Mendemokratiskan Myanmar

Mendemokratiskan Myanmar

Juanda Djamal, SEKJEN KONSORSIUM ACEH BARU

Sumber : KOMPAS, 5 Januari 2012

Myanmar kini memasuki peradaban yang lebih terbuka. Mereka menyadari bahwa kekuasaan militer tak dapat menempatkan diri mereka untuk bersanding dan bersaing secara global. Atas dasar itulah, Myanmar pelan- pelan membangun paradigma baru pemerintahan yang demokratis.

Keterbukaan politik Myanmar kian diperjelas saat penanganan bantuan darurat bagi korban badai Nargis, Mei 2008. Lebih menarik lagi, Pemerintah Myanmar menghendaki ASEAN berperan dalam penanganan tersebut. Indonesia jadi pilihan mereka.

Partisipasi Myanmar semakin kuat di tingkat regional, bahkan Myanmar akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada 2014. Tentunya Pemerintah Myanmar mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam memperkuat negaranya menjadi negara yang demokratis.

Fase transisi demokrasi telah dilakukan. Langkah awal adalah menggelar Pemilu 2010. Pemilu tersebut diyakini awal bagi komitmen Pemerintah Myanmar di bawah pengaruh pemerintahan sipil. Walaupun Aung San Suu Kyi belum sepenuhnya dibebaskan dan partainya tak diperkenankan mengikuti pemilu, serta masih terjadi beberapa peristiwa perbatasan, mesti diakui bahwa kondisi politik Myanmar saat ini semakin menuju pada suasana yang lebih terbuka.

Keterbukaan itu kian melebar dengan adanya keinginan Myanmar menjadi ketua ASEAN pada 2014. Bahkan, untuk memperoleh kepercayaan internasional, Pemerintah Myanmar merencanakan mengadakan pemilu ulang. Keadaan politik yang seperti ini membuat Amerika Serikat cepat mengambil inisiatif dengan mengirimkan menteri luar negeri ke Myanmar. Inisiatif tersebut bakal diikuti kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang dan Inggris dalam waktu dekat. Agenda tersebut kian membangkitkan perhatian internasional atas Myanmar, apalagi Presiden AS Barack Obama menunjukkan keseriusan untuk melihat perubahan di Myanmar.

AS mengambil langkah cepat untuk menebarkan kepentingan politik luar negerinya. Myanmar menjadi salah satu negara strategis untuk memperkuat pengaruh AS di Asia Tenggara, terlebih Myanmar memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Tentu harapan tersebut agak berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh China. Apalagi, jika Myanmar menjadi demokratis, China menghadapi tantangan baru di tingkat Asia Tenggara.

Di tengah kian intensifnya upaya internasional untuk mendemokratiskan Myanmar, semestinya Menlu Indonesia dapat berperan lebih besar atas upaya internasional tersebut.

Diplomasi Indonesia

Pemerintah Indonesia memiliki modal besar untuk terlibat dalam proses mendemokratiskan Myanmar. Keterlibatan Indonesia sudah dimulai sejak rekonstruksi bencana badai Nargis di mana beberapa ahli rekonstruksi Indonesia terlibat. Indonesia juga mendukung Pemilu 2010 dan terakhir mendukung kepentingan politik luar negeri Myanmar sebagai ketua ASEAN 2014.

Saat ini Indonesia memiliki kapital yang sangat tinggi untuk bisa menancapkan pengaruh politik luar negerinya. Misalnya, pembelajaran dari reformasi dan demokratisasi nasional, desentralisasi dan mekanisme otonomi khusus, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, hingga proses perdamaian dan demokrasi di Aceh.

Modal di atas semestinya diformulasikan secara baik dan dijadikan senjata diplomasi di tingkat regional dan internasional. Modal tersebut bisa jadi pemicu atas kerja sama yang lebih besar di bidang lain, seperti perdagangan, pendidikan, investasi dan bisnis, pertambangan, serta energi.

Politik luar negeri Indonesia rasanya semakin tumpul. Hal tersebut dapat dilihat atas prestasi Kementerian Luar Negeri saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2011. Myanmar sebagai satu isu strategis di tingkat internasional semestinya dapat dimanfaatkan oleh Kemlu RI untuk memulai beberapa kerja sama penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara atau regional. Misalnya, kerja sama peningkatan kapasitas pemimpin politik melalui beberapa program kunjungan, pertukaran pengalaman, dan pendidikan singkat dalam bidang legislatif. Begitu pula di bidang penguatan masyarakat madani, bisnis dan perdagangan, dan sebagainya.

Indonesia merupakan negara besar. Sudah saatnya kita menunjukkan kekuatan politik luar negeri dalam memengaruhi berbagai pergerakan politik internasional. Semestinya peluang mendemokratiskan Myanmar menjadi program strategis Indonesia pada 2012/2013. Sebab, jika demokrasi Myanmar dapat terwujud, kepemimpinan ASEAN 2014 oleh Myanmar sekaligus juga merupakan prestasi politik luar negeri Indonesia.

Artinya, kebijakan politik luar negeri thousand friends and zero enemy (seribu sahabat dan nol musuh) menjadi kebijakan yang punya landasan kokoh sebagai bukti atas posisi tawar Indonesia yang semakin kuat. Jika tidak, pengaruh politik internasional selalu didominasi oleh negara-negara adidaya yang memiliki senjata dan kapital keuangan yang kuat. ●