksikan kedai-kedai ekonomi milik rakyat yang kini diserbu kalangan berpendidikan yang menawarkan grobakchise-grobakchise yang dijajar di kaki-kaki lima. Wirausaha baru tanpa visi itu dibiarkan menjadi kompetitor berat ekonomi rakyat yang berbisnis “as usual”.  Jelaslah grobakchise berlampu terang dengan “branding” yang lebih mencolok jauh lebih menarik bagi kaum muda ketimbang kerak telor yang dipikul Bang Miun atau soto ayam Pak Kasdu yang tendanya sudah lusuh. Singkatnya, tanpa wirausaha yang memadai, tanpa kewirausahaan, infrastruktur hanya akan jadi hiasan provinsi. Rakyat hanya punya impian bagaimana menjadi konsumen, bukan penggerak perekonomian.  Peta yang demikian hanya akan mendorong partisipasi untuk korupsi ketimbang sebuah civil society yang sehat. Tanpa kesadaran itu, kita akan melaksanakan model yang sama di NTT, Papua, Maluku, dan sebagian provinsi di Kalimantan dan Sulawesi.  ●