|
JAWA
POS, 23 Januari 2013
|
MUNDURNYA Hary Tanoesoedibjo
dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan babak baru kiprah politikus
pengusaha di panggung politik Indonesia. Bos MNC Group itu merupakan
pendatang baru di dunia politik. Apa kepentingan Hary Tanoe masuk parpol?
Belum terjawab pertanyaan itu, muncul pertanyaan lagi: apa yang dicari Hary
Tanoe dengan mundur dari partai yang sudah dia biayai miliaran rupiah
tersebut?
Hengkangnya Hary Tanoe itu bareng dengan keinginan Surya Paloh mengambil alih posisi ketua umum Partai Nasdem yang selama ini ''dititipkan'' kepada Patrice Rio Capella. Alasan Hary Tanoe bahwa dirinya mundur karena menginginkan partai tersebut dipimpin anak-anak muda tentu sebuah alasan normatif. Banyak alasan lebih pragmatis yang bisa diduga-duga di balik itu. Ada pergeseran perilaku pengusaha yang masuk ke parpol. Dulu ada istilah: jangan menaruh telur di satu keranjang. Artinya, para pengusaha menyokong beberapa parpol. Dengan demikian, partai mana pun yang menang, dia tetap punya ''saham'' di parpol penguasa. Saat ini, ada tren para pengusaha justru masuk ke dalam struktur partai dan berusaha menguasai partai tersebut. Sebagian pengusaha sekarang justru menaruh seluruh telurnya di dalam satu keranjang. Hary Tanoe dan Surya Paloh adalah contoh pengusaha yang ingin berkuasa di sebuah parpol. Surya Paloh mendirikan Nasdem setelah kalah dalam pemilihan ketua umum Golkar pada Munas VIII di Riau pada 9 Oktober 2009. Sementara itu, Hary Tanoe masuk parpol setelah berurusan dengan KPK meski masih sebatas menjadi saksi. Contoh lain pengusaha yang menguasai parpol adalah Aburizal Bakrie. Orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes pada 2007 itu sejak masuk Golkar pada 1984 tidak pernah aktif dalam kepengurusan. Ical -sapaan Aburizal Bakrie- baru masuk dalam kepengurusan pada masa kepemimpinan Jusuf Kalla, yakni sebagai anggota dewan pertimbangan partai. Dan pada Munas Golkar 2009, Ical terpilih sebagai ketua umum partai beringin. Era kepemimpinan pengusaha dalam parpol dimulai Jusuf Kalla di Golkar dan Soetrisno Bachir di PAN. Sistem politik yang mahal di Indonesia memang membuat pengusaha berdaya tawar tinggi. Munculnya tren politisi pengusaha, menurut Fachry Ali, adalah hasil perubahan struktural dalam sistem kekuasaan Indonesia. Kontestasi politik di Indonesia telah mengikuti sistem pasar. Pemimpin politik bisa memiliki latar belakang apa pun. Sebab, kata Alfian, menjadi pemimpin politik seharusnya didasari oleh keterpanggilan untuk memperbaiki negara dan bangsa. Karena itu, ada seorang dokter seperti Mahathir Mohamad; ibu rumah tangga seperti Corazon Aquino dan Megawati Soekarnoputri; tentara seperti Wiranto, Prabowo Subianto, dan SBY; ilmuwan seperti Habibie; atau aktivis seperti Akbar Tandjung. Memimpin bisnis dan parpol sama-sama membutuhkan kemampuan negosiasi untuk mengoptimalkan tujuan. Namun, pemimpin politik bersifat mengabdi, sedangkan orientasi pemimpin bisnis hanya satu, profit. Karena itu, niat seorang politikus pengusaha seperti Hary Tanoe, Surya Paloh, atau Aburizal Bakrie harus diluruskan. Mereka harus bisa membedakan politik demi kesejahteraan dan politik demi keuntungan pribadi atau kelompok. Keputusan Ical melepas semua jabatan di Grup Bakrie sudah tepat. Meski pada praktiknya Ical tetap tak bisa dilepaskan dari kepentingan bisnis Grup Bakrie. Sebaiknya Hary Tanoe dan Surya Paloh melakukan hal yang sama ketika memutuskan masuk ke parpol. Meski tidak ada larangan, hal tersebut harus dibudayakan sebagai etika politisi pengusaha untuk mengurangi conflict of interest. Pakar ekonomi politik James Buchanan memunculkan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) untuk menggambarkan bahwa merupakan sebuah pilihan rasional bila seseorang yang terjun ke politik memperjuangkan kepentingan pribadinya. Dan kepentingan itu bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang dia wakili atau justru menjadi simbiosis mutualisme (Deliarnov, 2006). Jadi, jangan heran bila artikulasi kepemimpinan Ical di Partai Golkar tidak mungkin merugikan Grup Bakrie. Misalnya, dalam kasus lumpur Lapindo. Namun, Ical, Hary Tanoe, Surya Paloh, dan politisi pengusaha yang lain harus ingat bahwa masyarakat selalu mengawasi. Bounded Rationality Theory yang digagas Herbert A. Simon menunjukkan, pilihan rasional para politikus yang memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan lebih utama dari kepentingan masyarakat secara otomatis dibatasi. Masyarakat akan memberikan ''hukuman'' dengan tidak memilih politikus tersebut pada pemilihan berikutnya. Tren munculnya politisi pengusaha itu juga dikhawatirkan Akbar Tandjung dalam bukunya, The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Reformasi. Akbar begitu khawatir kepemimpinan para saudagar tersebut akan menggerus tradisi kuat pelembagaan Partai Golkar dalam jangka panjang. Gaya pengusaha Jusuf Kalla saat itu dinilai Akbar sangat pragmatis dan hanya berorientasi pada kekuasaan. Pelembagaan partai sangat menentukan sebuah parpol mengakar atau tidak. Seperti yang disampaikan Kris Nugroho (Jawa Pos, 16/1), kemampuan partai untuk bertahan dari pemilu ke pemilu dikondisikan oleh pengakaran mereka dan kemampuannya mengatasi tantangan-tantangan elektoral. Dosen FISIP Unair yang juga doktor politik lulusan UGM itu menilai, pengakaran partai tidak bisa diukur dari kemampuan partai membangun penetrasi keorganisasiannya. Partai mengakar didukung pemilih stabil dan mampu melakukan pengayaan kelembagaan guna menggali sumber-sumber dukungan baru. Selain itu, merujuk pada Mainwaring dan Scully (1995), pelembagaan parpol bisa terancam bila organisasi kepartaian menjadi subordinasi kepentingan pemimpinnya. Kepemimpinan Ical di Golkar memang bisa mengancam pelembagaan partai tersebut. Namun, karena pelembagaan Golkar sudah begitu kuat dan teruji, tampaknya, partai tidak akan melemah secara signifikan. Berbeda dari Partai Nasdem yang masih hijau. Konflik antara Surya Paloh dan Hary Tanoe jelas merupakan ancaman serius terhadap pelembagaan partai tersebut. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar