Inflasi “Bersubsidi” dan Penurunan Suku Bunga

Inflasi “Bersubsidi” dan Penurunan Suku Bunga

A Tony Prasetiantono, KEPALA PUSAT STUDI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

UGM, YOGYAKARTA

Sumber : KOMPAS, 9 Januari 2012

Hasrat untuk menurunkan suku bunga kian besar pada awal tahun baru 2012 ketika Badan Pusat Statistik, pekan lalu, mengumumkan inflasi 2011 hanya 3,79 persen. Secara teoretis, semestinya hal ini bisa menjadi momentum penurunan bunga lebih lanjut.

Suku bunga acuan (BI Rate) kini 6 persen, berarti masih ada jarak 2,2 persen terhadap inflasi. Kalau ini dipakai sebagai referensi, semestinya bunga acuan BI masih ada ruang gerak untuk turun ke 5,5 persen atau bahkan 5,25 persen. Selanjutnya, suku bunga kredit bank bisa ditekan ke 10 persen. Bisakah begitu?

Penurunan suku bunga acuan BI memang dimungkinkan, tetapi ruang geraknya tidaklah selebar itu. Masalahnya, di balik inflasi rendah tahun 2011 terdapat pengorbanan besar, subsidi bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp 120 triliun. Jumlah yang signifikan, setara dengan 10 persen dari realisasi APBN 2011 yang sekitar Rp 1.200 triliun. Dengan kata lain, inflasi rendah tersebut sesungguhnya mengandung bias subsidi BBM. Jika BBM tidak disubsidi sebesar itu, inflasi pasti melebihi 5 persen.

Sekarang masalahnya, apakah subsidi BBM tahun 2012 akan dibiarkan terus, bahkan mungkin mencapai Rp 140 triliun? Jumlah ini, ironisnya, setara dengan batas kemampuan pemerintah mendanai pembangunan infrastruktur dalam setahun. Jawabannya pasti tidak. Pemerintah berusaha menekan subsidi, antara lain, dengan pembatasan konsumsi. Namun, saya ragu, apakah kebijakan tersebut bakal efektif?

Saya usul agar harga BBM dibagi tiga kelompok. Pertama, harga BBM bersubsidi Rp 4.500 per liter yang hanya boleh dibeli pengendara sepeda motor. Alasannya, pengendara motor adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap krisis ekonomi. Pada 2011, penjualan sepeda motor sekitar 8 juta atau hampir 10 kali mobil. Populasi motor juga 10 kali lipat mobil. Karena itu, segmen ini paling layak menerima subsidi.

Kedua, harga BBM ”setengah subsidi”— katakanlah Rp 6.000 atau Rp 6.500 per liter—yang boleh dibeli pengendara mobil. Kelompok ini sebenarnya tidak layak menerima subsidi. Namun, guna memberi periode transaksi, untuk sementara diberikan subsidi, tetapi dalam jumlah terbatas.

Ketiga, harga BBM sesuai mekanisme pasar atau harga nonsubsidi, seperti BBM jenis Pertamax dan variannya, yang kini sekitar Rp 8.800 per liter.

Saya yakin skema sederhana ini lebih mudah diterapkan daripada skema lain, seperti pembatasan konsumsi yang bisa menyebabkan antrean panjang sehingga rawan terjadi kericuhan.

Cepat atau lambat, harga BBM akan naik. Berharap agar harga BBM tetap pada Rp 4.500 adalah sia-sia belaka. Alasannya, harga minyak tidak mungkin lagi dikembalikan ke level sebelum pertengahan tahun 2008, yakni 70 dollar AS per barrel. Produsen minyak tidak akan mengizinkan. Harga yang realistis kini 90-100 dollar AS per barrel.

Untuk mengantisipasi hal terburuk, pemerintah harus mulai membiasakan masyarakat tidak terpaku pada harga BBM Rp 4.500 per liter. Caranya bisa dengan menaikkan bertahap harga BBM atau cara lain, terapkan tiga harga BBM: subsidi, setengah subsidi, dan mekanisme pasar.

Kalau ini dilakukan, inflasi 2012 akan melesat ke 5 hingga 5,5 persen. Pada level ini, dari pengalaman, tetap dapat dijangkau oleh masyarakat (affordable) dan tidak menimbulkan guncangan politis—hal yang tampaknya ditakuti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan ekspektasi inflasi sekitar 5 persen, bunga acuan BI 6 persen seperti saat ini masih relevan. Masyarakat kita belum terbiasa menabung dengan bunga di bawah laju inflasi. Bisa dimengerti karena jumlah rekening di bank saat ini sekitar 90 juta, yang ekuivalen dengan 60 juta penabung. Angka ini masih kecil (cuma 25 persen) dibandingkan dengan 240 juta penduduk.

Jadi, masih banyak penduduk yang belum tersentuh industri perbankan modern. Mereka mengenal sektor finansial dari penetrasi rentenir yang bunganya tinggi. Inilah salah satu alasan mengapa suku bunga tinggi: masih banyak penduduk tidak punya akses ke lembaga finansial formal.

Luasnya wilayah Indonesia, dengan persebaran geografis dan demografis, ikut memberi andil pembentukan suku bunga tinggi. Ketika sebuah bank membuka cabang di Wamena, Papua, atau Tual, Maluku, dibutuhkan biaya besar. Karena itu, sebenarnya efisiensi perbankan di Indonesia tidak bisa dibandingkan secara apple to apple dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, terutama karena latar belakang geografis dan demografis. Indonesia masih harus meningkatkan banking habit yang indikatornya adalah jumlah rekening nasabah.

Demikian pula pendalaman finansial yang indikatornya adalah rasio kredit perbankan terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio kita baru 30 persen, masih menderita ”pendangkalan finansial”. Jauh di bawah rasio ideal minimal 100 persen yang sudah dicapai Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan China.

Sambil membenahi masalah struktural dan berdimensi jangka panjang tersebut, adakah kemungkinan menurunkan bunga kredit secara ”potong kompas”? Menurut saya bisa, asal pemerintah mau menjadi lokomotifnya. Caranya, pemerintah harus rela berkorban untuk tidak menetapkan target laba terlalu tinggi terhadap bank BUMN. Ketika bank-bank BUMN tidak dikejar target laba, mereka pun bisa mengendurkan net interest margin (NIM). Pada saat itulah suku bunga kredit dapat ditekan.

Jika bank-bank BUMN bisa berperan sebagai pelopor pergerakan penurunan suku bunga kredit, bank-bank yang lain pasti mengikuti. Kalau pelopornya punya pangsa pasar kredit yang besar, mustahil bank-bank lain akan tinggal diam. Pangsa terbesar kredit itu sesungguhnya dimiliki oleh bank-bank BUMN. Menteri BUMN Dahlan Iskan bisa membantu. ●