Selasa, 09 Mei 2017

Menepati Janji Ekonomi Pemerintah

Menepati Janji Ekonomi Pemerintah
Aviliani  ;   Ekonom Senior Indef
                                               MEDIA INDONESIA, 08 Mei 2017



                                                           
KABINET Kerja Jokowi-JK telah memasuki tahun ke tiga pemerintahan.
Sisa waktu untuk mencapai janji-janji kampanye Pemilu 2014, tinggal sebentar lagi. Namun, masih cukup banyak janji dan persoalan yang belum tercapai dan terselesaikan.

Memang, konstelasi politik dan ekonomi, baik domestik maupun global cukup memberi warna dalam perjalanan ekonomi nasional. Namun, hal itu sangatlah normal, tinggal bagaimana kemampuan pemerintah mengelola situasi yang ada, serta memanfaatkan berbagai peluang yang ada, karena di setiap ancaman selalu ada peluang.

Terpilihnya Donald Trump dan fenomena Brexit memberikan ketidakpastian ekonomi dunia, ditambah lagi ekonomi Tiongkok yang belum pulih. Trump yang mengusung politik dagang poteksionisme menggulirkan berbagai kebijakan yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Rumusan kebijakan yang ditetapkan Trump berpengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi dunia, terutama pada sektor perdagangan dan investasi.

Trump bukan saja berupaya membangkitkan ekonomi negara, melainkan secara massif menyerang ekonomi negara-negara lain seperti Meksiko dan Tiongkok, serta menuduh praktik ekonomi curang (manipulatif).

Sejumlah peristiwa yang terjadi di tataran global, sama sekali bertolak belakang dengan proyeksi dan ekspektasi pelaku pasar serta pemimpin di berbagai negara. Tidak sedikit dari mereka yang harus mengubah kebijakan ekonomi domestik mereka sebagai respons terhadap hasil-hasil ekonomi politik dan ekonomi global.

Dapat dikatakan, negara-negara berkembang merupakan pihak yang cukup menderita karena masalah Trump dan Brexit.

Migrasi dana, depresiasi nilai tukar, hingga penurunan lalu lintas perdagangan tidak terelakkan.

Target pemerintah meleset

Terpilihnya Presiden Jokowi-JK bertepatan dengan proses pemulihan dunia, terutama AS.

Saat itu, ada harapan yang tinggi terhadap perbaikan ekonomi Indonesia sebagai implikasi dari ekonomi global.

Ada keyakinan bahwa ekspor dan investasi akan mengalir deras, karena momentum pemulihan ekonomi AS diikuti dengan proyeksi kemenangan Hillary Clinton.

Berbekal optimisme terhadap ekonomi global dan pemerintahan baru, pemerintah menetapkan target-target fantastis.

Pertumbuhan ekonomi dipatok rata-rata 7% per tahun sepanjang 2015-2019.

Level itu menyamai realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum krisis 1997/98.

Dengan target pertumbuhan tersebut, pemerintah berharap dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke level 5%-5,5% pada 2019.

Persentase penduduk miskin bisa ditekan hingga ke angka 6%-8%. Target-target sosial tersebut dapat dikatakan kelewat optimistis, karena berbagai faktor mendasarnya masih sangat lemah.

Faktanya, lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia berpendidikan rendah (SMP ke bawah), sehingga sulit untuk memigrasi mereka ke jenis pekerjaan yang memberikan upah dan jaminan kesehatan yang lebih baik.

Alhasil, sebagian besar tenaga kerja masih terus bekerja di sektor informal, yang tidak memiliki jaminan pendapatan.

Pada posisi lain, pekerja sektor formal memiliki skenario kenaikan pendapatan setiap tahun.

Perbedaan kondisi kedua sektor usaha tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab pelebaran tingkat ketimpangan.

Untuk mencapai target pertumbuhan rata-rata 7% per tahun, regulator berupaya untuk menjaga pertumbuhan di seluruh komponen ekonomi.

Pertumbuhan belanja rumah tangga ditargetkan rata-rata 5,34% per tahun, belanja pemerintah 3,8%; investasi langsung 8%; ekspor dan impor masing-masing 8,66% dan 7,24%.

Hingga dua tahun pemerintahan berjalan, realisasi target pemerintah masih jauh dari harapan.

Pertumbuhan ekonomi 2015 dan 2016 hanya 4,79% dan 5,02%.

Adapun realisasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga masing-masing pada 2015 adalah 4,96%.

Konsumsi pemerintah naik 5.38%; investasi langsung 5,07%.

Ekspor dan impor masing-masing turun 1,97% dan 5,84%.

Pada 2016, konsumsi rumah tangga naik 5,01%; belanja pemerintah turun 0,15%; investasi langsung naik 4,48%; ekspor dan impor 1,74% dan 2,27%.

Faktor penyebab

Upaya pemerintah mendulang sukses lewat pertumbuhan ekonomi tinggi, masih membutuhkan jalan panjang dan upaya yang bersifat out of the box.

Berbagai data-data yang disampaikan baik lembaga pemerintah, nonpemerintah maupun asing, menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia belum mampu bergerak cepat.

Dengan struktur perekonomian yang ditopang sektor konsumsi rumah tangga, pemerintah belum sepenuhnya berhasil menjaga stabilitas harga.

Hal itu menyebabkan daya beli konsumen cenderung tergerus karena tingginya inflasi.

Memang, inflasi umum bergerak menurun, akan tetapi inflasi bahan-bahan makanan (volatile food) bergerak tajam.

Masyarakat tidak dapat beraktivitas leluasa, misalnya memulai usaha-usaha baru, karena harus tertekan harga barang-barang yang cenderung melambung.

