Rabu, 14 Maret 2012

Dampak Sosial Kenaikan BBM (122)

Dampak Sosial Kenaikan BBM
Arista Junaedi, MAHASISWA PROGRAM PASCA SARJANA JURUSAN
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL UNIVERSITAS INDONESIA
SUMBER : SUARA KARYA, 14 Maret 2012



Dalam perspektif apa pun, kenaikan harga BBM selalu mendatangkan cerita buruk. Karena, trend kenaikan BBM selalu memberi effect domino atau mulltiplier effect terhadap berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Dampak turunan yang paling besar adalah naiknya harga kebutuhan pokok, diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik (TDL), transportasi, dan harga-harga lainnya.

Memilih menaikkan harga BBM, seperti memakan buah simalakama - tidak makan salah, dan makan pun salah. Jika harga BBM tak dinaikkan, beban negara akan semakin berat, aktivitas pembangunan pun akan terhambat. Rasionalisasi penyehatan atau penyelamatan APBN pun selalu menjadi tameng yang ampuh untuk menaikkan harga BBM.

Sebaliknya, jika harga BBM dinaikkan, APBN akan kuat, lewat pendapatan negara yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, hal ini tidak akan berarti apa pun, jika mayoritas masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan (terancam dibatasi subsidi). Selain pengangguran menggila, rakyat tidak mendapatkan pelayanan sosial (social service) yang baik, jaminan sosial (social Insurance) berkualitas, akses pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, serta proteksi terhadap sandang-pangan-papan yang memadai.

Kompensasi

Pemerintah memang menyiapkan skema kompensasi berharga dalam RAPBN-P 2012 sebagai alat peredam jika harga BBM dinaikkan. Namun, dari keempat paket kompensasi tersebut hanya beasiswa pendidikan untuk masyarakat miskin saja yang dianggap sebagai program yang agak cerdas.

Selain itu, form kompensasi seperti pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang berubah menjadi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), hanyalah program pengulangan yang banyak dikritik masyarakat. Program tersebut sejauh ini dinilai gagal, karena penyalurannya banyak yang tidak tepat pada sasaran masyarakat miskin. Program BLT hanya membuat orang miskin semakin miskin, akibat mentalnya juga dimiskinkan oleh program filantropi dadakan.

Dana jangka pendek BLT yang berbentuk charity program hanyalah menjerat orang miskin dalam kemalasan pasif, hingga kemiskinan absolut (poverty of absolute) akan menjadi budaya terus menerus. Walaupun hasil survey LSI tentang BBM, BLT, dan efek elektoral, baru-baru ini menunjukan bahwa sebanyak 69,64 persen atau 440 responden di seluruh Indonesia menyukai BLT, namun program ini tidak harus dikapitalisasikan sebagai pemadam kebakaran secara jangka panjang, karena berpotensi dipolitisasikan.

Kompensasi berikutnya dalam bentuk subsidi untuk transportasi agar sektor ini tidak terlalu terpukul dengan kenaikan harga BBM, hanya menguntungkan para pengusaha angkutan itu sendiri. Pasalnya, subsidi angkutan yang dilakukan oleh pemerintah hanya tertuju pada suku cadang kendaraan dan pajak kendaraan, bukan subsidi bahan bakar minyak, yang selama ini menjadi alasan para sopir angkutan untuk meminta menaikan tarif angkutan.

Bukankah yang menjadi instrumen utama penggerak mobil angkutan adalah BBM yang harganya sepenuhnya ditanggung oleh para sopir angkutan, dan bukan para pengusaha angkutan yang bermain pada suku cadang mobil? Jika harga BBM naik, maka otomatis pengeluaran sopir angkutan untuk memenuhi kebutuhan BBM (bensin dan solar) juga meningkat. Praktis pendapatan mereka harus berkurang, karena telah dipotong untuk mengisi tangki kendaraan, ditambah sharing income dengan bos pemilik mobil angkutan, yang besarannya sudah pasti lebih besar untuk si pemilik.

Itulah sebabnya, subsidi suku cadang dan pajak kendaraan tidaklah menyentuh aspek substantif peningkatan beban transportasi dalam kenaikan BBM. Malah membebani para sopir angkutan, dengan beban setoran yang baru. Seharusnya pemerintah melakukan subsidi khusus untuk mobil angkutan, dengan cara mensubsidi silang pendapatan pembelian BBM dari mobil pribadi ke harga BBM mobil angkutan, dengan kontrol yang ketat. Sehingga fair, dan tak ada lagi keluhan tentang pengguna BBM bersubsidi adalah 70% orang kaya pemilik mobil pribadi.

Tentang subsidi untuk meningkatkan jumlah beras untuk orang miskin (raskin), adalah format bantuan yang terkesan akal-akalan. Pasalnya, penyebab kenaikan harga beras di pasaran disebabkan turunnya produksi beras dari para petani, lahan pertanian yang semakin sempit, dan infrastruktur pertanian yang tidak memadai, serta kurangnya keberpihakan pemerintah pada petani dalam bentuk kebijakan. Petani selalu merugi dengan kebijakan impor beras yang selama ini terus-menerus dilakukan oleh pemerintah sehingga mematikan produksi pertanian nasional.

Nah, yang harus disubsidi bukanlah rakyat miskin untuk mendapatkan beras, namun petanilah yang harus disubsidi dalam bentuk kebijakan peningkatan produksi pertanian, pengurangan impor, pembangunan infrastruktur, dan proteksi harga gabah di pasaran. Sehingga, terjadi surplus produksi beras nasional dengan harga yang terjangkau, dan semua rakyat bisa merasakannya. Bukannya meningkatkan pasokan beras kepada rakyat miskin yang ujung-ujungnya berasal dari beras impor, dan menguntungkan pengusaha importer beras.

Paket subsidi terakhir dengan format peningkatan pemberian beasiswa bagi rakyat miskin, lebih baik dialokasikan untuk memperbaiki ratusan sekolah yang rusak di Tanah Air dan membangun sekolah murah dan berkualitas. Sebab, membangun sekolah-sekolah baru yang murah, berkualitas, akan memudahkan para anak jalanan yang miskin dan kurang mampu memiliki kesempatan yang sama dalam bersekolah.

Oleh karena itu, paket kompensasi kenaikan harga BBM jangan sampai menimbulkan dampak sosial yang baru di tengah masyarakat. Subsidi harus terus dilakukan, dengan program yang cerdas, tepat sasaran dan berjangka panjang.