April Mop

April Mop

  Budiarto Shambazy, Wartawan Senior Kompas

SUMBER : KOMPAS, 24 Maret 2012

Sebagai warga, saya bingung dengan aneka argumen pro dan kontra tentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang direncanakan diumumkan 1 April mendatang. Apalagi, dalam pro dan kontra tersebut terkandung pula berbagai elemen  yang realistis.

BBM itu produk strategis yang memutar bukan hanya roda kendaraan, melainkan juga roda kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Tanpa BBM, rakyat tidak bisa ke mana-mana karena kendaraan-kendaraan umum tidak jalan, listrik mati, industri tidak bergerak, dan seterusnya.

BBM merupakan hasil kekayaan alam. Maka, jika merujuk ke UUD 1945, penguasaan, eksplorasi, ketersediaan, pengilangan, distribusi, dan harga BBM tidak boleh membebani rakyat.

Apa lacur, kita bukan lagi negeri yang mampu menguasai, mengeksplorasi, mengilang, menyediakan, dan mendistribusikan BBM sehingga harganya terjangkau. Cuma Orde Lama yang lumayan berhasil menunaikan tugas itu. Sejak Orde Baru sampai kini semua pemerintahan praktis gagal.

Oleh sebab itulah kita mengenal subsidi BBM. Bahkan, ketika kita masih anggota OPEC yang mengekspor BBM dan masih menyandang negara kaya minyak bumi, subsidi tetap berlangsung.

Di mana letak kesalahannya? Telah berulang kali diketengahkan di rubrik ini argumen bahwa kekeliruan kita yang sangat prinsipiil adalah mau saja ditekan lembaga-lembaga internasional, seperti Bank Dunia, IMF, dan juga negara-negara Barat.

Kesalahan kita yang berlangsung sejak Orde Baru itu adalah dililit utang luar negeri. Jika jumlah utang luar negeri Orde Lama berkisar hanya 2,5 miliar dollar AS, pada era Orde Baru jumlahnya meroket sampai lebih dari 100 miliar dollar AS.

Pada akhir 1960-an, kita dipaksa menyetujui megaproyek-megaproyek yang belum dibutuhkan rakyat yang dikarang-karang oleh konsultan-konsultan ekonomi Barat atas pesanan Bank Dunia, IMF, dan Barat. Maka, dibutuhkanlah pendanaan proyek yang bernama pinjaman luar negeri.

Pinjaman itu digelembungkan dan sebagian dibagikan kepada elite penguasa. Inilah awal dari KKN yang mengatasnamakan ”pembangunan” yang hanya menguntungkan elite penguasa negara-negara pusat (centres) dan pinggiran (peripheries) alias peminjam utang luar negeri.

Pada saat utang luar negeri makin menumpuk sehingga baru bisa dilunasi kelak oleh anak-cucu kita, pemerintah kita dipaksa menjual konsesi migas dan tambang kepada multinational corporations (MNC) negara-negara Barat. Ketergantungan inilah yang berlangsung sampai sekarang.

Tentu ada pemimpin-pemimpin yang berusaha melepaskan diri dari jeratan tersebut walau akhirnya gagal. Menurut saya, dua periode kepemimpinan saat ini, SBY-JK dan SBY-Boediono, kurang berusaha keras untuk lepas dari hegemoni ini.

Itu sebabnya utang luar negeri melonjak drastis sejak tahun 2004, kini sekitar Rp 1.700 triliun. Itu juga yang jadi penyebab APBN kita pincang karena sebagian disisihkan hanya untuk membayar utang serta cicilannya dan juga untuk subsidi BBM.

Ironisnya, dari sekitar Rp 1.400 triliun anggaran belanja per tahun mungkin tak lebih dari seperlimanya ditujukan untuk menyejahterakan rakyat. Sebagian besar anggaran dipakai untuk, istilahnya, membiayai jalannya pemerintahan.

Anggaran itulah yang dikeluarkan untuk membayar gaji PNS yang naik gaji setiap tahun, membeli pesawat kepresidenan, mendanai studi banding anggota DPR, memodernisasi peralatan Polri untuk menghadapi demonstrasi, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah ini anggaran yang sehat?

Lebih ironis lagi, anggaran itulah yang paling banyak dikorupsi pejabat dan politisi! Jadi, rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga tak terjangkau untuk mendukung menyehatkan anggaran yang dikorupsi.

Singkatnya kita, rakyatlah, yang menopang jalannya pemerintahan yang terbukti kurang efisien serta pejabat dan politisi yang mengorupsi anggaran. Lalu, apakah menurut Anda ini adil?

Jadi, persoalannya bukan rakyat setuju atau tidak dengan kenaikan harga BBM, melainkan basmilah dulu korupsi dengan serius. Meminjam idiom politik di Amerika Serikat, ”It’s the corruption, stupid!”

Kini terungkap pula berbagai fakta baru yang makin mencerdaskan kita, rakyat, bahwa yang terjadi bukan melulu subsidi BBM. Salah satunya, misalnya, hitung punya hitung pemerintah ternyata justru menerima surplus dari penjualan BBM.

Juga mulai terkuak bahwa harga BBM untuk transportasi yang dikilang/diimpor dari luar negeri lebih mahal. Mengapa kita tidak investasi membuat kilang sendiri dan mengapa harus impor dari luar negeri sehingga harga BBM terjangkau?

DPR periode yang lalu pernah membentuk Pansus BBM yang berniat menguak misteri ini. Namun, berhubung politik kita transaksional, Pansus itu akhirnya masuk angin.

Dan, kini rakyat melancarkan protes terhadap rencana kenaikan harga BBM. Pemerintah malah menuding ada upaya makar dan untuk itulah TNI diterjunkan untuk mengamankan situasi.

Lagi-lagi reaksi yang ”tidak bunyi” yang kasatmata melanggar aturan. Lagi pula siapa yang mampu melancarkan kudeta kalau bukan ”orang dalam” sendiri yang pegang komando?

Saya orang awam mungkin bodoh, tetapi lama-lama merasa pintar ikut berdebat karena pro dan kontra kenaikan harga BBM main jadi, seperti kata SBY, ”gerakan aneh”. Saya sih berharap yang aneh-aneh saja yang akan terjadi, termasuk April Mop, karena pas 1 April ada pengumuman harga BBM batal naik. Hore.... ●