Kegagalan pemerintah dalam mengendalikan harga bukan hanya terjadi pada saat momentum hari-hari besar keagamaan, bahkan pada hari-hari biasa pun, harga bahan-bahan pokok merobek kantong masyakarat.

Beberapa bulan lalu, harga cabai melebihi harga daging sapi.

Lonjakan inflasi pun turut disebabkan kebijakan pemerintah di bidang harga (administered price).

Keputusan-keputusan yang masih terasa bagi masyarakat seperti tarif administrasi surat tanda naik kendaraan (STNK) dan pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA, belum lagi harga BBM yang cenderung merangkak naik.

Fenomena inflasi bukan hanya menyulitkan kehidupan masyarakat, melainkan juga berdampak pada aktivitas ekonomi lainnya.

Saat inflasi tinggi, sektor keuangan akan kesulitan menurunkan harga dananya (cost of fund).

Bahkan, tendensi untuk menaikkan suku bunga sejalan dengan inflasi cukup jamak dilakukan.

Bank harus menaikkan suku bunga agar pemilik dana tidak menarik simpanannya.

Investor juga menilai buruk terhadap inflasi tinggi, sehingga memengaruhi keputusan investasi.

Inflasi tinggi menyebabkan harga input dan output melambung, sehingga realisasi investasi cenderung menurun.

Karena pendapatan masyarakat tidak tumbuh secepat kenaikan inflasi, aktivitas bisnis akan tertekan cukup berarti.

Bagi sektor perbankan, akumulasi pengaruh inflasi dapat terekam dari penurunan permintaan kredit 2016, dan kemungkinan masih akan berlanjut pada 2017.

Ketersediaan dana menjadi penentu pencapaian pertumbuhan ekonomi. Sulit mengharapkan peranan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menopang pembiayaan negara.

Apalagi, keseimbangan primer telah defisit sejak 2012.

Hal ini bermakna bahwa pemerintah akan berat untuk membayar bunga utang dari total pendapatan negara.

Keseimbangan primer yang negatif berarti bahwa pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang (Kementerian Keuangan, 2016).

Mengingat kondisi yang demikian, pemerintah sangat mengharapkan partisipasi sektor swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) kebutuhan investasi mencapai Rp26 ribu triliun.

Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar Rp4 ribu triliun atau 15%; sisanya mengundang peranan swasta.

Langkah penerbitan paket-paket kebijakan hingga 14 dinilai merupakan salah satu dari sekian banyak langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengakumulasi pembiayaan dari sektor swasta.

Meski dalam catatan pemerintah, 14 paket kebijakan tersebut telah berjalan, belum tergambar dari lonjakan realisasi investasi.

Bukan hanya itu, 14 paket kebijakan ekonomi, nyatanya tidak mampu memperbaiki peringkat daya saing investasi Indonesia.

Harus disadari bahwa konten paket kebijakan lebih didominasi deregulasi dan debirokratisasi, sehingga proses dan dampaknya tidak akan terlihat cepat.

Selain itu, potensi tidak terlaksananya paket kebijakan tersebut di daerah sangat tinggi.

Langkah ke depan

Ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Pokok-pokok pikiran ini merujuk pada kekuatan ekonomi domestik.

Bagian pertama ialah menjaga daya beli masyarakat sebagai modal dasar untuk mengelola peranan konsumsi rumah tangga terhadap PDB. Dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, pengelolaan daya beli masyarakat dengan baik dapat menjamin pertumbuhan ekonomi nasional pada angka minimal 5% per tahun. Apalagi, saat ini Indonesia ditopang kelompok usia produktif (middle income). Dengan demikian, kebijakan untuk mendinginkan inflasi terutama dari sisi penawaran (supply side) seperti bahan makanan (volatile food) dan barang-barang yang diatur pemerintah (administered price) menentukan perkembangan dan pencapaian ekonomi ke depan. Cakupannya bergerak dari konsumen, produsen, lembaga keuangan, hingga investasi.

Perbaikan iklim investasi terutama di daerah menempati poin krusial dalam memberikan jaminan berusaha bagi investor. Untuk menjaring potensi dana, pemerintah pun tidak harus terfokus pada satu negara saja, tetapi justru memanfaatkan kesempatan mengundang banyak negara yang juga akan meningkatkan barganing position pemerintah.

Selain itu, memberikan tempat lebih baik investor lokal harus menjadi prioritas, baik secara penuh maupun menjadi partner investor asing, sehingga nilai tambah dari aktivitas investasi lebih dirasakan masyarakat.

Selain meningkatkan investasi, hal lain yang perlu menjadi fokus pemerintah ialah mengatasi kesenjangan yang tinggi.

Pemerintah perlu menginisiasi dengan memberi peluang pada usaha menengah kecil dan mikro untuk naik kelas dengan berbagai kebijakan.

Sebagai contoh, perlu diupayakan agar usaha besar dapat menggedong usaha menengah, kecil, dan mikro, yang di masa Orde Baru disebut bapak-anak angkat, dengan berbagai model.

Untuk saat ini, salah satunya yang sudah dapat diimplementasikan ialah pembiayaan replanting bagi kelompok petani melalui skema khusus dengan syarat ada kerja sama dengan hilir/inti, dan selama masa itu biaya hidup petani disediakan terlebih dahulu.

Hal ini bukan saja dapat menaikkan kelas, akan tetapi dapat juga meningkatkan produktivitas dan nilai tambah (value added) dari sektor pertanian, dan perkebunan.

Program ini bisa dilakukan di sektor lain dengan skema yang sesuai.