17 Tahun Pemberdayaan Damandiri

17 Tahun Pemberdayaan Damandiri Haryono Suyono ;  Mantan Menko Kesra dan Taskin

SUARA KARYA, 14 Januari 2013

Sejak didirikan secara resmi oleh empat serangkai, almarhum mantan Presiden HM Soeharto, Prof Dr Haryono Suyono, almarhum Sudwikatmono dan almarhum Liem Sioe Liong (Sudono Salim) pada tanggal 15 Januari 1966(?), hari ini Yayasan Damandiri yang genap 17 tahun konsisten dengan visi dan misi yang diembannya sejak awal berdiri. Dalam usia yang relatif muda itu, YD melakukan gerakan pemberdayaan keluarga dengan perhatian khusus kepada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Gerakan itu dinamakan Gerakan Keluarga Mandiri (Gemari) didirikan untuk melengkapi dan melanjutkan keberhasilan gerakan keluarga berencana (KB) dan pembangunan berkelanjutan. Yakni, dengan mengajak keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I didukung keluarga yang lebih beruntung mengikuti, gerakan sadar menabung (GSM) dengan tekun berlatih ketrampilan agar bisa bekerja keras dan cerdas untuk berkembang menjadi keluarga mandiri bahagia dan sejahtera. Mulai 1996 sampai tahun 2000-an, YD bekerja sama dengan jajaran BKKBN dan Bank BNI, dan dibantu konglomerat melaksanakan GSM berhasil mengajak 13,6 juta keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I ikut menabung. Sekitar 10,3 juta keluarga di antaranya berhasil diberikan pinjaman lunak dengan bunga flat sekitar 3 persen untuk memulai usaha dengan kewajiban tetap menabung sebagai upaya pemupukan modal. Namun, harapan yang mulai bersemi selama tiga tahun itu terpaksa dihentikan karena adanya krisis multi dimensi yang curiga dan sebagian beranggapan bahwa usaha mulia tersebut adalah gerakan politik mempertahankan Orde Baru yang tidak cocok dengan semangat reformasi. Pada awal tahun 2000-an, YD yang dicurigai sebagai bayangan almarhum HM Soeharto melanjutkan usahanya dengan memberi dukungan kepada anak keluarga miskin yang ingin melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi (PT). Karena umumnya anak keluarga miskin itu rendah nilai mata pelajaran yang diujikan, YD juga memberi dukungan kepada SMA yang menampung anak keluarga miskin melalui pelatihan peningkatan mutu guru melalui kursus dan praktek mengajar untuk mata pelajaran yang menjadi bahan ujian masuk PT. YD juga memberi dukungan kepada PT untuk meningkatkan mutu SMA yang mengirim anak didik ke PT tersebut melalui kemudahan dan fasilitas tanpa menurunkan mutu siswa yang diterimanya. Usaha tersebut memberi kesempatan YD makin mengenal kampus dan mendapat undangan untuk membantu perguruan tinggi melaksanakan tri dharma PT, utamanya membantu pengabdian masyarakat yang ditujukan kepada keluarga miskin di pedesaan. Yaitu, pada upaya pemberdayaan yang sistematis memperkuat delapan fungsi keluarga menuju keluarga mandiri, bahagia dan sejahtera. Ajakan beberapa PT untuk membantu kuliah kerja nyata (KKN) dengan tema membantu keluarga miskin dibulatkan dalam upaya membangun kesadaran partisipasi dan upaya pemberdayaan keluarga yang bersifat paripurna, melanjutkan keberhasilan gerakan KB yang pada 1989 dianggap sangat berhasil dan mendapat penghargaan dunia dengan pemberian UN Population Awards oleh PBB. Keberhasilan itu mengantar gerakan KB secara resmi berubah pada tahun 1992 dengan disyahkannya UU nomor 10 tahun 1992 menjadi gerakan pembangunan keluarga sejahtera. Gerakan baru itu diku-kuhkan pada Konperensi Kependudukan Dunia di Kairo tahun 1994 dengan dimasukkannya rumusan keluarga dalam dokumen penting tersebut. Sejak itu Presiden HM Soeharto (alm) memberi tekanan pada gerakan pembangunan keluarga sejahtera dengan memperkuat delapan fungsi keluarga secara paripurna. Gerakan itu menjadi salah satu acuan yang kemudian dikukuhkan oleh PBB pada tahun 2000 sebagai pembangunan abad millennium dengan delapan sasaran. September 2005, Presiden SBY menghadiri pertemuan kepala negara di PBB New York dan sekaligus bersama kepala negara dari seluruh dunia menandatangani dokumen millenium development goals (MDGs) untuk kedua kalinya. Pada 2006, di Jakarta diadakan pertemuan dengan semua menteri, gubernur, bupati, walikota dan berbagai kekuatan pembangunan untuk mengukuhkan program pembangunan nasional yang sekaligus menyukseskan komitmen untuk menyelesaikan target-target MDGs pada tahun 2015. Program utamanya adalah pengentasan kemiskinan dan delapan sasaran MDGs lainnya. Sejak itu, program dan kegiatan YD makin dimantapkan melalui kerjasama dengan berbagai PT dan pemerintah daerah dengan menerjemahkan delapan sasaran MDGs dan pemantapan delapan fungsi keluarga melalui forum silaturahmi pada tingkat desa yang disebut pos pemberdayaan keluarga (Posdaya), yang berbasis keluarga atau penduduk. Posdaya fokus pada pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, wirausaha, lingkungan hidup dan kebersamaan gotong royong lokal, regional maupun global yang memberi manfaat kepada usaha pemberdayaan keluarga secara paripurna. Pada tahun 2010, itu diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 1 dan 3 tahun 2010 yang menegaskan arah pembangunan berkeadilan, pro rakyat berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat, utamanya berkeadilan untuk anak, kaum perempuan, ketenagakerjaan, fokus pada keluarga miskin dan termarginal prioritas pada pendekatan ekonomi usaha mikro dan kecil. Inpres itu menegaskan ukuran keberhasilan pembangunan pada indikator MDGs yang disepakati oleh Kepala Negara se dunia pada tahun 2000 dan 2005. Dewasa ini, melalui tidak kurang dari 20.000 Posdaya yang tersebar di lebih dari 15 provinsi dan 200 kabupaten/kota, YD bekerjasama dengan mitra kerjanya, antara lain lebih dari 200 PT negeri dan swasta, ribuan dosen dan mahasiswa, pemerintah daerah, kalangan perbankan, organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat, perorangan dan masyarakat pada umumnya, teguh pada komitmen mendampingi dan mendukung keluarga pra sejahtera, keluarga miskin dalam pemberdayaan menuju keluarga mandiri yang bahagia dan sejahtera. ●