Mengantisipasi Politik Infrastruktur Tiongkok

Mengantisipasi Politik Infrastruktur Tiongkok I Gede Wahyu Wicaksana  ;   Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya

                                                        JAWA POS, 15 Mei 2017

                                                           

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, Tiongkok, pada 14–15 Mei 2017. Ada 29 kepala negara, termasuk pimpinan PBB, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang hadir dalam KTT yang bermakna strategis bagi Tiongkok itu. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga politik dan keamanan internasional. Kepentingan Tiongkok adalah memajukan proyek raksasa One Belt One Road (OBOR), mencakup program Jalur Sutra (Silk Road). Yakni pembangunan infrastruktur perdagangan lintas benua yang menghubungkan wilayah barat daratan Tiongkok yang terisolasi dengan Asia Tenggara, terus ke Samudra Hindia dan menuju Laut Mediterania. Tujuannya ialah menyeimbangkan pembangunan ekonomi dalam negeri yang timpang antara daerah barat yang terbelakang dan timur yang sudah mapan. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dilakukan ekspansi besar-besaran ke Asia Tenggara sebagai akses transportasi laut utama. Megaproyek infrastruktur maritim dibangun melalui kerja sama bilateral. Misalnya dengan Thailand, Malaysia, dan Pakistan. Indonesia juga masuk dalam skema Jalur Sutra. Dua pilar pendanaan internasional didesain dalam Silk Road Fund (SRF) bernilai USD 40 miliar dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan modal awal USD 100 miliar. Pada 2016, investasi Jalur Sutra di Pakistan saja sudah mencapai USD 50 miliar dan di Malaysia USD 40 miliar. Dana disalurkan khusus untuk konstruksi pelabuhan dan sarana penunjang industri maritim, termasuk sistem pengamanan laut supercanggih. Sedangkan Indonesia memperoleh USD 5 miliar dan baru USD 680 juta yang terealisasi di sektor eksplorasi sumber daya alam. Cukup ironis. Sebab, dibanding Pakistan dan Malaysia, potensi kemaritiman Indonesia jauh lebih unggul. Posisi geostrategis Nusantara diakui secara eksplisit oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping ketika mendeklarasikan Jalur Sutra empat tahun lalu. Selain itu, ketika berkunjung ke Beijing pada Maret 2015, Jokowi menyatakan hendak mengintegrasikan tol laut dengan Jalur Sutra. Gagasan tersebut disambut baik oleh Xi Jinping yang menjanjikan kolaborasi ekonomi, perdagangan, dan teknologi dengan investasi USD 50 miliar. Artinya, hingga kini hanya 10 persen komitmen yang terpenuhi. Banyak pihak menyampaikan penyebabnya klasik. Pemerintah dan swasta Tiongkok terganggu permasalahan penyediaan lahan, birokrasi rumit, dan persepsi negatif terhadap komunis. Memang Jokowi sendiri berusaha keras menangani segala rintangan investasi, termasuk memenangkan konsorsium Tiongkok dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, demi menarik lebih banyak penanaman modal Negeri Panda itu. Namun, hasilnya belum signifikan. Padahal, para pejabat tinggi di Beijing seperti Menteri Perdagangan dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Zhong Shan berkali-kali mengutarakan niat untuk meningkatkan realisasi dana Jalur Sutra di Indonesia. Pasti ada sesuatu. Antusiasme pemerintah untuk berpartisipasi dalam KTT Beijing didorong keinginan menyelesaikan berbagai ganjalan nonteknis yang menghambat investasi Tiongkok. Dalam konteks ekonomi, upaya yang dimaksud tentu positif. Apalagi bila dikaitkan dengan percepatan capaian proyek strategis nasional di sektor kemaritiman, termasuk implementasi tol laut. Tetapi, perlu dicermati, Jalur Sutra punya implikasi politik bagi Indonesia. Logikanya sederhana. Jika Tiongkok benar-benar tertarik menanamkan modal karena murni alasan ekonomi, mengapa tidak langsung dilaksanakan? Sebaliknya, mengapa bantuan Jalur Sutra amat mudah digelontorkan ke Pakistan dan Malaysia? Pakistan adalah sekutu politik dan militer lama Tiongkok. Beijing dan Islamabad membina aliansi menghadapi India. Sedangkan Malaysia sebelumnya tidak punya relasi politik spesial dengan Tiongkok. Setelah ketegangan antara Kuala Lumpur dan Beijing soal sengketa Laut China Selatan (LCS) mereda, barulah kerja sama ekonomi mereka meningkat. Ada konsesi politik di balik infrastruktur Jalur Sutra. Pertama, Beijing sudah secara jelas menyatakan ingin menyambung kekuatan laut Tiongkok–Indonesia melalui Natuna. Artinya, Beijing menunggu perubahan sikap Jakarta mengenai kedaulatan Tiongkok atas Nine-Dash-Line yang menjangkau perairan Natuna. Poin itu strategis bagi Tiongkok bukan semata karena proyeksi kekayaan bawah laut, tetapi menyangkut ambisi teritorial jangka panjang. Memang wilayah Indonesia tidak akan diduduki. Tiongkok hanya mau mendapat ruang lebih luas di lautan yang selama ini diawasi ketat oleh kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat (AS). Kedua, peluncuran Jalur Sutra disusul sebuah reorientasi kebijakan keamanan Tiongkok. Pada 11 Januari 2017 Beijing memublikasikan buku putih keamanan internasional Tiongkok yang secara tegas menyebutkan bahwa Asia akan lebih baik tanpa AS. Awalnya tidak banyak komentar serius yang muncul. Wajar saja jika sebuah negara besar memiliki dokumen strategis. Namun, gelagat Tiongkok semakin kuat. Setelah pelantikan Donald Trump, Beijing kian agresif. Para pejabat pertahanan dikirim ke Asia Tenggara dan Rusia untuk menginisiatori kemitraan baru yang disebut Transnational Maritime Collaboration. Perdana Menteri Li Keqiang menyerukan agar negara-negara Asia segera meninggalkan kebiasaan usang, yaitu meminta tolong ke Washington kalau ada masalah keamanan. Berpalinglah ke Beijing, ujar Li. Merespons provokasi Beijing, Washington menyebut Tiongkok sedang bermain petasan. Penasihat keamanan nasional H.R. McMaster dengan bahasa kurang diplomatis mengatakan bahwa Asia tanpa Amerika akan guncang. Saling sahut antara Beijing dan Washington mungkin belum menimbulkan efek politik besar. Meski begitu, corak kepemimpinan ambisius dan asertif Xi Jinping dan Trump yang susah ditebak cukup jadi landasan empiris buat Jakarta untuk mawas diri. Dimensi politik KTT infrastruktur mudah dibaca. Yang diundang di antaranya adalah Uni Eropa dan PBB, dua lembaga yang bagi Trump bukan lagi teman menguntungkan. Jadi, Tiongkok menggandeng siapa saja yang diremehkan Trump. Sayangnya, belum ada kebijakan jelas tentang hubungan Indonesia-Tiongkok. Semua normatif; bebas aktif, saling menguntungkan, dan tidak melanggar kepentingan nasional. Tiongkok adalah aktor unik yang harus dihadapi dengan strategi khusus. Paling tidak Jakarta menyiapkan formula dua arah. Jangan sampai kebutuhan investasi membuat Indonesia tunduk pada politik infrastruktur dan akhirnya terseret dalam rivalitas adidaya. ●