Asa bagi Masyarakat Miskin

Asa bagi Masyarakat Miskin

Makmun Syadullah, PENELITI UTAMA BADAN KEBIJAKAN FISKAL, KEMENTERIAN KEUANGAN

SUMBER : SUARA KARYA, 19 Maret 2012

Ada pepatah, "Bila ingin membantu si miskin, jangan berikan ikannya, tapi cukup berikan kailnya." Bagi pemerintah, pepatah ini tampaknya belum cukup. Hal ini dibuktikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah bukan saja memberikan kail, pemerintah bahkan telah memberikan ikan, mengajari cara memancing, kail, jala dan sampai perahunya.

Kail, jala dan perahu diberikan dalam bentuk penyaluran KUR baik untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Ikan diberikan dalam bentuk bantuan operasional siswa (BOS), beasiswa untuk siswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat, program keluarga harapan dan beras untuk masyarakat miskin (raskin). Pemerintah mengajari cara memancing melalui berbagai program PNPM seperti PNPM perdesaan, PNPM perkotaan, PNPM infrastruktur perdesaan, PNPM daerah tertinggal dan khusus serta PNPM infrastruktur sosial ekonomi wilayah.

Besarnya perhatian pemerintah pada masalah kemiskinan tercermin pada alokasi anggaran untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2005, pemerintah mengalokasikan Rp 23.412,1 miliar dan pada 2012 meningkat menjadi Rp 98.995,7 miliar. Besarnya alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ini sejalan dengan janji pemerintah yang akan membuat APBN semakin pro kemiskinan (pro poor).

Penanggulangan kemiskinan juga ditempuh pemerintah melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Alokasi anggaran pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan pertanian tahun 2005 mencapai Rp 40.314 miliar dan tahun 2012 meningkat menjadi Rp 240.793 miliar. Alokasi anggaran ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah untuk membuat APBN semakin pro penciptaan lapangan kerja (pro job).

Efektivitas berbagi program penanggulangan kemiskinan menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah mengklaim telah membuahkan hasil yang dibuktikan dari rasio jumlah penduduk miskin yang terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin mencapai 16 persen dari jumlah penduduk dan pada 2011 diperkirakan tinggal berkisar antara 11,5-12,5 persen. Penurunan rasio penduduk miskin ini merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan peningkatan kesejahteraan nasional.

BPS mencatat per September 2011, jumlah penduduk yang masuk kategori sangat miskin sebanyak 10,09 juta orang (4,17 persen), sedangkan yang miskin 19,79 juta (8,19 persen). Sementara yang hampir miskin mencapai 27,82 juta (11,5 persen). Selama Periode Maret 2011-September 2011 penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,09 juta orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,95 juta orang pada September 2011), sementara di daerah pedesaan berkurang 0,04 juta orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,94 juta orang pada September 2011).

Terlepas dari pro dan kontra efektitas program penanggulangan kemiskinan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengingatkan, "Kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan memasang iklan, seminar, atau memasang poster."

Pernyataan Presiden ini jelas merupakan kritikan kepada kementerian terkait yang mengani masalah kemiskinan. Faktanya, masih sering dijumpai berbagai seminar dan workshop di hotel mewah dengan AC yang dingin, membahas masalah pengentasan kemiskinan.

Budaya seminar, pasang iklan dan poster untuk program penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa program yang disusun kementerian terkait belum tepat sasaran. Untuk itu, ke depan program-program seperti ini seharusnya dikurangi melalui pembatasan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan sudah sepantasnya menjadi prioritas. Berbagai program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tersebar pada berbagai kementerian harus lebih disinergikan agar benar-benar optimal dan efektif dalam pelaksanaannya. Program juga harus difokuskan pada kegiatan yang mempunyai manfaat nyata kepada masyarakat miskin dan dapat menjangkau lokasi atau daerah miskin yang mempunyai jumlah masyarakat miskin dalam jumlah besar.

Penanggulangan kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi. Menurut Suryamin, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, dari tahun ke tahun terjadi penurunan kemiskinan, akan tetapi penurunannya tidak terlalu drastis. Hal ini disebabkan penduduk miskin berhubungan erat dengan inflasi. Hal ini terbukti di tahun 2011, selama periode Maret-September 2011, beberapa komoditas bahan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, dan cabai merah mengalami penurunan harga eceran, masing-masing turun sebesar 0,35 persen, 2,72 persen, 61,28 persen, dan 30,51 persen. Penurunan tingkat inflasi ini searah dengan turunnya jumlah penduduk miskin pada periode tersebut.

Besarnya alokasi APBN untuk penanggulangan kemiskinan tidak akan memberikan asa bagi si miskin, sepanjang program-program yang ditawarkan tidak tepat sasaran. Untuk itu pengelola program pengentasan kemiskinan harus menyasar dengan tepat masyarakat miskin yang memang selayaknya dibantu, sehingga angka kemiskinan bisa ditekan dengan lebih cepat.

Pengentasan kemiskinan juga harus menggunakan pendekatan "menjadikan si miskin sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan". Pola pikir objek pembangunan yang menjadikan si miskin sebagai objek pembangunan tidak akan pernah membuahkan hasil. Pendekatan seperti ini hanya memaksakan program pemerintah pada masyarakat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dhus, sudah saatnya si miskin dilibatkan dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan, sehingga program akan menjadi lebih efektif. ●