Perginya Akal Sehat

Perginya Akal Sehat

Karyudi Sutarjah Putra,  TENAGA AHLI ANGGOTA DPR

Sumber : SUARA MERDEKA, 14 Januari 2012

SEJATINYA sudah lama akal sehat itu pergi meninggalkan DPR. Bila kini terungkit lagi, itu lantaran ada yang mengusik: renovasi toilet Rp 2 miliar, renovasi area parkir Rp 3 miliar, dan renovasi ruang rapat Badan Anggaran Rp 20 miliar. Penghamburan anggaran di tengah kesulitan hidup yang menjepit rakyat adalah tindakan melawan akal sehat.
Salahkah merenovasi toilet, area parkir, dan ruang rapat Banggar? Secara legal barangkali tidak. Dari sisi estetika barangkali juga baik.Tapi dari sisi kepatutan, di tengah realitas rakyat yang hidup menderita, renovasi demi renovasi yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah itu barangkali kurang baik.

Semegah apa hasil renovasi ruang rapat Banggar? Lalu apa manfaatnya bagi rakyat? Bukankah lebih bermanfaat bila anggaran Rp 20 miliar itu untuk merenovasi gedung sekolah rusak yang bertebaran di seluruh pelosok Nusantara?

Renovasi ini-itu telah menjadi fenomena tersendiri di DPR menjelang tutup tahun. Bila alasannya menghabiskan anggaran, karena bila tak dihabiskan maka tahun depan tidak dapat alokasi lagi maka logika macam apa yang dipakai parlemen? Mengapa anggaran yang potensial tak terserap itu tak dikembalikan saja ke kas negara? Lihatlah, APBN dari tahun ke tahun selalu tekor, dan yang menjadi korban adalah rakyat melalui pengurangan subsidi ini-itu. Pada 2012 ini, demi menjaga APBN tak jebol, subsidi BBM akan dikurangi, salah satunya dengan membatasi penggunaan premium. Per April 2012 semua mobil pribadi tak boleh menggunakan premium. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban.

Dalam konteks ini, penyebutan DPR lebih dikaitkan dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Tapi keberadaan anggota DPR di sana juga tidak bisa dinafikan, terutama para pemimpinnya. Apalagi, Ketua DPR Marzuki Alie saat ini merangkap jabatan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Bila ada wakil rakyat mengaku tak tahu proyek ini-itu sehingga mereka terkaget-kaget dan tak kuasa menghentikannya, bisa saja benar. Tetapi bila pemimpin DPR sampai tidak tahu, apalagi kini Ketua BURT dirangkap Ketua DPR, mustahil.

Ada Pembusukan

Dalam konteks ini, akal sehat tidak hanya pergi meninggalkan pejabat Setjen DPR, tetapi juga meninggalkan pemimpin DPR, bahkan bisa jadi para anggota. Lihatlah betapa banyak anggota DPR disebut-sebut bermain dalam proyek ini-itu. Kasus wisma atlet adalah salah satu contohnya.

Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, menyayangkan renovasi ruang rapat Banggar yang menelan Rp 20 miliar. Dia minta DPR lebih memprioritaskan peningkatan kinerja tiga fungsinya, yakni legislasi, bujeting, dan pengawasan. Wakil Ketua DPR Anis Matta minta rencana renovasi toilet Rp 2 miliar dibatalkan. Ironis, memang.

Lebih ironis lagi, Ketua DPR yang juga Ketua BURT Marzuki Alie mengaku tak tahu-menahu dengan renovasi ruang rapat Banggar. Ia pun kaget dan meminta BPK dan KPK turun tangan.

Pertanyaannya, apakah perencanaan anggaran di DPR hanya dilakukan Setjen? Atau juga melibatkan BURT? Bila demikian, mengapa hasilnya tidak disosialisasikan kepada seluruh wakil rakyat? Atau mungkin sudah disosialisasikan, tetapi wakil rakyat tak mau tahu, yang penting gaji, uang tunjangan ini-itu, uang reses, dan sebagainya sudah beres?
Atau, anggota DPR sengaja dininabobokkan sehingga Setjen bisa berbuat apa saja? Atau jangan-jangan Setjen sengaja melakukan pembusukan dengan menjadikan DPR sebagai kambing hitam? Apa pun yang dilakukan Setjen, yang selalu menjadi sorotan adalah anggota DPR. Padahal, belum tentu wakil rakyat mengetahui apa yang dilakukan Setjen. Salah satu contohnya adalah renovasi ruang rapat Banggar. Banyak anggota DPR terkaget-kaget, termasuk Marzuki Alie. Atau, pura-pura kaget? Yang jelas, kita dukung ide Marzuki agar BPK dan KPK turun tangan mengaudit. ●