Nasib Pendidikan di Tahun Politik Junaidi Abdul Munif  ;   Direktur El-Wahid Center Universitas Wahid Hasyim Semarang

MEDIA INDONESIA,  13 Januari 2014

                                                                                                                       

TAHUN 2014 disambut gegap gempita, terlebih pada tahun ini akan ada momentum lima tahunan; pemilu legislatif dan presiden. Hiruk pikuk partai politik (parpol) dan calon presiden sudah mulai marak sejak 2013, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Boleh jadi ini menjadi tahun politik saat `kekaburan' di segala bidang tampak nyata di depan nyata. Di tahun ini, harapan membuncah, sekaligus kegamangan tetap saja muncul. Ini kalau ternyata yang terpilih sebagai pejabat eksekutif dan legislatif tak banyak berpihak pada rakyat. Lagi-lagi rakyat hanya menjadi komoditas politik dan penonton di luar panggung pemerintahan (kekuasaan). Bagaimana nasib dunia pendidikan di tahun politik ini? Pendidikan merupakan jantung kemajuan sebuah negara. Jika pendidikannya maju, negara akan maju. Pendidikan yang baik akan menciptakan generasi sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Manusia yang unggul adalah aset utama dalam menghadapi persaingan global. Ketika sumber daya alam semakin menipis, manusia unggul akan berusaha menyiasati kondisi tersebut agar negaranya tetap bertahan. Hal pertama mesti dilihat, adakah hubungan yang signifikan antara du nia pendidikan dan dunia politik (praktis) hari ini? Hubungan secara langsung memang dak ada, atau tidak kasat tidak ada, atau tidak kasat mata. Namun, bagaimana kita melihat jabatan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud), yang tak bisa dilepaskan dari konstelasi politik nasional. Sebelum menjabat sebagai mendiknas/bud, Mohammad Nuh pernah menjabat menristek (menteri riset dan teknologi), jabatan yang masih ada hubungannya, karena riset dan teknologi merupakan anak kandung pendidikan itu sendiri. Kedua, sebagai salah satu kementerian, anggaran pendidikan dan kebudayaan mesti mendapatkan persetujuan dari DPR. Di sini terbuka peluang untuk memunculkan kompromi-kompromi politik dari anggota legislatif yang secara tersirat membawa misi parpol. Artinya, pendidikan--di tingkat struktur elite-tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Optimalisasi penganggaran sebesar 20% dari APBN, misalnya, dapat menjadi medan lobi politik. Terkait dengan dua hal tersebut, dunia pendidikan tak bisa dilepaskan dari persoalan politik praktis. Dibutuhkan komitmen bersama dari semua elemen elite politik, baik legislatif maupun eksekutif, untuk bahu membahu memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai survei pendidikan internasional (semisal PISA) 2012 (diumumkan 6 De sember 2013), In donesia menduduki peringkat 64 dari 65 negara yang berparti sipasi dalam survei. Skor literasi matematika 375 dan skor literasi sains 382. Shang hai (China), Singapura, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan Vietnam bahkan berhasil mengungguli Amerika Serikat yang selama ini seolah menjadi kiblat pendidikan internasional. Empat pekerjaan besar Sudah jamak terdengar bahwa di Indonesia, ganti menteri ganti kurikulum. Sebelum satu kurikulum diterapkan dengan sukses, sudah ganti kurikulum baru lagi. Akibatnya, timbul permasalahan di level guru/pengajar, yang berhadapan langsung dengan siswa. Guru belum cakap mengimplementasikan kurikulum, tapi sudah ganti kurikulum. Konsentrasi guru akan terbelah, memahami kurikulum dan mengajarkan pelajaran pada siswa. Mendapatkan hasil dari sebuah kurikulum tidak cukup dalam waktu 5-10 tahun. Perlu proses yang panjang, sejak sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi keberhasilan kurikulum bukan ketika seorang anak didik lulus jenjang pendidikan tertentu, tetapi kemampuan dia dalam menyelesaikan problem-problem kehidupannya di lingkungan kerja dan masyarakat. Maka, indikatornya mesti dilihat secara holistis, meski partikularitasnya tetap diteropong sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kurikulum di masa mendatang. Bukan dengan mengganti keseluruhan perangkat kurikulum, melainkan hanya pada aspek sub-subnya, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sering bergonta-gantinya kurikulum akan menjadikan siswa sebagai `kelinci percobaan' yang masa depannya digadaikan pemerintah. Setidaknya, ada