Alternatif untuk Sejahtera

Alternatif untuk Sejahtera

  Ahmad Sahidah, Dosen Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia

SUMBER : REPUBLIKA, 24 Maret 2012

Apakah suara 99 persen yang mengampanyekan “Duduki Wallstreet“ se bagai pertanda kapitalisme telah menggali ku burnya sendiri seperti diramalkan oleh Karl Marx? Tidak. Lalu, adakah alternatif? Slavoj Zizek, filsuf Slovenia, menjawab, bukan kapitalisme dan sosialisme. Apakah Pancasila bisa ditawarkan?

Secara retoris, dulu orang ramai mengatakan bahwa ideologi republik ini adalah jalan keluar dari kebuntuan dua ideologi besar dalam mewujudkan kesejahteraan. Namun, hingga kini, ekonomi kerakyatan yang didengungkan tak juga mendatangkan kemakmuran. Sepertinya, hantu kapitalisme dan variannya lebih mengemuka dalam banyak praktik ekonomi dan pada waktu yang sama negara hadir setengah hati.

Di tengah tarikan ideologi ini, Indonesia pun sedang memastikan perannya di dunia setelah berhasil keluar dari kemelut rezim bertangan besi. Reformasi yang telah mengorbankan warga sendiri ternyata tak membuat antekantek rezim sebelumnya betul-betul bangkrut. Harus diakui, penguasa hari ini mengusung beban dosa masa lalu.

Celakanya, gerbong reformis ambruk karena mereka berperilaku sama, tamak, dan menghalalkan segala cara. Meskipun secercah harap menyergap, banyak ramalan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan yang setanding dengan negara-negara maju di dunia. Bahkan, keanggotaan RI di G-20 jelas-jelas menguatkan kedudukannya sebagai kuasa baru. Persoalannya, sekarang angka kemiskinan mencecah 30 jutaan (BPS, Maret 2011). Apakah mimpi kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan?

Konsep Kesejahteraan

Dengan kekayaan melimpah berupa sumber daya alam dan manusia, negeri ini masih harus menanggung beban tak terperi, warga yang susah mencari makan, dan pekerjaan yang layak. Jika kebutuhan dasar pun sulit dijangkau, apatah lagi keperluan lain, seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Tak ayal, peringkat Indonesia dalam laporan terakhir Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) 2011 melorot hingga 124, berada di bawah Bosnia (74), negara yang baru merdeka seumur jagung. Jika secara objektif, Republik ini ditilik dari komponen kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang berada di bawah negeri tetangga, Malaysia, maka salah urus terhadap negeri ini begitu nyata.

Lalu, mungkinkah kesejahteraan diraih tanpa mengganggu angka-angka itu? Kata yang diterjemahkan well-being ini kadang digunakan secara bergantian dengan kebahagiaan. Coba simak pernyataan Jonathan Miles-Watson dalam “Etnographic Insights into Happiness“ yang merupakan salah satu bab The Practice of Happiness (2011) bahwa the happiness literatures consistently suggest that interpersonal relationships area key factor in human well-being.

Di sini, hubungan dipahami dalam dua cara, pertama ia akan menunjukkan bahwa agama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan dan merawat hubungan. Kedua, melalui peneorian kepribadian, di mana ia menitikberatkan pada pentingnya pengembangan hubungan dengan pribadi bukan-manusia.

Masalahnya, praktik keagamaan seperti apa yang mendorong hubungan itu sehat dan pada giliriannya membangkitkan kesentosaan? Agama semestinya hadir dalam ruang yang banyak ditinggalkan oleh kecenderungan kehidupan modern, yaitu spiritualitas. Sifat batin agama inilah yang memungkinkan ia ramah dengan pelbagai bentuk ekspresi kebudayaan.

Urgensi Keteladanan

Sudah saatnya kaum cerdik pandai dan agamawan perlu menafsirkan teks-teks sejalan dengan maksud utama, sebagaimana diandaikan oleh Paul Ricoeur.
Merujuk pada Islam, Fazlur Rahman, sarjana Pakistan, menegaskan bahwa pesan utama Alquran adalah mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, atas dasar telaah ini, kita pun bisa membayangkan bahwa hiruk-pikuk perayaan Hari Raya Kurban kadang menampilkan ritual keagamaan yang dangkal. Serta merta petinggi dan wakil rakyat memaparkan di media bahwa mereka telah menyumbang hewan kurban. Padahal, pesan Idul Adha adalah kerelaan berkorban bukan sekadar daging dan darah sapi, tetapi takwa.

Jika takwa yang menjadi ukuran, sepatutnya pengorbanan itu tercermin dari perilaku penguasa dan wakil rakyat sebagai pemanggul amanat rakyat. Celakanya, 10 tahunan setelah reformasi, negeri ini masih terbelit korupsi. Tak hanya itu, birokrasi yang di awal kejatuhan Soeharto mendadak berubah cakap dan bersih, sekarang kembali ke watak semula, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah. Kegagalan ini jelas-jelas memperburuk hubungan antarperibadi di kalangan orang ramai.

Demikian pula, dengan menjadikan hubungan peribadi itu penting, Richard Layard (2007) menyatakan bahwa kepercayaan adalah juga sikap yang mendasar bagi kebahagiaan. Sayangnya, masyarakat kita juga gagal dalam memupuk kepercayaan di antara mereka sendiri. Tawuran dan kericuhan yang sering mencuat di kalangan mereka berasal dari keengganan untuk membuka diri bagi kehadiran orang lain.

Contoh nyata yang paling mengenaskan adalah main hakim sendiri dalam mengadili pencuri atau tawuran antarkampung. Jelas, tindakan ini adalah cermin dari ketiadaan kepercayaan, selain gambaran kejiwaan masyarakat kita yang sakit.

Betapa pun kesejahteraan itu bukan tujuan yang mudah diraih. Sayangnya, sebagaimana Sysyphus dalam mitologi Yunani, para penganut agama dan pengawalnya tidak perlu menggulirkan batu yang telah didorong ke atas, lalu disorong ke bawah sehingga puncak tak pernah diraih. Puncak itu, sebagaimana dijelaskan oleh Plato, adalah kebahagiaan.

Setidak-tidaknya kita pun perlu mengukur secara objektif ukuran untuk memastikan kesejahteraan seseorang. Meski statistik BPS menunjukkan rakyat kita banyak yang miskin, dalam sebuah survei (The Economist, 3/2/12), rakyat Indonesia menempati peringkat pertama, yang disusul oleh India, Meksiko, Brasil, dan Australia, dalam meraih kebahagiaan hidup. ●