Rabu, 10 Mei 2017

Era Baru Perancis

Era Baru Perancis
A Agus Sriyono  ;   Diplomat; Pengamat Masalah-masalah Eropa
                                                          KOMPAS, 10 Mei 2017



                                                           
Putaran kedua pemilihan presiden Perancis pada 7 Mei 2017 menghasilkan presiden termuda dalam sejarah modern Perancis untuk lima tahun ke depan: Emmanuel Macron dari jalur independen-tengah. Macron, mantan menteri ekonomi berusia 39 tahun, memperoleh 66,06 persen suara mengalahkan Marine Le Pen, pemimpin Partai Front Nasional, yang memperoleh 33,94 persen suara. Sebanyak 4,2 juta pemilih bersikap abstain.

Kemenangan Macron dinilai bersejarah bukan semata karena ia presiden termuda, tetapi kemenangannya terjadi di luar tradisi politik Perancis di mana partai-partai politik arus utama seperti Partai Sosialis (sayap kiri) dan Partai Republika (sayap kanan) kalah dalam putaran sebelumnya. Di samping itu, kemenangan Macron atas Le Pen yang berhaluan kanan-ekstrem telah menghindarkan Perancis dari ekstremisme.

Dengan kemenangan ini, Macron tampaknya akan membuka era baru bagi Perancis dalam tiga dimensi. Pertama, identitas nasional Perancis akan diperkokoh. Kedua, Perancis akan lebih berperan di Uni Eropa (UE). Ketiga, Perancis akan meningkatkan daya saing di tengah arus globalisasi.

Di sisi lain, pemerintahan baru akan menghadapi tantangan dalam pemilihan parlemen pada 11 Juni 2017. Hal ini mengingat Macron belum memiliki dukungan politik yang kuat karena partai En Marche (”Maju Terus”) baru didirikan Macron setahun lalu. Sementara itu, partai-partai arus utama sudah cukup mengakar dalam perpolitikan Perancis. Meskipun dalam sistem pemerintahan Perancis presiden sebagai kepala negara memiliki kekuasaan besar, efektivitas pemerintahan juga dipengaruhi komposisi anggota parlemen.

Perlu dicatat, walaupun ia mengalami kekalahan, jumlah pendukung Le Pen bertambah dari 7 juta pada putaran pertama menjadi 11 juta pada putaran kedua. Ini berarti kecenderungan tumbuhnya paham ekstrem-kanan di Perancis terus berlangsung seiring berkembangnya partai-partai ekstrem kanan di Austria dan Belanda. Dalam pemilihan presiden Austria 4 Desember 2016, Norbert Hofer calon dari Partai Kebebasan memperoleh 46,7 persen suara; sementara di Belanda, perolehan kursi Partai Kebebasan meningkat dari 15 (2012) menjadi 20 (2017) dalam pemilihan parlemen 15 Maret 2017.

Identitas nasional

Identitas nasional bangsa Perancis sejauh ini tecermin dari semboyan ”Liberte, egalite, fraternite” (kebebasan, persamaan, persaudaraan). Ketiga nilai yang tercantum dalam konstitusi ini menjadi pandangan hidup di tengah komunitas Perancis yang beragam, baik dari segi etnis, agama, maupun tingkat sosial-ekonomi. Dari sekitar 67 juta penduduk Perancis, jumlah etnis minoritas mencapai 30 persen, sebagian besar berasal dari Afrika Utara dan Asia.

Sementara komposisi agama: 63 persen Katolik, 4 persen Kristen, 9 persen Islam, dan agama lain rata-rata di bawah 1 persen (2015).

Sebelumnya, sempat muncul ketakutan apabila Le Pen terpilih sebagai presiden, ketiga nilai luhur sebagai identitas nasional akan tergerus, mengalami reinterpretasi atau bahkan perubahan fundamental. Hal ini disebabkan selama kampanye Le Pen senantiasa mendengungkan sikap anti-imigran dan anti-Islam. Namun, dengan kemenangan Macron, Perancis akan lebih terbuka terhadap kedatangan kaum imigran dari berbagai bangsa dan agama meskipun aspek keamanan tetap menjadi prioritas.

Dalam pidato kemenangannya, Macron secara tegas mengajak rakyat Perancis untuk menghormati demokrasi, pluralisme, dan tak kalah pentingnya: moral politik.

Kemenangan Macron juga akan mencegah berkembangnya nasionalisme baru yang berbasis kesamaan etnisitas, rasial, dan keturunan. Nasionalisme demikian bersifat rasis dan diskriminatif yang jelas ditentang Macron. Gagasan nasionalisme baru yang diangkat Le Pen selama musim kampanye muncul sebagai antitesis terhadap membanjirnya kaum imigran dan maraknya serangan terorisme di Perancis dan Eropa. Di sini gagasan nasionalisme baru jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini bangsa Perancis. Bagi Macron, nasionalisme Perancis harus menghargai kebebasan, toleransi, persamaan, dan hak-hak individu.

