BBM,
TNI, dan Perang
Dewi
Aryani, ANGGOTA DPR RI
FRAKSI PDI PERJUANGAN, KANDIDAT DOKTOR ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
UNIVERSITAS INDONESIA (UI),
DUTA REFORMASI BIROKRASI UI
SUMBER : SINDO, 19 Maret 2012
Mengutip
pernyataan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung,bahwa tidak ada perang pada era
modern ini yang tidak didasarkan pada energi,mungkin memang hal itu benar
adanya.
Jika
ditilik lebih dalam mengenai perang-perang beberapa waktu lalu, salah satunya
adalah perang antara Amerika dan Irak, terlihat jelas adanya kepentingan dari
beberapa negara maju yang ingin menguasai sumber daya energi yang melimpah ruah
di Irak.Perang serupa dikhawatirkan akan terjadi antara Amerika, Israel, dan
Iran di mana Iran memiliki cadangan gas terbesar kedua di dunia, yakni sebesar
970 trillion cubic feet(TCF). Perang memperebutkan energi bukan tidak mungkin
akan terjadi di Indonesia.
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber energi yang beragam yang tersebar hampir merata di seluruh negeri. Walaupun cadangan minyak bumi sudah sangat menipis, Indonesia masih memiliki sumber energi lain yakni gas bumi, batu bara, panas bumi, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi pasokan energi. Meskipun begitu,bagi Indonesia sendiri, keberadaan dan ketergantungan minyak bumi masih sangat dominan dalam kehidupan.
Masyarakat telah terbiasa menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi,terutama karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan sumber energi lain.Namun akibat eksploitasi yang berlebih, cadangan minyak pun semakin tipis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wajik menyatakan bahwa cadangan minyak hanya mampu bertahan hingga 12 tahun ke depan.
Pertanyaan pun muncul di benak masyarakat, apakah Pemerintah Indonesia tidak pernah memikirkan mengenai skenario energi Indonesia hingga puluhan tahun ke depan? Bagaimana dengan kebijakan energi nasional yang menyeluruh serta energy security?
Energi dan Pertahanan
Penulis kali ini ingin memfokuskan pada bagaimana pengelolaan energy security dan pertahanan. Energy security dapat diartikan sebagai kesiapan atau terjaminnya pasokan kebutuhan energi suatu negara demi keberlangsungan dan eksistensi negara baik secara ekonomi maupun pertahanan. Energy security sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara karena tidak ada negara yang tidak dapat bertahan tanpa adanya pasokan energi.
Pertahanan merupakan salah satu kunci dari energy security selain ekonomi.Namun sektor ini seolah merupakan suatu bagian yang terlupakan di Indonesia. Padahal pertahanan merupakan elemen pokok dan salah satu pilar utama dalam rangka tetap tegak dan berdaulatnya suatu negara. Padahal sektor pertahanan dahulu merupakan sektor yang maju di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru.
Namun setelah berjalannya reformasi hingga sekarang, kondisi sektor pertahanan malah semakin buruk.Kondisi ini harus segera diubah mengingat semakin riskannya situasi sosial dan politik dunia, khususnya karena ancaman krisis energi global dan domestik yang ditengarai akan memicu suatu konflik. Saat ini pemerintah katakanlah telah membuat gebrakan baru dalam sektor pertahanan.
Untuk pertama kalinya sejak 1962, anggaran pertahanan pada tahun 2012 merupakan anggaran terbesar dalam APBN dengan jumlah menjadi Rp64,4 triliun,yang mengalahkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp61,2 triliun dan Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp57,8 triliun. Jumlah ini mengalami penaikan sebesar 36% pada RAPBN 2012.
Kenaikan ini dilakukan untuk peremajaan dan modernisasi alat-alat utama sistem senjata (alutsista), kendaraan tempur,dan berbagai peralatan lainnya. Kondisi ini bisa jadi memang menggembirakan berbagai pihak karena akhirnya sektor pertahanan mulai diperhatikan. Namun di balik itu semua, bagaimana dengan kondisi kebutuhan BBM TNI saat ini,bagaimanakah negara menjamin kebutuhan BBM TNI selama ini?
Menurut data yang didapatkan dari Lemhanas, TNI AD membutuhkan 175 liter untuk truk 5 ton selama 1 hari dan 500 liter untuk tank sedang selama 1 hari.TNI AL membutuhkan 30 ton untuk kapal selama 1 hari dan 7 ton untuk patroli kapal. TNI AU membutuhkan 45.600 liter untuk patroli dengan pesawat selama 12 jam, 37.200 liter untuk pesawat angkut Hercules selama 12 jam, dan 16.600 liter untuk helikopter puma selama 12 jam.Untuk kebutuhan TNI AD yang mencapai kira-kira 630.354.319 liter saja, alokasi BBM yang diberikan pemerintah hanya sebesar 30–40% saja.
Dana tersebut sangat mencengangkan karena alokasi bahan bakar yang diberikan tidak mencapai setengahnya. Pemerintah hanya memberikan subsidi berupa uang, bukan bahan bakar yang keadaannya cukup menyulitkan dalam kondisi keenergian saat ini. Ibaratnya adalah ketika harga energi naik, dengan kuota rupiah yang tetap,energi yang didapatkan pertahanan lebih kecil. Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dilaksanakan pada April 2012 tentu akan memengaruhi operasional TNI dalam pelaksanaan tugas.
Memang, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Menurutnya, dalam kegiatan operasi, TNI telah melakukan penghematan BBM sejak lama dengan menempatkan intelijen di garis depan sehingga hanya pada kondisi ketika kapal perang atau pesawat TNI dibutuhkan, alutsista tersebut dijalankan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa kegiatan operasi TNI hanya dilakukan ketika telah ada kejadian,namun tindakan pencegahan jarang dilakukan karena adanya penghematan yang dilakukan TNI. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah telah melakukan hal tepat dalam menaikkan anggaran pertahanan untuk modernisasi pertahanan.Namun kebutuhan mendasar akan sumber energi, yakni BBM, bagi sektor pertahanan tidak boleh dilupakan.
TNI tidak perlu melakukan penghematan yang sedemikian rupa karena wilayah Indonesia sangat rentan saat ini. Dengan adanya peningkatan kuota BBM bagi pertahanan, TNI akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Ketika kinerja TNI meningkat dan patroli lebih sering dilakukan, diharapkan segala macam kriminalitas dapat dicegah dan ditindak sehingga keamanan negeri khususnya sumber daya energi Indonesia dapat terjaga. Siapkah TNI jika perang itu ada,sekarang? ●
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber energi yang beragam yang tersebar hampir merata di seluruh negeri. Walaupun cadangan minyak bumi sudah sangat menipis, Indonesia masih memiliki sumber energi lain yakni gas bumi, batu bara, panas bumi, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi pasokan energi. Meskipun begitu,bagi Indonesia sendiri, keberadaan dan ketergantungan minyak bumi masih sangat dominan dalam kehidupan.
Masyarakat telah terbiasa menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi,terutama karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan sumber energi lain.Namun akibat eksploitasi yang berlebih, cadangan minyak pun semakin tipis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wajik menyatakan bahwa cadangan minyak hanya mampu bertahan hingga 12 tahun ke depan.
Pertanyaan pun muncul di benak masyarakat, apakah Pemerintah Indonesia tidak pernah memikirkan mengenai skenario energi Indonesia hingga puluhan tahun ke depan? Bagaimana dengan kebijakan energi nasional yang menyeluruh serta energy security?
Energi dan Pertahanan
Penulis kali ini ingin memfokuskan pada bagaimana pengelolaan energy security dan pertahanan. Energy security dapat diartikan sebagai kesiapan atau terjaminnya pasokan kebutuhan energi suatu negara demi keberlangsungan dan eksistensi negara baik secara ekonomi maupun pertahanan. Energy security sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara karena tidak ada negara yang tidak dapat bertahan tanpa adanya pasokan energi.
