Normalisasi Kali Pakin

Normalisasi Kali Pakin Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo ;  Pengamat Ekonomi

KORAN SINDO, 25 Maret 2013

  

Dalam beberapa pekan terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat aktif menormalisasi sungai yang bermuara di Waduk Pluit, yaitu Kali Pakin.  Setelah banjir besar Jakarta, termasuk yang melanda kawasan Pluit, Pemprov DKI mulai melakukan aksi untuk mencegah terjadinya banjir di waktu-waktu mendatang. Langkah itu berupa normalisasi Waduk Pluit dan sungai-sungai di Jakarta. Salah satunya adalah Kali Pakin. Waduk Pluit yang awalnya seluas 80 hektare kini menyusut menjadi hanya 60 hektare. Seluas 20 hektare ternyata sudah diokupasi oleh ribuan warga dalam bentuk rumah-rumah gubuk maupun semipermanen.  Kedalaman waduk juga jauh berkurang karena selama bertahun-tahun terbengkalai. Karena itu proses sedimentasi berlangsung cepat, yaitu oleh sampah, tanah hasil erosi maupun eceng gondok. Berbagai sungai di Jakarta juga mengalami proses penyempitan dan pendangkalan. Sebagian besar sungai tersebut tidak memiliki jalan inspeksi di sisi kiri dan kanannya. Proses normalisasi sungai dan waduk yang digagas pada zaman pemerintahan Fauzi Bowo tersebut hingga saat ini belum dimulai implementasinya.  Proyek normalisasi yang menggunakan nama keren, yaitu JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative) itu dibantu dengan pembiayaan dari Bank Dunia dengan jumlah pinjaman sekitar USD160 juta. Kendati demikian, sebelum normalisasi yang dicanangkan beberapa tahun lalu tersebut sempat dimulai, Jakarta sudah lebih dulu diterjang banjir besar yang bahkan mencapai kompleks Istana Kepresidenan. Banjir tersebut pada akhirnya menjadi wake up call bagi pemerintahan baru DKI untuk melakukan langkah segera, yaitu memulai normalisasi Waduk Pluit dan sungai yang bermuara di situ. Langkah itu diambil sebelum dana APBD cair.  Ternyata dengan bantuan dari BUMD (perusahaan yang sahamnya dimiliki Pemerintah DKI) melalui program corporate social responsibility (CSR), langkah tersebut sudah bisa dilakukan. Langkah itu juga memperoleh bantuan dari perusahaan yang mendistribusikan alat berat, yaitu EIKA (Engineering Indonesia Karya) berupa beberapa ekskavator amfibi yang benar-benar secara efektif dan efisien melakukan pengerukan baik Waduk Pluit maupun Kali Pakin.  Dalam proses normalisasi Waduk Pluit, kita bisa secara langsung menyaksikan bagaimana normalisasi tersebut juga melibatkan relokasi warga. Warga yang bermukim di sekeliling Waduk Pluit akhirnya berhasil diyakinkan untuk pindah ke rumah susun di Marunda. Ratusan keluarga ini sudah menempati rumah susun tersebut. Bahkan beberapa kawasan industri terakhir juga menawarkan pekerjaan kepada penduduk dari Muara Baru tersebut sehingga di tempat yang baru, mereka memperoleh tempat tinggal yang dilengkapi beberapa peralatan rumah tangga dan pekerjaan.  Sebelumnya Pemprov DKI juga memfasilitasi proses ini dengan menyediakan transportasi laut dari Marunda ke Muara Baru. Ini sungguh suatu perhatian yang luar biasa karena pada akhirnya relokasi tersebut bukannya menyengsarakan, tetapi menyejahterakan. Dalam kaitan dengan Kali Pakin, sungai tersebut menyempit karena tergusur oleh perumahan liar warga. Sungainya sudah sangat dangkal sehingga dalam keadaan banjir aliran air dari hulu menjadi terhambat untuk memasuki Waduk Pluit.  Dengan melakukan normalisasi sungai tersebut, Pemprov DKI dengan bantuan perusahaan akhirnya melakukan langkah revolusioner. Warga di sepanjang Kali Pakin yang jumlahnya kurang dari 100 KK tersebut akhirnya ditampung di Rusun Budha Tzu Chi, suatu yayasan sosial yang menyediakan fasilitas semacam ini. Adapun lahan bekas perumahan liar tersebut setelah dihancurkan dibuat jalan inspeksi. Jalan dengan cepat dicor dengan beton sehingga dengan cepat pula berubah wajah.  Bukan hanya bangunan liar, bangunan yang permanen bahkan juga ruko-ruko yang menjorok ke arah sungai atau jalan inspeksi akhirnya diberi ultimatum untuk membongkar sendiri atau dibongkar. Normalisasi Kali Pakin akan melancarkan arus air dari hulu menuju Waduk Pluit. Pada saat yang sama, Pemprov DKI membangun jalan alternatif yang bisa memecah kemacetan di daerah sekitar Pluit dengan terbangunnya jalan inspeksi tersebut. Sebagian daerah tersebut juga akan dihijaukan untuk menambah ruang terbuka hijau. Proses relokasi warga juga terjadi sehingga pemandangan daerah tersebut dengan segera berubah menjadi lebih cantik.  Proses relokasi warganya sendiri merupakan suatu proses social engineering yang luar biasa karena dengan menghuni kawasan rusun yang lebih teratur, tentunya akan terjadi pula perubahan pola hidup bagi mereka. Langkah ini juga merupakan langkah pengejut (deterrence) bagi warga yang akan memulai membangun rumah secara liar karena Pemerintah DKI berprinsip kepada mereka tidak diberi ganti rugi. Begitu banyak hal yang berubah di kawasan itu hanya dalam hitungan hari atau minggu. Pada awal April nanti kawasan tersebut bisa dikatakan sudah akan selesai.  Semua langkah tersebut belum menyentuh dana APBD sepeser pun. Ini berarti kita bisa mengharapkan langkah yang lebih besar akan terjadi di tahun ini maupun tahun-tahun mendatang karena dukungan keuangan APBD sungguh tidak main-main. Semoga demikian. ●