WAWANCARA
Loyalitas
Polri Hanya untuk Rakyat
Badrodin Haiti ; Calon Kepala Kepolisian
Negara RI
|
KOMPAS,
20 Februari 2015
Calon Kepala Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal
Badrodin Haiti menegaskan, ia akan memastikan Polri solid dan berkomitmen
dalam bertugas demi kepentingan rakyat. Terkait konflik Polri dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi, ia optimistis tiga pelaksana tugas pimpinan KPK yang
ditunjuk Presiden Joko Widodo bisa memperbaiki pola komunikasi KPK dengan
Polri.
Berikut petikan wawancara Kompas dengan Badrodin di rumah
dinasnya di Jakarta, Kamis (19/2).
Apa
langkah untuk memperbaiki sinergi dengan KPK?
Pertama, saya akan berkomunikasi dengan pimpinan baru KPK untuk mencari jalan keluar
terkait persoalan hukum pimpinan KPK. Masalah ini bukan persoalan berat.
Namun, untuk menyelesaikannya perlu persamaan pandangan antara Polri dan KPK.
Kita tidak bisa saling ngotot.
Apa
dampak kisruh tersebut terhadap Polri?
Secara keseluruhan tidak ada dampak besar di jajaran Polri
ataupun di daerah. Konflik Polri dengan KPK hanya berpengaruh signifikan di
Bareskrim Polri. Sejumlah kasus terhambat ditangani oleh penyidik karena
mereka fokus menangani beberapa kasus yang menyangkut pimpinan KPK.
Kisruh
KPK-Polri diduga menimbulkan polarisasi di Polri. Apa upaya untuk
mengembalikan soliditas Polri?
Kami sudah melakukan berbagai upaya sejak awal gejolak
tersebut. Saya telah mengumpulkan perwira menengah dan perwira tinggi, lalu
kami juga bertemu dengan para kepala polda dan jajarannya. Pekan ini, kami
juga telah mengadakan pertemuan dengan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi
(Wanjakti) Polri. Semua pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bersama untuk
mendukung siapa pun Kepala Polri yang akan dicalonkan Presiden Joko Widodo.
Dengan demikian, dipastikan tidak ada polarisasi di Polri.
Tidak ada pula kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan. Kami
berkomitmen loyal pada tugas untuk kepentingan rakyat.
Bagaimana
prioritas penanganan korupsi?
Tugas polisi tidak hanya menangani korupsi, ada terorisme,
narkoba, kecelakaan lalu lintas, kejahatan jalanan, dan lain-lain. Namun,
saya setuju pemberantasan korupsi diprioritaskan. Di Polri kini ada
Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim. Direktorat itu akan diperkuat
dengan menguatkan anggaran dan peralatan yang sejalan dengan penguatan target
operasi. Namun, harus diingat, kewenangan penanganan korupsi antara Polri dan
KPK berbeda.
Kami tidak berwenang menyadap, kecuali penyadapan itu
dilakukan bagi pihak yang telah terbukti kasus korupsinya. Selain itu, kami
juga terkendala izin, sebab tidak seperti KPK yang berwenang memeriksa
pejabat negara, kami harus memegang izin (Presiden) terlebih dahulu untuk
memeriksa menteri atau gubernur.
Apa
prioritas lainnya?
Kami juga menggiatkan pemberantasan terorisme, penanganan
narkoba, dan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Prioritas terhadap kejahatan
narkoba karena penyalahgunaan narkoba telah berdampak korban jiwa 43 orang
per hari. Kecelakaan lalu lintas juga diprioritaskan, sebab 50-60 orang
meninggal per hari.
Terkait terorisme, kami memprioritaskan upaya preventif
untuk menangkap terduga teroris sebelum mereka beraksi.
Soal
dugaan kepemilikan rekening gendut?
Saya telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2013 kepada KPK. Laporan itu pun telah
diverifikasi dengan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang saya
miliki. Silakan dicek di KPK. Kalau saya yang menjawab, terkesan saya membela
diri.
Bagaimana
pula dengan dugaan pelanggaran HAM terkait pelaksanaan hukuman mati Fabianus
Tibo di Sulawesi Tengah pada 2007?
Silakan dibuktikan dugaan tersebut. Saat saya bertugas,
Komnas HAM telah melakukan pengawasan terhadap saya dan tim, selain itu pasti
ada pula aktivis HAM di sana (Sulteng). Silakan ditanyakan kepada mereka,
apakah ada tindakan saya yang melanggar HAM atau tidak. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar