Mengatasi Kemiskinan

Mengatasi Kemiskinan Firmanzah ;   Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

REPUBLIKA, 31 Desember 2012

Kemiskinan merupakan musuh bersama. Persoalan kemiskinan dalam berbagai literatur ilmiah dibedah dengan menggunakan dua pendekatan yang dipandang sebagai pemicu kemiskinan, yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.  Premis kemiskinan struktural seringkali membenturkan kemiskinan sebagai akibat ketidakberpihakan pembuat kebijakan atau pemerintah atau sebaliknya. Sementara, di sisi lain kemiskinan kultural hadir sebagai akibat dari keterbelakangan sosial, budaya, eko nomi, politik yang berimbas pada sikap dan perilaku. Bagi Indonesia, penanggulangan dan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas nasional yang telah didesain dalam berbagai program kerja jangka panjang pemerintah. Komitmen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan telah dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3 - KI) 2012-2025. Kinerja program pengentasan kemiskinan telah mampu mampu menekan angka kemiskinan secara bertahap. Sepanjang 2005-2012, angka kemiskinan menurun rata-rata antara 1,16 persen hingga 1,27 persen per tahun dan menyejahterakan sekitar tujuh juta jiwa penduduk.  Melalui empat klaster yang telah didesain, pengentasan kemiskinan kini telah banyak menunjukkan hasil yang positif. Angka kemiskinan per Maret 2012 dapat ditekan menjadi 29 juta orang (11,9 persen) dari 35,7 juta orang (15,97 persen) di tahun 2005. Angka ini ditargetkaan dapat mencapai 11,5 persen di akhir 2012 serta pada 2013 dan 2014 ditargetkan masing-masing di kisaran 9,5-10,5 persen dan 8-9 persen. Program Pengentasan Skenario empat klaster sasaran program pengentasan kemiskinan sudah menunjukkan keberhasilan, khususnya dalam menekan jumlah penduduk miskin melalui keep buying strategy. Strategi ini sekaligus juga mencegah "jatuhnya" kelompok masyarakat menjadi "miskin" akibat external-shockdari dampak krisis di zona Eropa dan resesi global. Klaster satu, bantuan dan perlindungan sosial. Pada kelompok ini pemerintah memberikan bantuan kepada rumah tangga sasaran (RTS) untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Program ini meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan bantuan sosial lainnya.  Anggaran BOS tahun 2012 sebesar Rp 27,67 triliun memungkinkan tiap siswa SD mendapat bantuan Rp 580 ribu per tahun dan siswa SMP sebesar Rp 710 ribu per tahun. Selain itu, 1,1 juta beasiswa untuk siswa SMA dengan anggaran Rp 860,3 miliar dan 400 ribu siswa SMK dengan anggaran Rp 312 miliar. Selain itu, beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin (Raskin) masing-masing 15 kg per RTS per bulan dengan harga Rp 1.600 per kg. Total anggaran disiapkan Rp 15,3 triliun untuk 3,15 juta ton Raskin bagi 17,49 juta RTS. Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Setiap RTSM mendapat antara Rp 600 ribu dan Rp 2,2 juta per tahun. Anggaran PKH 2012 sebesar Rp 1,8 triliun untuk 1,5 juta RTSM di 33 provinsi, 168 kabupaten/kota, dan 1.787 kecamatan.  Anggaran kesehatan gratis 2012 sebesar Rp 7,55 triliun, meliputi Jamkesmas Rp 5,9 triliun dan Jamersal (Jaminan Persalinan) Rp 1,75 triliun. Bantuan sosial lainnya, seperti bantuan sosial untuk pengungsi korban bencana alam/sosial, bantuan untuk penyandang cacat Rp 300 ribu per bulan, dan bantuan untuk lanjut usia (lansia) telantar Rp 200 ribu per orang per bulan untuk 26.500 orang. Klaster dua, pemberdayaan masyarakat. Klaster dua ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Program pada klaster ini dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di lima kementerian. Anggaran PNPM 2012 mencapai Rp 14,053 triliun. Klaster tiga, kredit usaha rakyat (KUR). Program pada kelompok ini dilaksanakan dengan tujuan membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kapasitas serta memperluas usahanya. Melalui program ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat KUR. KUR tahun 2010 telah dikucurkan Rp 17,23 triliun dan tahun 2011 Rp 29 triliun. Tahun 2012, KUR ditargetkan lebih dari Rp 30 triliun sehingga dapat memperbesar aksesibilitas finansial usaha mikro dan kecil yang non-bankable. Mekanisme KUR yang diluncurkan sejak 2007 ini telah berhasil meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah dan menekan angka kemiskinan.  Klaster empat, program prorakyat. Program pada klaster ini dimaksudkan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui 3tiga klaster lainnya. Program ini, antara lain, program rumah sangat murah dan murah tahun 2012 sebanyak 6.162 unit dengan anggaran Rp. 514,58 miliar, program kendaraan umum angkutan murah dengan anggaran APBN 2012 Rp 50 miliar, program listrik murah dan hemat dengan anggaran Rp 288 miliar, program peningkatan kehidupan nelayan Rp 1,2 triliun.  Selain itu, juga program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) tahun 2012 di 571 desa, sistem penyediaaan air minum (SPAM) di 275 kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 131 kecamatan, 418 desa, dan 205 kawasan khusus dengan anggaran Rp 2,164 triliun. selain itu, program peningkatan kehidupan mas ya rakat pinggir perkotan sebesar Rp 74,77 miliar di lima wilayah sebagai kan tong kemiskinan-kota, yakni DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar.  Pada 2013, pemerintah mendorong integrasi program di semua klaster untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Ditargetkan, kemiskinan di Indonesia dapat ditekan di kisaran 9,5 persen hingga 10,5 persen pada akhir 2013. Alokasi anggaran dalam UU 19 tahun 2012 tentang APBN 2013 untuk pengentasan kemiskinan pun mencapai Rp 115,5 triliun. Strategi pencapaian target pengentasan kemiskinan melalui empat klaster ini diharapkan mampu menjadi bantalan penekan jumlah penduduk miskin menuju masyarakat sejahtera. Dengan spirit Indonesia incorporated, pengentasan kemiskinan dapat lebih mudah diwujudkan. Masa depan Indonesia adalah Indonesia sejahtera dengan tingkat peradaban tinggi dan terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan ekonomi. ●