Pertahanan merupakan salah satu kunci dari energy security selain ekonomi.Namun sektor ini seolah merupakan suatu bagian yang terlupakan di Indonesia. Padahal pertahanan merupakan elemen pokok dan salah satu pilar utama dalam rangka tetap tegak dan berdaulatnya suatu negara. Padahal sektor pertahanan dahulu merupakan sektor yang maju di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru.
Namun setelah berjalannya reformasi hingga sekarang, kondisi sektor pertahanan malah semakin buruk.Kondisi ini harus segera diubah mengingat semakin riskannya situasi sosial dan politik dunia, khususnya karena ancaman krisis energi global dan domestik yang ditengarai akan memicu suatu konflik. Saat ini pemerintah katakanlah telah membuat gebrakan baru dalam sektor pertahanan.
Untuk pertama kalinya sejak 1962, anggaran pertahanan pada tahun 2012 merupakan anggaran terbesar dalam APBN dengan jumlah menjadi Rp64,4 triliun,yang mengalahkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp61,2 triliun dan Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp57,8 triliun. Jumlah ini mengalami penaikan sebesar 36% pada RAPBN 2012.
Kenaikan ini dilakukan untuk peremajaan dan modernisasi alat-alat utama sistem senjata (alutsista), kendaraan tempur,dan berbagai peralatan lainnya. Kondisi ini bisa jadi memang menggembirakan berbagai pihak karena akhirnya sektor pertahanan mulai diperhatikan. Namun di balik itu semua, bagaimana dengan kondisi kebutuhan BBM TNI saat ini,bagaimanakah negara menjamin kebutuhan BBM TNI selama ini?
Menurut data yang didapatkan dari Lemhanas, TNI AD membutuhkan 175 liter untuk truk 5 ton selama 1 hari dan 500 liter untuk tank sedang selama 1 hari.TNI AL membutuhkan 30 ton untuk kapal selama 1 hari dan 7 ton untuk patroli kapal. TNI AU membutuhkan 45.600 liter untuk patroli dengan pesawat selama 12 jam, 37.200 liter untuk pesawat angkut Hercules selama 12 jam, dan 16.600 liter untuk helikopter puma selama 12 jam.Untuk kebutuhan TNI AD yang mencapai kira-kira 630.354.319 liter saja, alokasi BBM yang diberikan pemerintah hanya sebesar 30–40% saja.
Dana tersebut sangat mencengangkan karena alokasi bahan bakar yang diberikan tidak mencapai setengahnya. Pemerintah hanya memberikan subsidi berupa uang, bukan bahan bakar yang keadaannya cukup menyulitkan dalam kondisi keenergian saat ini. Ibaratnya adalah ketika harga energi naik, dengan kuota rupiah yang tetap,energi yang didapatkan pertahanan lebih kecil. Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dilaksanakan pada April 2012 tentu akan memengaruhi operasional TNI dalam pelaksanaan tugas.
Memang, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Menurutnya, dalam kegiatan operasi, TNI telah melakukan penghematan BBM sejak lama dengan menempatkan intelijen di garis depan sehingga hanya pada kondisi ketika kapal perang atau pesawat TNI dibutuhkan, alutsista tersebut dijalankan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa kegiatan operasi TNI hanya dilakukan ketika telah ada kejadian,namun tindakan pencegahan jarang dilakukan karena adanya penghematan yang dilakukan TNI. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah telah melakukan hal tepat dalam menaikkan anggaran pertahanan untuk modernisasi pertahanan.Namun kebutuhan mendasar akan sumber energi, yakni BBM, bagi sektor pertahanan tidak boleh dilupakan.
TNI tidak perlu melakukan penghematan yang sedemikian rupa karena wilayah Indonesia sangat rentan saat ini. Dengan adanya peningkatan kuota BBM bagi pertahanan, TNI akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Ketika kinerja TNI meningkat dan patroli lebih sering dilakukan, diharapkan segala macam kriminalitas dapat dicegah dan ditindak sehingga keamanan negeri khususnya sumber daya energi Indonesia dapat terjaga. Siapkah TNI jika perang itu ada,sekarang? ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar