Negeri Ini Seolah Tanpa Pilot

Negeri Ini Seolah Tanpa Pilot
(Wawancara)

Rizal Ramli, PENDIRI RUMAH PERUBAHAN

SUMBER : SUARA KARYA, 10 Maret 2012

Indonesia kini bukan cuma negeri autopilot, melainkan negeri tanpa pilot. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai bukanlah pilot yang sebenarnya. Pasalnya, selama tujuh tahun memerintah, dia sama sekali tidak menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi negara besar dan rakyatnya sejahtera sesuai amanat konstitusi.

Bahkan, pemimpin bangsa ini dinilai tidak mempunyai terhadap rakyat. Istilah negara autopilot mencuat sejak beberapa pekan silam. Ini untuk menggambarkan negara bak berjalan sendiri tanpa kontribusi pemerintah. Indikasinya rakyat dibiarkan memecahkan berbagai persoalan yang membelit mereka tanpa bantuan pemerintah. Negara juga sering absen pada saat terjadi berbagai kekerasan yang terjadi, baik yang dilakukan aparat keamanan maupun sesama warga negara.

Tokoh gerakan perubahan nasional yang juga pendiri Rumah Perubahan, Rizal Ramli mengibaratkan Negara Indonesia seperti orang yang kena kanker stadium 4. Pada tahap ini, penyakit tidak bisa lagi diobati dengan cara-cara biasa. Kanker seganas ini harus dihilangkan dengan operasi, kalau perlu dengan cara mengamputasi bagian yang terserang kanker. Setelah itu masih harus menjalani kemoterapi agar sel-sel kankernya benar-benar mati.

"Perbaikan Indonesia tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa. Harus ada perubahan total dan mendasar. Kemarin saya di Universitas Lampung bersama teman-teman mahasiswa. Mereka sudah ikut komit ikut dalam gerakan perubahan. Komitmen serupa juga datang dari teman-teman buruh, aktivis, nelayan, aparat desa, seniman, budayawan dan lain-lain. Kita harus menghentikan kerusakan ini sekarang juga," ujar Rizal Ramli.

Rizal Ramli juga dikenal berani mengambil keputusan yang bersifat terobosan, tidak konvensional tapi juga rasional dan implementatif. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya 15 bulan, di era pemerintahan Presiden Gus Dur, Rizal Ramli berhasil melakukan sejumlah terobosan yang efektif untuk mendorong reformasi institusional, restrukturisasi sektoral maupun korporat, serta melakukan percepatan pemulihan ekonomi.

Berikut ini sejumlah pemikiran lainnya yang disampaikan Rizal Ramli saat diwawancarai wartawan Harian Umum Suara Karya Rully Ariefandi dan fotografer Annisa Maya di kediamannya, beberapa waktu lalu.

Menurut Anda bagaimana kondisi bangsa ini?

Kondisi bangsa ini sudah sangat parah. Pemerintah sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Banyak anggota masyarakat menderita, sementara keberpihakan pemerintah hanya dirasakan oleh kelompok yang berada di zona nyaman. Dalam hal ini adalah asing dan para anteknya. Dan, kelompok masyarakat yang lain yang berada di zona menderita harus terus menanggung beban.

Dengan kondisi tanpa pilot yang terjadi saat ini, maka jelas pesawat bisa salah arah dan jatuh membahayakan penumpangnya. Dan, jelas saat ini, pemerintahan meskipun ada namanya tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat, karena tidak ada keberpihakan. Masyarakat tetap susah dalam memperoleh pendidikan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga memperoleh lapangan pekerjaan.

Anda sering berbicara dengan rakyat?

Saya suka berpergian ke mana-mana. Jadi, suka terharu karena dibebani. Saya sering berpergian ke Sumatera. Kita lihat jalanan umum sangat tidak layak untuk bisa dilalui. Saya juga sering berbicara dengan rakyat biasa, seperti sopir taksi, tukang ojek di warung-warung dan lain-lainnya. Kesemuanya mengeluhkan susahnya beban hidup mulai dari biaya pendidikan anak hingga kebutuhan hidup.

Bahkan saya bertemu dengan pekerja lokal di perusahaan asing migas, yang meskipun hidupnya jauh lebih mapan, tetapi tidak terima jika Indonesia diperlakukan seperti ini. Sudah rusak, semua dirampok. Rakyat gak dapat apa-apa. Dia minta tolong, rakyat sangat ingin perubahan secepatnya.

Apa alasan Anda terus mengusung perubahan?

Pemimpin saat ini kita juluki PKK (pendusta, korup, dan kekerasan). Dia membangun istana kertas yang direkatkan dengan politik pencitraan. Namun, begitu para tokoh lintas agama sudah menjuluki dia sebagai pembohong, maka istana itu hancur berantakan. Belakangan, rezim ini juga terbukti korup, membunuh rakyat, dan melakukan pembiaran terjadinya kekerasan terhadap rakyat, baik yang dilakukan aparat maupun secara horizontal.

Mengapa perubahan itu perlu dilakukan?

Pertama, rezim ini sangat koruptif yang dilakukan secara massif dan sistematis. Kedua, kerusakan moral dan hukum terus terjadi dan meluas. Ketiga, terkuras dan rusaknya SDA yang sangat merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Keempat, ancaman terjadinya disintegrasi bangsa seperti di Papua,Aceh, dan lainnya. Kelima, makin meningkatnya ketidakpercayaan rakyat, termasuk di daerah-daerah, terhadap rezim SBY. Jadi, negeri ini tidak hanya terancam rusak dari sisi finansial, tapi juga dari sisi moral, hukum, sumber daya alam (SDA), dan terancam disintegrasi dalam kehidupan berbangsa.

Anda punya hitung-hitungannya?

Bukan rahasia lagi sekitar 20 persen anggaran pembangunan sudah dikorupsi sejak di tingkat pusat. Sedangkan dalam realisasinya di lapangan, anggaran yang sudah dikorup itu masih dikorupsi lagi hingga 30 persen. Pada Data Pokok APBN 2011 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, disebutkan belanja pemerintah pusat mencapai Rp 908 triliun. Dipotong untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang yang sekitar Rp 300 triliun, maka masih ada Rp 600 triliun. Jika sejak disusun anggarannya sudah dikorupsi, maka sedikitnya Rp 120 triliun dana yang raib. Ditambah dengan korupsi di tingkat pelaksanaan yang mencapai 30 persen, maka jumlah itu masih harus ditambah lagi dengan Rp 144 triliun. Dengan demikian, jumlah uang rakyat yang dikorupsi rezim ini sekitar adalah Rp 264 triliun setiap tahun.

Itu baru tahun. Kalau Presiden SBY menjabat hingga 2014, maka angkanya harus dikali 3 lagi. Silakan hitung sendiri. Wajar saja jika anggaran pembangunan selama tujuh tahun SBY memerintah, tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal, nilai anggaran itu telah naik sekitar tiga kali lipat. Belum lagi, sebab lain, yaitu tidak tepat dan efektifnya program yang digulirkan pemerintah. Seharusnya kita bisa melakukan banyak hal. Membangun ribuan kilometer jalan tol, jembatan, sekolah, irigasi, dan bermacam infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian rakyat. ●