Kamis, 18 Mei 2017

Papua dan Jokowi

Papua dan Jokowi
Ansel Deri  ;   Staf Ahli Anggota DPR
                                               MEDIA INDONESIA, 18 Mei 2017


                                                           
PAPUA, kita tahu, salah satu provinsi di RI yang selalu mendapat perhatian (lebih) setiap presiden sejak rezim Pak Harto tanggal. Mulai BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi. Namun, pertanyaan retoris segera lahir. Mengapa provinsi paling timur matahari terbit itu masih menyimpan seribu satu wajah ketertinggalan di tengah gelimang SDA yang merupakan salah satu penyokong pemasukan ekonomi nasional melalui salah satunya perusahaan tambang raksasa, Freeport Indonesia, dari perut Nemangkawi? Mengapa pula provinsi yang berhadapan muka dengan negara tetangga, Papua Nugini itu, kerap diterpa aksi kriminalitas atau sipil bersenjata yang segera dikait-kaitkan dengan kelompok OPM?

Pertanyaan retoris di atas menjadi relevan, termasuk semua pihak (stakeholder) dan elite politik tak hanya di tingkat nasional, tapi juga lokal. Mengapa? Bila mau jujur, Papua sudah memantik perhatian pemerintahan Presiden Jokowi. Setahu saya, selama memimpin Presiden Jokowi memiliki perhatian besar terhadap Papua. Sentra perhatian itu boleh jadi dilatari dua alasan. Pertama, Papua masih jauh tertinggal dalam pawai dan dinamika pembangunan jika dibandingkan dengan provinsi lain. Kedua, gelontoran dana bersumber dari APBN ke Papua setiap tahun nilainya mencapai triliunan rupiah. Namun, jumlah itu belum berimbang dengan kemajuan daerah dan masyarakat.

Menyapa Papua

Pada Selasa (9/5) lalu, pemerintah dan masyarakat Papua kembali dibuat senang. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana bersama sejumlah menteri dan Panglima TNI menyambangi Papua. Kadatangan Presiden kali ini dalam rangkaian kunjungan Lintas Nusantara sejak Sabtu (6/5) yang dimulai dari Aceh. Perhatian pemerintah pusat terhadap Papua tak sekadar berbagai kunjungan guna menginspirasi masyarakat agar--meminjam slogan yang kerap didengung-dengungkan--kerja, kerja, kerja. Namun, itu sekaligus memastikan bahwa triliunan anggaran yang digelontorkan ke tanah Papua saban tahun harus tepat sasaran dan berdaya guna memajukan masyarakat dan daerah itu lebih sejahtera, aman, dan damai.

Dalam RAPBN 2016, misalnya, anggaran bagi Papua melalui alokasi dana otonomi khusus (otsus) sekitar Rp5,4 triliun. Papua Barat mendapat sekitar Rp2,3 triliun. Jumlah itu masih digabung dengan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus Papua dan Papua Barat sekitar Rp3,3 triliun. Jumlah dana tambahan infrastruktur itu dibagi masing-masing untuk Papua sekitar Rp2,2 triliun dan Papua Barat sekitar Rp1,1 triliun.

Tak hanya itu. Dalam RAPBN 2016, pemerintah juga mengalokasikan dana desa Rp46,9 triliun yang dialokasikan 90% secara merata kepada setiap desa dan sisanya 10% berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Gubernur Lukas Enembe di Kantor Gubernur Papua (15/12/2016) menjelaskan alokasi dana APBN 2017 untuk daerahnya meningkat sebesar Rp56,85 triliun. Jumlah itu terdiri dari DIPA kementerian/lembaga atau satker Rp13,68 triliun dan DIPA transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp43,17 triliun. Meski demikian, anggaran puluhan triliun itu tak seluruhnya dikelola Pemerintah Provinsi Papua, tetapi bagian dari kementerian/lembaga dan satker sebesar Rp13,68 triliun. Sisanya Rp43,17 triliun itu juga bagian dari APBD kabupaten/kota serta dana desa sehingga jumlahnya mencapai Rp43,17 triliun.

Wajah paradox

Meski merupakan provinsi dengan alokasi anggaran jumbo dan perhatian ekstra setiap berganti presiden, Papua masih menyimpan segudang persoalan. Butuh kesediaan dan kemauan kuat pemerintah, baik pusat maupun daerah, bersama masyarakat dan semua pemangku kepentingan agar serius seia-sekata memajukan masyarakat dan daerahnya dengan sumber dana dan sumber daya yang dimiliki, bergerak lebih maju. Wajah Papua hingga kini masih terlihat paradoks.

Cypri JP Dale dan John Djonga dalam Paradoks Papua (2011) melukiskan Papua tanah yang penuh paradoks, ironi, dan kontradiksi. Eksploitasi kekayaan alamnya telah menghasilkan keuntungan tak terhitung bagi perusahaan-perusahaan nasional dan transnasional serta memberi kontribusi luar biasa bagi pembangunan negara. Akan tetapi, tidak sedikit rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan. Secara umum ada tiga dimensi kegagalan negara di Papua. Pertama, terkait dengan tujuan negara untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana terumus dalam Pancasila dan UUD 45. Mayoritas orang asli Papua--terutama yang tinggal di pedalaman--tidak mendapatkan keadilan dalam bentuk pelayanan pemerintahan, pelayanan publik (terutama pendidikan dan kesehatan), pembangunan ekonomi, serta alokasi dana yang setara dengan warga negara non-Papua di Papua. Sebaliknya tanah dan kekayaan alam mereka diambil secara masif.