Senin, 14 Januari 2013

Tahun Kebangkitan Infrastruktur Indonesia


Tahun Kebangkitan Infrastruktur Indonesia
Handi Sapta Mukti ; Praktisi Manajemen dan Teknologi Informasi, 
Pemerhati Masalah Sosial & Lingkungan, 
Mahasiswa Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Manajemen PPM
SINDO, 14 Januari 2013



Harus kita akui pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur di negara-negara tetangga kita di Asia.
Bahkan di antara negara-negara ASEAN, pembangunan infrastruktur kita juga masih tertinggal, khususnya jika dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Parameternya mudah, kita lihat saja kondisi fasilitas jalan dan pelabuhan di Indonesia atau jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain, apakah lancar, mudah, dan murah? Coba kita lihat fakta-fakta berikut ini, misalnya, Pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni masih sering mengalami antrean panjang bahkan hingga berhari-hari, jarak tempuh lewat darat Jakarta–Surabaya semakin lama semakin memakan waktu. 

Bahkan jarak tempuh dari pabrik di sekitar Jabodetabek menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta memerlukan waktu yang semakin panjang dari waktu ke waktu karena truk pengangkut harus menembus kemacetan di sepanjang tol dalam kota yang kian parah setiap harinya. Apa akibat dari semua itu? Tentu saja harga barang menjadi mahal karena ongkos distribusi naik, komoditas barang yang mempunyai batas usia (expired date) bisa busuk di perjalanan dan terbuang percuma. 

Selain itu kapal-kapal pengangkut menjadi lebih lama bersandar di pelabuhan yang berakibat pada naiknya biaya sandar di satu sisi dan antrean kapal yang akan masuk pelabuhan juga menjadi semakin lama. Buruh pun berteriak untuk meminta kenaikan upah karena harga-harga yang semakin melambung dan daya beli turun. Ongkos produksi dan distribusi semakin mahal,margin semakin tertekan, pengusaha dan investor pun semakin keras memutar otak untuk meningkatkan efisiensi.

Mereka yang tidak kuat bisa saja menutup usaha atau hengkang dan mencari lokasi investasi baru di negara lain. Jika sudah demikian, tingkat pengangguran pun akan meningkat dan masyarakat miskin bertambah yang berbuntut pada tingkat kriminalitas yang meningkat pula. Dapat kita bayangkan begitu banyak dan besar efek berganda baik sosial maupun ekonomi yang bisa terjadi sebagai akibat dari buruknya infrastruktur. 

Infrastruktur adalah sarana penunjang bagi aktivitas masyarakat di suatu wilayah yang juga berfungsi untuk menghubungkannya dengan wilayah-wilayah lain dalam melakukan berbagai aktivitas. Dalam praktik, rantai suplai (supply chain) infrastruktur transportasi dan telekomunikasi memegang peranan yang sangat vital dalam mewujudkan berjalannya proses supply dan demand di dalam proses produksi dan distribusi.Ketersediaan transportasi jalan, jalur kereta, udara, dan laut merupakan hal yang sangat vital.

Kebutuhan energi dan telekomunikasi juga harus dipenuhi. Kemauan suatu pemerintah di suatu wilayah untuk membangun dan meningkatkan sarana infrastrukturnya menjadi satu hal yang patut dipertimbangkan dalam menentukan lokasi investasi (Chase & Jacobs 2011, Operations and Supply Chain Management). Jadi iklim investasi di suatu negara pun akan sangat tergantung pada keseriusan pemerintah di negara tersebut dalam membangun infrastrukturnya.

Sistem Logistik Nasional 

Baru-baru ini pemerintah kita melalui Menko Perekonomian mencanangkan dibentuknya Sistem Logistik Nasional (Sislognas) sebagai satu upaya untuk meningkatkan nilai kompetitif bangsa dan produk-produk yang dihasilkannya dalam menghadapi persaingan global.Tentu saja ini merupakan inisiatif yang sangat baik dan harus didukung semua pihak.

Apakah Sislognas? Secara definisi Sislognas adalah suatu Sistem yang mampu untuk menjamin berlangsungnya suatu proses pergerakan atau distribusi barang baik material maupun produk jadi dari satu tempat ke tempat lain dengan baik dan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam skala wilayah nasional Indonesia. Secara ringkas Sislognas adalah suatu sistem yang mendukung proses pengelolaan rantai suplai (supply chain management) berskala nasional. 

Keberhasilan Sislognas tentu saja tidak akan terlepas dari kesiapan dan kemauan pemerintah untuk mempersiapkan dan membangun sarana infrastruktur yang memadai. Terlebih negara kita adalah negara kepulauan di mana sumber daya alam kita tersebar dari Sabang sampai Merauke, lokasi pabrik yang mendekati sumber daya alam, dan proses distribusi yang harus menjangkau pasar dan konsumen yang juga tersebar. Tanpa sarana infrastruktur yang baik, mustahil Sislognas dapat terwujud dan kita bisa menghasilkan produk-produk yang kompetitif, berkualitas, dan mudah dijangkau. 

Kita boleh sedikit lega karena di tahun 2013 ini pemerintah menyiapkan investasi sebesar USD20 miliar (setara Rp200 triliun) untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur. Dengan dana sebesar itu direncanakan pemerintah akan meningkatkan kapasitas jalan yang ada sekarang sepanjang 4.278 km, menambah jalan baru sepanjang 559 km, dan membangun jalur kereta api sepanjang 380 km. Di samping itu juga akan dilakukan perbaikan terhadap 120 pelabuhan udara dan menambah 15 pelabuhan udara baru serta dibangun 61 pelabuhan kapal laut. 

Produksi dan distribusi energi juga akan ditingkatkan dengan pembangunan pembangkit listrik baru beserta transmisinya dan pemipaan gas. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan total investasi yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2013 sebesar Rp390,3 triliun atau meningkat dari Rp290 triliun pada tahun sebelumnya (2012). Kita tentu semua berharap agar apa yang telah dicanangkan ini dapat segera dimulai dan terwujud. 

Solusi Infrastruktur 

Dalam kerangka pembangunan infrastruktur ini jadi terlihat bahwa langkah pemerintah menaikkan upah minimum regional (UMR) merupakan langkah yang kurang tepat. Karena dengan menaikkan UMR secara langsung akan menaikkan biaya produksi dan distribusi yang berakibat pada kenaikan harga barang dan jasa.Ujung-ujungnya daya beli masyarakat tetap saja akan rendah karena kenaikan UMR tersebut tidak akan mampu mengatasi kenaikan hargaharga barang dan jasa yang ditimbulkannya. 

Seharusnya pemerintah sadar bahwa alih-alih meminta pengusaha atau investor untuk menaikkan UMR, pemerintahlah seharusnya menyelesaikan akar masalahnya dengan meningkatkan dan membangun sarana infrastruktur yang mendukung proses produksi dan distribusi tadi. Dengan demikian akan terjadi peningkatan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi sehingga biaya bisa diturunkan dan harga-harga dapat ditekan dan pada gilirannya daya beli masyarakat pun otomatis akan meningkat. 

Investor juga akan semakin percaya diri untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Mari kita tunggu realisasi pemerintah untuk membangun infrastruktur tersebut dan semoga tahun 2013 ini dapat menjadi tahun kebangkitan infrastruktur Indonesia! 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar