Lumpuhnya Tangan Republik

Lumpuhnya Tangan Republik

Donny Gahral Adian, DOSEN FILSAFAT POLITIK UI

SUMBER : KOMPAS, 16 Maret 2012

Rakyat sedang menghitung hari menuju kenaikan harga BBM. Pemerintah pun sibuk menyiapkan argumen etis untuk menopang kebijakan ini.

Argumen yang paling sering dilontarkan adalah keadilan distribusi. Subsidi BBM yang dinikmati kelas menengah mencerminkan ketidakadilan. Keadilan baru paripurna jika subsidi dikurangi dan sebagai gantinya mekanisme sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dijalankan. Kita tenggelam dalam argumentasi ini. Alhasil, kritik direduksi jadi ketidakberpihakan ke nasib rakyat kecil. Kebijakan yang sejatinya tak populis jadi terkesan populis karena dibedaki logika keadilan.

Sesat Pikir

Pertanyaannya, apakah logika keadilan kenaikan harga BBM dapat diterima akal sehat publik? Logika keadilan tersebut adalah self-fulfilling prophecy karena dia yang menaikkan harga adalah dia yang membagikan BLT. Ini persis perkataan seorang pengusaha pupuk yang mencalonkan diri jadi bupati, ”Apabila rakyat memilih saya, pupuk pasti murah.”

Kedua, kenaikan harga BBM akan memukul semua orang tak peduli kaya atau miskin. Rakyat miskin pun bakal sulit membeli beras yang harganya naik akibat biaya distribusi yang melonjak. Kebijakan BLT sejatinya narkotika politik. Itu membuat rakyat berhalusinasi bahwa hidupnya tertolong oleh kenaikan harga BBM. Padahal, rakyat menderita akibatnya naiknya harga bahan pokok dan BLT menjaga agar dia dapat bertahan dalam penderitaannya.

Klaim bahwa subsidi BBM hanya menguntungkan kelas menengah berbenturan dengan fakta bahwa 65 persen BBM dikonsumsi masyarakat dengan pengeluaran per kapita di bawah 4 dollar AS per hari. Di dalam 65 persen itu terdapat 29 persen yang pengeluaran per kapita kurang dari 2 dollar AS per hari. Sebelum rencana pengurangan subsidi dikemukakan, pemerintah sejatinya sudah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk nelayan. Pemerintah harus berjibaku dengan fakta lapangan seperti itu sebelum menepuk dada sebagai ”dewa penyelamat” rakyat kecil.

Pengusaha juga bakal terpukul dengan kenaikan harga BBM. Biaya produksi membengkak dan akibatnya produk jadi tak kompetitif di pasaran. Alhasil, kenaikan harga BBM akan membuka arus impor barang murah dari luar negeri. Kenaikan harga BBM akan melunturkan daya saing produk bangsa sendiri di hadapan produk bangsa lain. 

Contoh kasus sudah sangat kentara. Brebes sebagai penghasil bawang merah terbaik se-Indonesia megap-megap melawan bawang merah impor dari India dan Thailand. Kita dapat membayangkan akibatnya bagi para petani bawang jika harga BBM dinaikkan.

Tangan Kiri

Sejatinya sebuah republik memiliki dua tangan. Tangan kanan dipakai untuk mencabut proteksi, mengurangi pajak orang kaya, mengetatkan anggaran, dan meminta bantuan lembaga keuangan internasional apabila diperlukan. Tangan kiri sebaliknya dipakai untuk menjamin akses kebutuhan dasar bagi rakyat miskin, menguatkan daya saing pengusaha nasional, dan memberi insentif bagi inovasi lokal yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

Tangan kanan bersandar pada logika pasar yang hanya melihat hubungan manusia sebagai relasi ekonomi belaka. Sementara tangan kiri bersandar pada logika konstitusi yang melihat hubungan manusia lebih dari sekadar jual beli. Tangan kiri republik ini, misalnya, bergerak ketika melihat kenyataan bagaimana rakyat miskin tidak mampu mengakses layanan kesehatan akibat minimnya daya beli.

Kenaikan harga BBM adalah indikasi lumpuhnya tangan kiri republik. Pemerintah memiliki argumen untuk menerangkan stroke sosial yang mendera republik ini. Harga minyak dunia yang meroket dijadikan alibi bagi kelumpuhan tersebut. Pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menaikkan harga BBM guna menyehatkan APBN. Beban subsidi yang membengkak disinyalir akan membuat APBN berjalan tertatih dan jalan darah perekonomian pun tersumbat.

Kembali, kita dapat mempersoalkan argumen ini. Apakah lumpuhnya tangan kiri republik dikarenakan sebab-musabab eksternal atau internal. Atau, lebih parah lagi, tangan kiri republik sengaja dilumpuhkan demi tegaknya fundamentalisme pasar.

Mari kita turun ke lapangan faktual. Dalam kurun 2005-2012, anggaran belanja birokrasi naik dari 39,6 persen ke 51,4 persen, sedangkan anggaran subsidi BBM turun dari 18,8 persen ke 8,7 persen. Apa artinya ini, politik anggaran yang dijalankan pemerintah memang sejak awal tak berpihak kepada rakyat. Hak rakyat atas bahan bakar murah dikorbankan di altar birokrasi yang korup dan tidak efisien.

Fakta itu membuktikan betapa tangan kiri republik ini memang tak mau digerakkan. Semakin tangan kiri digerakkan, semakin jauh republik melangkah dari logika pasar. Pasar tak mengenal tangan. Dia hanya mengenal ”tangan yang tidak kelihatan”, yang sejatinya adalah tangan kanan republik. Dengan demikian, tangan kiri dan tangan kanan republik berbanding terbalik. Semakin leluasa tangan kiri republik, semakin terbelenggu tangan kanannya. Demikian pula sebaliknya.

Republik ini, meminjam istilah Negri (2009), republik kaum berpunya (republic of property). Kaum berpunya dapat membeli BBM berapa pun harganya. Sebaliknya, kaum tak berpunya tak sanggup membeli beras ketika harga melambung. Republik kaum berpunya adalah republik tanpa tangan kiri. Republik yang didirikan semata-mata untuk melindungi kaum berpunya, at any cost. Padahal, kita tahu betapa konstitusi memberi kekuatan penuh bagi berfungsinya tangan kiri republik. Atau, pemerintah (yang mengatasnamakan republik) sengaja mematahkan tangan kirinya guna mengkhianati konstitusi? Kita lihat saja nanti. ●