Perancis dan UE

Para pemimpin UE menyambut baik kemenangan Macron mengingat presiden baru Perancis merupakan pendukung gigih UE. Kemenangan Macron menghapus kekhawatiran terhadap kemungkinan bubarnya UE pasca Brexit dan membangun optimisme baru akan menguatnya UE. Bagaimanapun, Perancis merupakan salah satu pendiri sekaligus pilar UE bersama Inggris dan Jerman. Dalam pidato kemenangannya, Macron juga menekankan pentingnya UE lebih mendekatkan diri kepada aspirasi masyarakat Eropa.

Berbeda dengan Macron, selama kampanye Le Pen menjual gagasan perlunya menegosiasikan keanggotaan Perancis dalam UE serta berjanji akan menyelenggarakan referendum jika menang. Le Pen yakin apabila dilakukan referendum, rakyat Perancis akan memilih keluar dari UE sebagaimana Inggris. Itulah sebabnya Frexit menjadi momok bagi sebagian besar rakyat Perancis yang menghendaki Le Pen tidak terpilih sebagai presiden.

Sikap Le Pen ini bertolak dari asumsi bahwa selama ini kedaulatan Perancis telah dirampas birokrasi UE di Brussels. Menurut dia, kedaulatan Perancis harus kembali ke rakyat Perancis dengan cara keluar dari UE.

Dalam hal keanggotaan Perancis dalam UE, Macron secara tegas memilih Perancis tetap menjadi bagian dari UE meskipun reformasi UE tetap diperlukan. Baginya, UE telah terbukti menciptakan stabilitas kawasan dan membuat Perancis lebih kuat. Menurut dia, kerja sama memerangi terorisme, misalnya, tidak mungkin hanya dilakukan masing-masing negara.

Perlu upaya bersama pada tingkat regional melalui, antara lain, kerja sama intelijen. Dengan tegas Macron menyatakan akan memberantas terorisme sampai ke akarnya. Apabila Le Pen untuk mencegah teroris memasuki Perancis melalui cara menutup perbatasan, Macron memilih opsi peningkatan efektivitas aparat keamanannya. Menurut Le Pen, Perancis dan negara-negara UE akan sulit mencegah masuknya kaum jihadis jika batas negara tak ditetapkan secara nasional oleh masing-masing anggota UE.

Globalisasi

Sebagai seorang yang berpandangan liberal, Macron melihat globalisasi sebagai sebuah realitas sekaligus kesempatan untuk maju dan berkembang. Perancis harus memanfaatkan era globalisasi demi kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, pasar tenaga kerja harus bersifat terbuka dan meminimalkan keruwetan birokrasi. Saat ini, tantangan Macron antara lain mengatasi jumlah pengangguran yang mencapai 10 persen. Untuk mengurangi pengangguran, Perancis harus kompetitif di tengah globalisasi dan siap bersaing dalam perdagangan bebas. Oleh karena itu, reformasi ekonomi menjadi prioritas pemerintahan Macron.

Dari sudut pandang Le Pen, globalisasi merupakan ancaman bagi rakyat Perancis dan membahayakan peradaban. Menurut Le Pen, menurunnya perekonomian Perancis saat ini disebabkan globalisasi ekonomi yang tidak adil. Konsekuensinya, proteksionisme menjadi pilihan demi menyejahterakan rakyat Perancis. Dari kacamata Le Pen, membanjirnya imigran merupakan akibat dari globalisasi yang pada gilirannya mengancam keamanan Perancis. Untuk itu, Le Pen berargumen pintu bagi kaum imigran harus ditutup. Di pihak lain, Macron melihat mekanisme yang ada dalam UE harus dioptimalkan dalam rangka mengatasi problem imigran gelap. Caranya, antara lain, meningkatkan jumlah penjaga perbatasan secara terkoordinasi.

Setelah mencermati proyeksi tiga dimensi pada era baru pemerintahan Macron, secara umum dapat diantisipasi bahwa selama lima tahun mendatang Pemerintah Perancis akan semakin kokoh mempertahankan identitas nasionalnya, meningkatkan perannya dalam keanggotaan UE, serta tetap ramah terhadap fenomena globalisasi.

Meskipun demikian, pemerintahan Macron perlu menyadari bahwa Perancis dan Eropa pada umumnya belum bebas dari ancaman ekstremisme sayap kanan-ekstrem yang berpotensi merusak tatanan nilai-nilai yang berpihak pada demokrasi, toleransi, dan penghormatan terhadap multikulturalisme.