empat pekerjaan besar yang menjadi proyek jangka panjang dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Kalau bisa dituntaskan dengan baik, pendidikan di Indonesia akan mengalami perkembangan yang signifikan untuk bersaing dengan negara-negara lain. Pertama, ujian nasional (UN) masih menjadi kontroversi yang selalu hangat setiap tahun. Hal itu akan menjadi isu yang layak dijual untuk menarik para praktisi dan pemerhati pendidikan. Secara politik, UN juga sangat mungkin dikomodifi kasi sebagai ‘alat pertarungan’ politik. Pemerintah mesti memberikan jaminan bahwa UN benar-benar cerminan kualitas siswa. Kalau tak bisa menjamin, sebagaimana rekomendasi MK pada 2009, UN jangan dipaksakan untuk tetap dilaksanakan. Kedua, kurikulum 2013 yang mulai disosialisasikan 2013 dan berlanjut pada 2014 juga masih menjadi wacana yang akan tetap renyah dibahas dalam diskusi dalam rangka pengambilan kebijakan. Berbagai kontroversi yang mengiringi kehadirannya, baik secara teknis maupun filosofis, memerlukan argumentasi dan penyamaan visi-misi sebagai syarat tetap dipertahankan sebagai kurikulum nasional. Kurikulum dapat didefinisikan sebagai sejumlah informasi dan pengalaman yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Kurikulum disusun oleh atas (pusat), diindoktrinasikan kepada anak didik melalui metode paksaan, dan diukur melalui suatu standar (Tilaar, 2012).  Kurikulum 2013 pun setali tiga uang, buku panduan pelaksanaannya pun dicetak oleh pusat. Kurikulum yang demikian akan bertolak dari pendidikan yang berpusat pada anak didik dan masyarakat. Ketiga, pendidikan karakter yang masih terus menjadi wacana publik. Pendidikan karakter bisa dikatakan proyek sepanjang zaman yang tak bisa diganggu gugat, apalagi ditiadakan. Terlebih, justru pendidikan karakter ini karena merupakan konsep yang abstrak, bisa ditarik sesuai bidang-bidang tertentu. Praktisi, pengamat, dan peneliti pendidikan berlomba-lomba menawarkan konsep pendidikan karakter yang tepat untuk diterapkan di lembaga pendidikan kita. Doni Koeseoma (2012) menjelaskan bahwa konsep pendidikan karakter di Indonesia diberikan secara eksplisit pada pelajaran pendidikan budi pekerti pada 1960-an. Mata pelajaran itu pernah menjadi pelajaran yang berdiri otonom, seperti pada pelajaran PMP. Namun, apa yang terjadi ketika anak didik kita masih dianggap sebagai anak-anak yang `belum berkarakter', siapa yang salah? Keempat, menghasilkan guruguru yang berkualitas dan mumpuni. Permasalahan guru memang kompleks karena guru termasuk pemegang saham (stakeholder) dalam proses transformasi pendidikan di Indonesia, untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia (Tilaar, 2012). Adanya pelatihan terhadap guru memang sangat baik, kendati masih banyak kritik di sana-sini. Tanpa adanya guru-guru yang baik sebagai penerjemah dan pelaksana kurikulum di tingkat satuan pendidikan, kurikulum hanya menjadi macan kertas yang gagah di tataran konsep. Mendikbud visioner Mudahnya begini, tidak perlu ada UN yang `didikte' dari pusat andai para guru kita telah siap sebagai pihak yang paling bisa mengerti keadaan anak didiknya. Pendidikan karakter akan berbicara seandainya para guru kita sekaligus menjadi teladan buat anak didik, yakni guru yang kreatif dan menginspirasi anak didik untuk mencintai ilmu pengetahuan. Pendidikan karakter adalah pendidikan keteladanan. Patut ditunggu, siapa mendikbud yang akan terpilih di tahun mendatang. Tugas paling utama mendikbud ialah menyelesaikan empat pekerjaan rumah tersebut. Dalam menyelesaikan tiga pekerjaan besar tersebut, kita tidak berharap cara yang dilakukan ialah dengan mengganti kurikulum. Untuk UN, memang perlu ditinjau ulang yang sesuai dengan kurikulum 2013, yang di SD dikabarkan tidak akan ada UN lagi. Kita berharap mendikbud bukan jabatan yang diberikan dengan dilandasi tawar-menawar politik, melainkan ikhtiar bersama dalam rangka menuju seabad Indonesia merdeka pada 2045, yang masih 31 tahun lagi. Pada tahun tersebut, kita mengalami bonus demografi, di saat penduduk Indonesia akan lebih banyak diisi masyarakat usia produktif. Jika gagal mengelola pendidikan, bonus demografi itu dapat berubah menjadi bencana demografi. Masih banyak yang lebih penting ketimbang urusan politik praktis. Pendidikan adalah kemudi dan jangkar yang akan membuat kapal raksasa bernama Indonesia berlayar dan berlabuh.  ●